Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret 24, 2019

Petisi Ini Desak Gubernur DKI Nasionalisasikan Pengaturan Air di Jakarta

(Sumber: change.org) Belasan ribu warga menandatangani petisi daring untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta menghentikan swastanisasi air .  Petisi ini dibuat Melanie Subono di website change.org. Lebih dari 19.000 orang telah menandatangani petisi tersebut. "Kepada Gubernur Anies Baswedan, mohon hentikan kerja sama dengan operator air swasta di Jakarta," tulis Melanie dalam petisi . Dalam petisi , ada fakta-fakta yang membuat Melanie mendesak pemerintah merebut hak pengelolaan air dari pihak swasta, di antaranya karena banyak warga miskin tidak bisa mengakses air bersih dari pipa. "Harusnya sesuai perjanjian kerjasama, per tahun 2008 kemarin kita sudah bisa meminum air dari keran seperti luar negeri," ujar Melanie. (Sumber: Google) Pengelolaan air di pihak swasta dinilai menjadi penyebab warga sulit mendapat air bersih. Bahkan warga terkadang membeli air bersih dari 'gerobak' dan membayar Rp 60 ribu/meter kubik. Padahal, ai

Raja Dangdut Buka Suara Soal Kasus Narkoba Anaknya

(Sumber: Google) Ridho Rhoma dikabarkan akan dipenjara lagi baru-baru ini berhembus. Pasalnya, kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan Mahkamah Agung terkait hukuman pidana yang dijalani Ridho terkait kasus narkoba . Ayah Ridho, Rhoma Irama akhirnya angkat bicara soal kasus yang menjerat putranya tersebut. Raja dangdut itu mengaku tidak memahami status hukum yang baru-baru ini terangkat ke publik. "Mengenai putusan Ridho, saya rakyat awam, aneh bin ajaib," kata Rhoma. Mengenai alasan ia kurang memahami status hukum tersebut pun Rhoma jabarkan di hadapan awak media. "Pertama, berdasarkan surat edaran MA, pengguna di bawah 1 gram, itu harus d rehab. Begitu juga kepolisian dan kejaksaan. Semuanya sama. Di bawah 1 gram, direhab," tutur Rhoma. Ridho Rhoma bersama sang ayah, Rhoma Irama (Sumber: Istimewa) Ia kemudian menjelaskan bahwa putranya menggunakan narkotika justru di bawah 1 gram. Bahkan Ridho sudah menjalani proses penjara da

OTT Kali Ini, KPK Tangkap Oknum Distribusi Pupuk

(Sumber: idntimes.com) Opreasi Tangkap Tangan ( OTT ) oleh KPK di Jakarta pada hari Rabu (27/3), terkait distribusi pupuk . "Transaksi ini atau dugaan penyerahan uang tersebut itu diindikasikan terkait dengan distribusi pupuk yang menggunakan kapal," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah distribusi pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi. "Saya belum dapat informasinya. Tapi yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta. Diduga transaksi yang terkait dengan itu," tuturnya. (Sumber: Google) Untuk diketahui, KPK total mengamankan 7 orang, terdiri atas unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi. "Tentu saja pihak-pihak yang diamankan ini adalah mereka yang terkait dengan distribusi produksi dan distribusi pupuk tersebut," ucap Febri. KPK sangat menyayangkan jika dilihat dari objek

Rektor UIN Alauddin Siap Jadi Saksi di KPK Jika Dibutuhkan

Musafir Pababbari (Sumber: akurat.co) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Musafir Pababbari membantah pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terkait adanya praktik jual beli jabatan di Kementerian Agama  (Kemenag). Bahkan, Musafir menyatakan siap hadir menjadi saksi di KPK untuk mengusut tuntas isu jual beli jabatan yang telah membuat citra Kampus Peradaban itu menjadi buruk. "Kalau saya diminta sebagai saksi, saya akan hadir. Saya minta kepada mahasiswa karena ini adalah gerakan moral, jadi kita harus mendukung," kata Musafir saat melakukan jumpa pers secara terbuka Gedung Rektorat UIN Alauddin, Rabu (27/3). Musafir menerangkan pernyataan Mahfud MD yang mengatakan soal guru besar UIN Jakarta, yang tidak dilantik oleh Kemenag pada pemilihan rektor 2014 lalu, bukanlah dilatarbelakangi dengan adanya penolakan Andi Faisal Bakti menolak memberikan mahar senilai Rp 5 milliar. "Ndak adalah yang jual beli jabatan. Term

