Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juli 14, 2019

Selain AS-Iran, Kini Jepang-Korsel Pun Ikutan Perang Dagang

(Sumber: eksposisi.com) Hubungan Jepang dan Korea Selatan (Korsel) telah berada di titik terendah dalam beberapa pekan terakhir ini. terkait perang dagang bidang teknologi . Para ekonom khawatir perang dagang  dapat mengganggu rantai pasokan teknologi dan berdampak buruk bagi ekonomi global . Apa sebenarnya penyebab perang dagang Jepang-Korsel? Perang dagang kedua macan Asia ini berawal dari masalah yang sering diumbar-umbarkan media. Media memberitakan pembatasan ekspor Jepang terhadap 3 bahan yang digunakan dalam chip dan tampilan smartphone Seoul. Pembatasan ini diumumkan pada 4 Juli 2019. Hal itu membuat Presiden Korsel, Moon Jae-In, menuduh Tokyo balas dendam akibat keputusan pengadilan yang menyuruh perusahaan Jepang membayar kompensasi kepada pekerja paksa pada 1910-1945 di Semenanjung Korea (masa dimana Jepang menjajah Korsel). Jepang menegaskan, masalah kolonialnya telah diselesaikan dengan penandatanganan perjanjian normalisasi pada tahun 1965. Perjanji

Irsanto Ongko, Donatur Pembuatan Gereja di Kalimantan

Gereja Tumbang Kamang Pembangunan gereja-gereja di Indonesia memang tidak luput dari bantuan para dermawan. Seperti gereja-gereja yang ada di Kalimantan Tengah. Seorang pengusaha yang bernama Irsanto Ongko turut serta  dalam pembangunan gereja-gereja di Kalimatan Tengah. Denah gereja dan sarana lainnya Dikabarkan, Irsanto Ongko dan para pengusaha lainnya menjadi donatur dalam pembuatan gereja sejak 2006 lalu hingga saat ini. Tidak hanya bekerja sama dengan para pengusaha, Irsanto Ongko juga bekerja sama dengan seorang Pendeta. Pendeta itu sendiri adalah seorang kurir di Australia. Stasiun Radio Dalam pembangunan gereja tersebut, Irsanto Ongko dan para pengusaha lainnya telah berhasil membangun sebanyak 12 gereja. Tidak hanya gereja, mereka juga telah membangun satu stasiun radio, satu Sekolah Tinggi Teologi dan  campsite . Sekolah Tinggi Teologi dan Sabda, Dian Eka Sabda Adapun tujuan Irsanto dan para donatur lainnya membantu dari pembangunan

Aceh Evaluasi Perizinan Perusahaan Tambang

Ilustrasi pertambangan (Sumber: ckb.co.id) Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang beroperasi guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. "Pemerintah melakukan pengkajian dan akan mengevaluasi aktivitas pertambangan di Aceh," kata Asisten I Pemerintah Aceh , M. Jafar. Pernyataan ini disampaikannya usai konferensi pers terkait dengan izin operasional perusahaan PT Energi Mineral Murni (PT EMM) di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah. Menurutnya, perusahaan tambang yang beroperasi dan melakukan eksploitasi di Bumi Serambi Mekah mesti patuh pada ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan kabupaten/kota juga memiliki wewenang untuk mengelola maupun perizinan terkait dengan pertambangan . Dampak kegiatan penambangan (Sumber: sahamok.com) Untuk diketahui, Pemerintah Aceh telah mencabut 98 izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan ope

Ketua MPR Ajukan Amandemen Terbatas UUD

(Sumber: gresnews.com) Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan , mengatakan MPR akan menyampaikan rekomendasi amendemen terbatas UUD 1945 dan perubahan Tata Tertib MPR dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2014-2019. Menurutnya, MPR menyepakati perlunya haluan negara semacam GBHN yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amendemen terbatas UUD. "Dalam melaksanakan amendemen, MPR sudah membentuk Panitia Ad Hoc . Namun, sebagian besar anggota berpendapat, amendemen dilakukan setelah Pemilu Presiden 2019 karena pilpres menyita banyak waktu semua orang," kata Zulkifli. Hal itu dikatakannya usai Rapat Pimpinan MPR  yang membahas berbagai agenda kebangsaan yang akan berlangsung pada bulan Agustus dan September 2019. Amendemen UUD, menurutnya, dilakukan maksimal 6 bulan sebelum masa periode MPR berakhir. Namun hingga saat ini, pada masa periode MPR yang berada di bawah kepemimpinannya hanya memiliki waktu 2 bulan. (Sumber: harianpijar.com) &qu

