(Sumber: Google) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , didesak menyeleksi ulang 1.125 pejabat yang baru dilantik karena adanya dugaan jual beli jabatan oleh oknum. Sugiyanto, Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), mengatakan seleksi ulang diperlukan untuk membuktikan dugaan jual beli jabatan sebagai isu saja. "Tapi sebelum diseleksi bentuk terlebih dahulu tim investigasi independen untuk melacak dugaan itu," katanya. Dalam tim independen tersebut, semua pihak yang berkompeten terlibat, termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sugiyanto mengakui, saat ini pemprov memiliki Posko Pelaporan Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) DKI Jakarta yang ada di seluruh kantor Inspektorat. Tapi keberadaan UPPL tersebut tidak akan efektif. Gembong Warsono, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta sepakat dengan usul tersebut. "Boleh saja. Tapi kami sebagai dewan akan melakukan klarifikasi menyangkut isu yang makin santer itu, ...