Wiranto Luruskan Pernyataannya Mengenai Ancaman Pidana Kepada Pengajak Golput

Wiranto (Sumber: akurat.co) Wiranto merevisi pernyataannya soal orang yang mengajak untuk golput akan dipidanakan. Menurutnya, hal itu diungkapkan hanya sebagai wacana. Ia menjelaskan, dirinya masih perlu melakukan kajian terkait pernyataan pemidanaan pihak pengajak golput dan penebar ancaman untuk golput . Menurut Wiranto, pemilu adalah milik bangsa Indonesia. Kalau dirinya memberikan statement seperti itu, semata-mata untuk kepentingan bangsa dalam pelaksanaan pemilu. "Kalau ada orang yang mengancam masyarakat lain kan namanya teror. Saya mengusulkan, mewacanakan, bagaimana kalau kemudian dimasukan saja ancaman tindak pidana terorisme. Itu wacana, silakan dikaji. Enggak setuju enggak apa-apa," ujar Wiranto. (Sumber: pemilu.com) Meski begitu, kalau pun setuju dengan pernyataan itu, lanjutnya, tentunya masih memerlukan beberapa tahapan. Wiranto menambahkan, pemilu adalah kewajiban konstitusional, yang perlu diamankan agar pelaksanaannya bisa ber

Ikut Sukseskan Pemilu 2019, Google Akan Hadirkan Berita Seputar Pemilu

(Sumber: beritagar.id) Google mengumumkan tengah mempersiapkan halaman khusus untuk topik Pemilu 2019 dalam platform beritanya. Halaman tersebut nantinya akan tersedia di platform Google News , yang disusun berdasarkan berita terpopuler dari berbagai tema, mulai dari ekonomi, hukum hingga keamanan.  Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Google Indonesia, Putri Alam, mengungkapkan layanannya juga akan menampilkan konten hasil cek fakta pada fitur bernama Liputan Lengkap. "Konten yang akurat dan berkualitas menjadi perhatian kami," ujar Putri. Selain itu, Google juga mempersiapkan platform YouTube-nya untuk menampilkan konten yang relevan dari saluran berita yang terverifikasi. Direktur Regional Asia Pasific YouTube, Ajay Vidyasagar, menuturkan konten teratas yang ditampilkan nantinya berasal dari sumber terpercaya. Dirinya menambahkan, YouTube juga menggandeng sejumlah kreator dan media massa guna memberikan informasi terkait pemil

Wiranto Warning Masyarakat yang Mengajak Golput dengan Ancaman UU

Wiranto (Sumber: finroll.com) Menko Polhukam, Wiranto, menyatakan bagi orang yang mengajak untuk menjadi golongan putih ( golput ) dalam Pemilu 2019, dapat dikenakan sanksi pidana. Ia akan menggunakan UU Terorisme untuk menjerat pengajak golput .  Menurut Wiranto, mengajak golput merupakan tindakan yang mengancam hak dan kewajiban orang lain. "Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain," ucap Wiranto. Jika UU Terorisme tidak bisa diterapkan untuk menjerat pengacau pemilu, masih ada UU Informasi Transaksi Elektronik atau UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menjerat pihak yang mengajak golput saat pemilu. Wiranto menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga pihak yang tidak berlaku tertib akan disanksi. (Sumber: Google) "Sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau pasti ada sanksi hukumannya,"tegasnya. Dengan demikian, Wiranto menghimbau kepad