Antasari Azhar Ingatkan Pansel Capim KPK Soal Unsur Penyidikan dan Penuntutan

(Sumber: republika.co.id) Mantan Ketua KPK , Antasari Azhar mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan sesuai amanah undang-undang KPK . "Pesan saya untuk Ibu Yenti sebagai ketua Pansel Capim KPK agar benar-benar teliti dalam memilih pimpinan KPK . Jangan sampai melanggar undang-undang," katanya pada diskusi " Dialektika Demokrasi: Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni " di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta (18/7). Menurut Antasari , formasi pimpinan KPK periode 2015-2019 saat ini terindikasi melanggar undang-undang karena 5 pimpinan KPK tidak memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan . Berdasarkan amanah Pasal 21 ayat 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan bahwa formasi pimpinan KPK harus memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan . "Itu artinya, formasi pimpinan KPK harus ada unsur polisi sebagai penyidik dan jaksa

TNI dan Polri Masih Berjaga di Mesuji Pasca Bentrokan

(Sumber: indopolitika.com) Tim gabungan petugas keamanan dari TNI/Polri masih disiagakan pada lokasi pasca bentrokan di Mesuji, Provinsi Lampung. Bentrokan tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dari kelompok warga Pematang Panggang dan 10 lainnya luka-luka dari kelompok warga Mekar Jaya yang berada sekitar Register 45 . "Petugas yang dikerahkan untuk berjaga di lokasi Register 45 malam ini berkisar 500 personel," kata Kapolres Mesuji, AKBP Eddie Purnamo. Petugas yang berjaga terdiri dari gabungan personel Kepolisian dari Polres Mesuji, Polsek Simpang Pematang, Anggota Sabhara Polda, Intel dan Anggota TNI. "Para petugas keamanan ini kami sebar ke beberapa titik untuk berjaga dan berpatroli ke daerah yang masih kita anggap rawan," kata dia. Petugas keamanan yang berjaga di lokasi bentrokan (Sumber: islampos.com) Ia mengatakan, bahwa situasi saat ini di Register 45 sudah kondusif. Kelompok warga setempat sudah dipindahkan ke lokasi yang

Menko Polhukam dan Guru Besar Hukum Internasional Angkat Bicara Soal Benny Wenda

Menko Polhukam, Wiranto (Sumber: jawapos.com) Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam ), Wiranto menyatakan anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda hanya mencari perhatian dunia internasional. “Mereka berusaha seperti itu, untuk mendapatkan perhatian internasional,” kata Wiranto. Wiranto menegaskan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sudah menyampaikan jika Indonesia tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah Inggris terkait dukungan untuk Papua. “Kalau satu dan dua orang itu biasa. Dari tahun ke tahun hanya untuk cari perhatian saja, tidak usah dipusingkan,” ujar Wiranto. Hikmahanto Juwana (Sumber: lensaindonesia.com) Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyarankan pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi persoalan tentang Benny Wenda yang sedang ramai dibicarakan saat ini. "Menurut saya, pemerintah tidak perlu merespon terkait apapun penghargaan yang

