Ketua DPRD DKI: Rapat MRT Tidak Boleh Diwakilkan

Prasetio Edi Marsudi (Sumber: tribunnews.com)

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menunda Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) membahas tarif Moda Raya Terpadu (MRT) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3).

Pras menuturkan, penundaan Rapimgab dikarenakan sejumlah tokoh penting belum hadir, padahal rapat dijadwalkan pukul 13.00 WIB. 

"Sebetulnya kalau rapat saya yang pimpin tidak boleh diwakilkan ya. Saya tunggu dulu ya para pimpinan ini. Agar tuntas. Jadi saya skors dulu," kata Pras saat memasuki ruang rapat.

"Saya mau tuntas ya, biar enggak debatable. Nanti saya juga akan minta Sekda dan Asisten Ekonomi menjelaskan rumusan harganya. Apalagi ada (proyek MRT Jakarta) fase II, makanya kalau mewakili saya enggak mau. Saya skor sidangnya," tegas Pras.

Rapat Pimpinan Gabungan di DPRD DKI Jakarta (Sumber: akurat.co)

Eksekutif dan legislatif sebelumnya berbeda pandangan dalam penentuan tarif MRT Jakarta. Anggota dewan ingin tarif MRT digratiskan agar tidak membebani masyarakat.

Namun, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI menyebut, menggratiskan tarif MRT mustahil dilakukan. Mengingat dana Pemprov DKI yang terbatas.

"Kelihatannya enggak (gratis). Sebagai usulan, iya saja. Karena enggak mungkin, dananya terbatas," kata Anies.

Desakan agar tarif MRT rampung datang dari berbagai pihak. Hal itu membuat eksekutif dan legislatif melakukan finalisasi tarif MRT pada Senin ini. Adapun berdasarkan informasi yang beredar, tarif MRT akan dipatok adalah Rp 1000 per stasiun.

Sumber: akurat