KPK dan Bawaslu Sarankan Parpol Beberkan Rekam Jejak Para Calon

(Sumber: Google) KPK dan Bawaslu RI mewajibkan agar seluruh peserta Pemilu 2019  membuka rekam jejak para calon wakil rakyat. Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui sejarahnya dan tak kecewa di kemudian hari. "Kita minta pada peserta pemilu untuk membuka semua track record yang bersangkutan dalam pekerjaannya, dalam pengabdian masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa peserta pemilu tersebut," ungkapnya. Usulan tersebut pun disambut baik oleh KPK. Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief pun mengimbau kepada seluruh partai politik agar membeberkan rekam jejak calonnya masing‎-masing yang akan mengikuti Pemilu 2019 . (Sumber: mojok.co) "Saya juga, KPK menghimbau, termasuk Bawaslu menghimbau, kepada semua partai politik untuk mengemukakan daftar riwayat hidup dari masing-masing calon," ujarnya. Laode mengatakan, hal itu diharapkan agar dalam memilih wakil

KPU Akui Telah Perbaiki Masalah DPT di Daerah-Daerah

(Sumber: Google) KPU RI akui telah menyelesaikan masalah  Daftar Pemilih Tetap ( DPT ), termasuk soal Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, saat menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait permasalahan DPT Pemilu Serentak 2019 mendatang. "Satu nomor KK ada di sekian ratus pemilih, itu sudah diperbaiki," ungkap Viryan. Viryan juga menyebut, perbaikan itu dilakukan oleh KPU di seluruh wilayah yang disebut ada kekeliruan dalam penyusunan DPT tersebut. "Sebagian data yang disampaikan BPN 02, sudah diselesaikan oleh teman-teman KPU di daerah. Jadi yang melakukan perbaikan data apabila ada yang keliru, itu teman-teman KPU daerah," ujarnya. Meski perbaikan dilakukan di daerah, namun Viryan memastikan bahwa KPU RI tetap memantau hal tersebut agar revisi dilakukan dengan baik. "KPU mengkoordinasikan, mensupervisi

Patung Putri Duyung Ancol Ditutup Kain, Media Asing Beritakan Hal Tersebut

(Sumber: Google) Penutupan bagian dada patung putri duyung membuat sejumlah media asing turut menyoroti hal ini dan mengangkatnya sebagai berita. Pengelola taman hiburan di Ancol memutuskan untuk memberi penutup dada berupa kain berwarna emas pada patung putri duyung . Alasan pemberian penutup tersebut adalah untuk menghormati 'budaya ketimuran'. Media Inggris BBC, menuliskan berita dengan judul, " Indonesia Theme Park Censors Mermaid Statues' Breasts " (Taman Hiburan Indonesia Menyensor Dada Patung Putri Duyung ). Dalam artikelnya, BBC membandingkan sensor patung putri duyung dengan tindakan serupa pemerintah Italia tahun 2016 saat Presiden Iran Hasan Rouhani berkunjung. Nyatanya, tindakan Italia saat itu dianggap lucu oleh Hasan Rouhani yang secara sarkastik mengatakan Italia telah "menyelamatkan Islam". Patung putri duyung di depan Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta Utara (Sumber: Istimewa) Media lain yang juga meng

Bukalapak Bantu Tingkatkan Usaha Kecil di Kaltim dan Kaltara

(Sumber: Google) Bukalapak terus berupaya memperluas literasi digital dan mewujudkan komitmen untuk membangun Indonesia melalui pemanfaatan teknologi. Bertempat di Big Mall Samarinda, Bukalapak bersama PT BPD Kaltim Kaltara mengadakan kerjasama untuk memaksimalkan pelayanan publik serta pengembangan usaha kecil . Penandatanganan surat kesepakatan kerjasama dilakukan oleh Fajrin Rasyid, selaku Co-Founder dan Presiden Bukalapak dan Zainuddin Fanani selaku Direktur Utama PT. BPD Kaltim Kaltara. Turut hadir pada acara ini, H. Hadi Mulyadi, Wakil  Gubernur Kalimantan Timur dan H. Syahrie Jaang, Walikota Samarinda beserta Komunitas Bukalapak Samarinda. Beberapa perwujudan kerjasama yang dijalankan antara Bukalapak dan PT BPD Kaltim Kaltara di antaranya optimalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi seperti, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi Bangunan melalui Bukalapak. (Sumber: kumparan.com) Selain itu, fokus kerja sama lainnya jug

HUT Kementerian BUMN, Telkom Adakan Program Diskon Besar-Besaran Hingga Wifi Gratis

(Sumber: Google) Menteri BUMN Rini M. Soemarno hadir dalam acara “ The Next IndiHome ” yang dilaksanakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta.  Acara “ The Next IndiHome ” merupakan apresiasi yang diberikan Telkom atas pencapaian 5,5 juta IndiHome yang layanannya dinikmati oleh hampir 30 juta masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Telkom juga memperkenalkan brand asset IndiHome yang baru, di antaranya brand ambassador , jingle , TV commercial dan digital movement #WujudkanDariRumah Hal ini merupakan wujud dukungan Telkom sebagai BUMN penyedia jasa telekomunikasi kepada pemerintah dalam pembangunan broadband di seluruh Indonesia. Dengan mengomunikasikan inovasi-inovasi baru yang mendukung percepatan terwujudnya digital ekonomi serta mendukung kemajuan masyarakat Indonesia. (Sumber: Google) Menteri Rini menyambut baik inovasi-inovasi yang telah dilakukan Telkom Indonesia terutama dalam mendukung kemajuan telekomunikasi di Tanah

Kominfo: Isu Menutup Medsos Selama Masa Tenang Pemilu itu Hoaks

(Sumber: detik.com) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah akan menutup platform media sosial  (medsos) sepanjang masa tenang Pemilu 2019 berlangsung. Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan, isu bahwa pihaknya akan menutup media sosial selama 3 hari yakni 14 hingga 16 April 2019 adalah hoaks. “Jadi tadi itu yang dibatasi hanya iklan kampanye , dan kalau ada gosip lagi medsos itu ditutup gak tau darimana itu dapat (berita)-nya. Dulu tutup Telegram saja sudah ramai, apalagi medsos," ujar Semuel. Sebelumnya, Kominfo bersama Bawaslu; Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri; Pengurus Tim Pemenangan; serta perwakilan platform yaitu Google, Facebook, Twitter, Line, Bigo Live, Live Me dan Kwai Go; melakukan rapat koordinasi terkait iklan kampanye di media sosial. (Sumber: pantau.com) Kegiatan tersebut menyepakati larangan platform menayangkan iklan kampanye dalam layanannya sepanjang masa t

Brunei Darussalam Akan Perberat Hukuman Bagi Pelaku LGBT

Lambang LGBT, bendera berwarna pelangi (Sumber: Google) Kesultanan Brunei Darussalam berencana untuk memberlakukan hukum cambuk dan rajam kepada para pelaku LGBT . LGBT sendiri telah dinyatakan ilegal di Brunei dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara, namun kini pemerintah Brunei ingin memperberat hukuman tersebut. Apabila benar diterapkan, maka Brunei akan menjadi negara Asia pertama yang memberlakukan hukuman mati bagi pelaku LGBT . Brunei telah menyandang predikat sebagai negara Asia pertama yang menjadikan LGBT sebagai tindak kriminal bersamaan dengan hamil di luar nikah dan meninggalkan shalat Jumat, hukumannya mulai dari denda hingga penjara. Kebijakan baru ini berencana diterapkan minggu depan. Kebijakan ini telah direncanakan sejak lama, namun mendapat kecaman disertai boikot dari dunia internasional terhadap badan usaha milik Brunei pada tahun 2014 lalu. Rencana baru ini pun kembali mendapat kecaman, khususnya dari pegiat HAM. "Kami sedang ber

Rektor USU Berhentikan Redaksi Pers Suara USU Atas Tulisan yang Tak Pantas

(Sumber: Google) Tim redaksi pers mahasiswa Suara USU tidak menyangka jika tulisan yang terbit di website suarausu.co menjadi awal mula petaka bagi kiprah mereka di Unit Kegiatan Mahasiswa  (UKM) Universitas Sumatera Utara (USU). Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Runtung Sitepu, langsung memberhentikan 17 awak redaksi pers mahasiswa Suara USU Senin (25/3) kemarin. Keputusan diambil setelah rektorat melakukan pertemuan dengan ahli bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya USU, pengurus hingga pembina pers mahasiswa Suara USU . Dari hasil analisis ahli, cerpen bertema pasangan LGBT dianggap bernuansa pornografi dan merusak nama baik USU. "Tidak hanya mahasiswa dan dosen USU yang memprotes cerpen tersebut, tapi masyarakat juga menyayangkan mengapa ada tulisan itu," kata Runtung. Lambang LGBT, warna pelangi (Sumber: panjimas.com) Menurutnya, rektorat sudah beberapa kali meminta kepada pengurus pers mahasiswa USU itu untuk menarik postingan cerpen

Mengigau, Apa Penyebabnya? Bagaimana Cara Mengatasinya?

(Sumber: viva.co.id) Apakah kamu pernah mengigau ? Jawabannya sudah pasti kamu tidak pernah tahu kapan kamu mengigau . Tentu saja, mengigau terjadi pada saat kamu sedang tidak sadar. Orang lain di sekitarmu yang akan mengatakan bahwa ‘tadi kamu mengigau ’. Mengigau atau somniloquy adalah berbicara tanpa sadar saat sedang tertidur pulas. Orang bisa bercakap-cakap atau menjawab sebuah pertanyaan dari orang lain secara acak dan tidak beraturan. Mengigau ternyata terjadi saat rapid eye movement (REM), dengan penyebab yang bisa bermacam-macam. Di antaranya kurang tidur, demam, baru saja mengonsumsi alkohol, terlalu mengantuk pada siang hari dan yang paling dominan adalah stres, bahkan depresi. (Sumber: Google) Dalam banyak kasus, mengigau biasanya terjadi pada saat seseorang mengalami mimpi buruk. Sedangkan dalam kasus yang jarang, mengigau bisa terjadi karena kejang nokturnal atau gangguan psikologis. Saran dari National Sleep Foundation  untuk kamu yang

MUI Ajak Kominfo Bahas Fatwa PUBG

(Sumber: Google) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan akan membahas fatwa haram dan permintaan pemblokiran gim PlayerUnkown's BattlePlayground ( PUBG ) bersama MUI. Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan, MUI telah mengundang Kominfo untuk dimintai pendapat dan juga membahas lebih lanjut permasalahan dari game tersebut. "Besok sore, Selasa (26/3), akan kita bahas bersama. Sebelumnya juga sudah komunikasi. Ini kan ada kaitannya dengan fatwa haram dari MUI Jawa Barat. Saya sudah komunikasi dengan Pak Niam (Sekretaris Komisi Fatwa MUI), makanya besok saya diundang ke sana untuk memberikan pendapat,” ujarnya. (Sumber: Google) Semuel mengatakan pihaknya siap memblokir PUBG apabila memang dinilai memiliki dampak negatif terhadap pemainnya. “Kalau di negara lain dianggap mudharat, ya boleh-boleh saja. Tetapi kan harus ada kajian yang memadai, makanya kami menunggu. Kami kan bukan ahli di kon

Kominfo & Bawaslu Melarang Beriklan Kampanye di Medsos

(Sumber: Google) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan rapat koordinasi terkait aturan larangan kampanye di media sosial pada masa tenang Pemilu 2019 . Rapat tersebut dilakukan bersama Bawaslu, penyelenggara platform media sosial, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan masing-masing pengurus Tim Pemenangan Peserta Pemilu 2019 . Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkap, rapat tersebut menetapkan platform media sosial dilarang untuk menayangkan iklan terkait kampanye selama masa tenang berlangsung. “Jadi kesepakatannya, semua bentuk iklan di masa tenang kampanye ini tidak diberikan. Iklan ini penyebarannya pasti melibatkan platform . Jadi iklan, jadi kaya ads-ads itu tidak boleh pada masa tenang. Itu kesepakatan kami,” ujarnya. Samuel menuturkan, meski iklan tidak diperbolehkan, pihaknya tidak melarang pengguna media sosial melakukan percakapan terkait kampanye. “Kalau percakapan itu sudah dil

Joko Driyono Resmi Ditahan Polri

Joko Driyono (Sumber: akurat.co/) Joko Driyono selaku Pelaksana Tugas (Plt)  PSSI  resmi ditahan Satgas Anti Mafia Bola  pada Senin (25/3). Penahanan terhadap Joko Driyono dilakukan setelah Satgas melakukan gelar perkara usai pemeriksaan. "Ya, Joko Driyono ditahan Polda Metro Jaya per hari ini tanggal 25 Maret 2019 sampai 13 April," kata Ketua Satgas Anti Mafia Bola , Brigadir Jendral (Brigjen) Hendro Pandowo. Sebelumnya, Joko Driyono mangkir 2 kali dari panggilan Satgas. Ia seharusnya diperiksa pada tanggal 18 Maret dan 21 Maret lalu. Ia baru memenuhi panggilan pada hari ini. Diketahui, kasus pengaturan skor di sepakbola tanah air mulai didalami Polri sejak Desember lalu. Dalam proses itu, Joko Driyono ikut diseret karena diketahui berupaya menghilangkan barang bukti. "Dari hasil pemeriksaan saksi itu bahwa barang bukti yang kami ambil kemudian saudara Joko Driyono memerintahkan kepada 3 orang, yaitu Dani, Musmuliadi, dan Abdul Gofur untuk memusna

Ketua DPRD DKI: Rapat MRT Tidak Boleh Diwakilkan

Prasetio Edi Marsudi (Sumber: tribunnews.com) Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menunda Rapat Pimpinan Gabungan ( Rapimgab ) membahas tarif Moda Raya Terpadu ( MRT ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3). Pras menuturkan, penundaan Rapimgab dikarenakan sejumlah tokoh penting belum hadir, padahal rapat dijadwalkan pukul 13.00 WIB.  "Sebetulnya kalau rapat saya yang pimpin tidak boleh diwakilkan ya. Saya tunggu dulu ya para pimpinan ini. Agar tuntas. Jadi saya skors dulu," kata Pras saat memasuki ruang rapat. "Saya mau tuntas ya, biar enggak  debatable . Nanti saya juga akan minta Sekda dan Asisten Ekonomi menjelaskan rumusan harganya. Apalagi ada (proyek  MRT  Jakarta) fase II, makanya kalau mewakili saya enggak mau. Saya skor sidangnya," tegas Pras. Rapat Pimpinan Gabungan di DPRD DKI Jakarta (Sumber: akurat.co) Eksekutif dan legislatif sebelumnya berbeda pandangan dalam penentuan tarif MRT Jakarta. Anggota dewan ingin ta

Rambut Rontok Pada Wanita Disebabkan Hal Berikut, Ladies

Kerontokan rambut biasa terjadi pada wanita. Ada banyak alasan mengapa wanita mengalami kerontokan rambut . Mulai dari kondisi medis hingga perubahan hormon dan stres yang mungkin menjadi penyebab utamanya.  Kerontokan rambut dapat terjadi dengan berbagai cara tergantung pada penyebabnya. Kamu mungkin melihat kerontokan rambut mendadak atau penipisan bertahap dari waktu ke waktu. Kalau kamu mendapati rambut rontok secara tiba-tiba, jangan panik dulu, kenali penyebabnya berikut ini. Penipisan bertahap (Sumber: Google) Penipisan bertahap di bagian atas kepala yang merupakan jenis kerontokan rambut yang paling umum. Ini mempengaruhi pria dan wanita. Sementara pria cenderung melihat garis rambut surut, wanita umumnya melihat bahwa bagian kepala mereka melebar. Penipisan keseluruhan Kamu mungkin mengalami kerontokan rambut yang sangat tiba-tiba, terutama setelah trauma emosional atau fisik. Rambut mungkin keluar dengan cepat saat kamu mencuci atau meny

Jokowi Resmikan MRT Fase I Diiringi Seni Rampag Bedug

Anis Baswedan berjabat tangan dengan Presiden Jokowi daalam peresmian MRT Jakarta Fase I (Sumber: antaranews.com) Usai menaiki kereta dari Stasiun Istora, Presiden Joko Widodo disambut ribuan warga saat tiba di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI). Jokowi berjalan menuju panggung yang berada di area Bundaran HI dengan diiringi suara tabuhan dari kesenian Rampag Bedug . Jokowi hadir dengan didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Kapolda Metro Jay,a Irjen Gatot Eddy Pramono. Ilustrasi kesenian rampag bedug (Sumber: rimanews.com) Selain meresmikan beroperasinya  MRT Jakarta Fase I, Jokowi juga akan meresmikan pembangunan MRT Jakarta Fase II yang akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Kota, melewati area Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, hingga Kota. Setelah diresmikan pada 24 Maret 2019, pada tanggal

Konser Terakhir Boyzone Memikat Hati Penonton Indonesia

Mikey Graham dan Ronan Keating (Sumber: Google) Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating dan Shane Lynch yang tergabung dalam grup Boyzone , memberikan penampilan terbaiknya di konser bertajuk Thank You & Good Night di Tennis Indoor, Senayan pada hari Minggu (24/3). Di atas panggung, Boyzone mengawali penampilan dengan menyanyikan lagu berjudul Who We Are . Sebelum mereka tampil, terlebih dahulu dibuka oleh penyanyi Indonesia yakni Isyana Sarasvati dengan 3 buah lagu. Isyana bersama Boyzone (Sumber: tribunnews.com) Ronan Keating dkk, tanpa jeda menyihir suasana konser menjadi nostalgia dengan lagu-lagu hits yang mereka bawakan. Lagu kedua yang dibawakan yakni Love Is A Hurricane dan Isn't It A Wonder . "Halo Jakarta, selamat datang di konser kami, Boyzone . Kami akan bawa kalian ke tahun 99, 98, 97 dan 96 serta 95 untuk kalian semua," sapa Keith. Boyzone (Sumber: tribunnews.com) Keith menepati janjinya. Bersama rekannya, ia membaw

WharsApp Kembangkan 2 Fitur Baru Menyangkut Pesan Forward

(Sumber: Google) WhatsApp dikabarkan tengah mengembangkan 2 fitur baru. Fitur itu disebut ' Forwarding Info ' dan ' Frequently Forwarded '. Dilansir dari WABetaInfo, untuk fitur ' Forwarding Info ' akan memberitahu pengguna WhatsApp untuk melihat informasi tentang berapa kali pesan mereka diteruskan ( forward ) ke pengguna lain. Informasi tersebut dapat diakses dengan cara menekan lama ( long press ) pada pesan yang dikirim, kemudian tap 'Info' yang ada di pojok kanan atas. Jika kalian ingin mengetahui berapa kali pesan yang kamu terima telah diteruskan, kalian bisa mencobanya dengan mengirimkan pesan tersebut ke orang lain atau ke diri sendiri dan cek jumlahnya. (Sumber: Google) Fitur kedua, yaitu ' Frequently Forwarded '. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat sebuah pesan pesan yang telah diteruskan 4 kali. Sehingga saat pesan tersebut di- forward , yang kelima kalinya, pesan tersebut akan diberi label '