Bentrokan di Mesuji Sebabkan 4 Orang Tewas dan 7 Luka

Lokasi bentrok (Sumber: jp-news.id) Kapolres Mesuji, Lampung; AKBP Edi Purnomo, mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat bentrokan 2 kelompok di Register 45 Mesuji, Lampung sebanyak 4 orang. Sementara yang lain ada yang luka-luka mencapai 7 orang. "Empat korban meninggal dunia dari kelompok Pematang Panggang Mesuji Raya," kata Kapolres. Edi melanjutkan, 4 korban tewas tersebut adalah DI, JN, RI, dan RW. Keempat korban kini telah berada di kediamannya masing-masing. Bentrokan tersebut juga menimbulkan 7 korban luka-luka akibat senjata tajam dan luka tembak. "Mereka yakni YI, JO, BI, HO, RT, RN, dan II. Ketujuh korban tersebut telah menjalani perawatan di Klinik Asa Medika Pematang," kata dia. Kapolres menambahkan hingga Rabu malam, pihaknya terus berjaga di lokasi kejadian bentrok. Di lokasi bentrokan ada sebanyak 200 personel gabungan dari Polri dan TNI. "Meskipun sudah dinyatakan kondusif tapi kami mengantisipasi terjadinya bentr

Garuda Indonesia Lakukan Putar Balik Setelah 4 Jam Terbang

(Sumber: technobusiness.id) Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah calon haji dengan tujuan Madinah terpaksa melakukan putar balik kembali ke Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat  telah terbang sekitar 4 jam dan putar balik karena persoalan teknis. Kepala Daerah Kerja Madinah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Akhmad Jauhari, mengonfirmasi terjadi penundaan penerbangan pesawat pengangkut jamaah calon haji asal Indonesia ke Madinah . Menurut laporan yang diterima PPIH Daker Madinah , pesawat bernomor GA1114 tersebut membawa sekitar 400 jamaah asal kloter Ujung Pandang 14 dari Bandara Sultan Hasanuddin tujuan Bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz, Madinah . Pesawat itu berangkat pada pukul 19.00 waktu setempat, pada Selasa (16/7), dan baru diberangkatkan lagi pada pukul 06.00 hari Rabu (17/7). (Sumber: fajar.co.id) "Sesuai laporan, pesawat sudah sempat terbang, karena ada alasan teknis sehingga kembali lagi dan baru diterb

Golkar: DPP Harus Lakukan Evaluasi Keseluruhan

(Sumber: indopolitika.com) Anggota Dewan Pembina Golkar , Paskah Suzetta, meminta DPP Golkar segera menggelar rapimnas  (rapat pimpinan nasional) dengan mengundang seluruh DPD tingkat I guna mengevaluasi kinerja DPP Golkar secara rinci. "Kita sarankan DPP segera melakukan evaluasi secara keseluruhan. Evaluasi perlu dilakukan dalam rapimnas, panggil DPD tingkat I," kata Paskah. Paskah mengatakan, secara kuantitatif dalam Pemilu 2019 , Golkar merupakan peraih suara terbesar kedua setelah PDIP. Namun demikian dari sisi kualitatif, Golkar berada di posisi ketiga setelah PDI Perjuangan dan Gerindra. Dia menegaskan bahwa Gerindra memperoleh suara di seluruh daerah pemilihan, sementara Golkar tidak memperoleh suara di seluruh dapil. Di DKI, Golkar hanya memperoleh suara di 1 dari 4 dapil. Pada pemilu lalu Golkar mendapatkan 3 dapil. Dia mengatakan evaluasi perlu segera dilakukan guna mengetahui kelemahan-kelemahan organisasi. Sumber: akurat.co

Negara Anggota G-7 Khawatirkan Koin Digital, Libra

(Sumber: cbsistatic.com) Para Kepala Keuangan negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh ( G-7 ) mengabaikan prospek koin digital Libra Facebook pada Rabu (17/7). Mereka bersikeras mempersoalkan regulasi yang sulit harus diselesaikan terlebih dahulu. Rencana besar-besaran perusahaan media sosial untuk meluncurkan koin digital telah bertemu dengan suara sumbang dari regulator, bank sentral, dan pemerintah. Mereka mengatakan, perusahaan harus menghormati aturan anti pencucian uang dan memastikan keamanan transaksi dan data pengguna. Tetapi ada juga kekhawatiran yang lebih dalam bahwa kekuatan perusahaan teknologi besar semakin merambah daerah-daerah milik pemerintah, seperti menerbitkan mata uang. "Kedaulatan bangsa-bangsa dapat terancam," Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire. Bruno menjelaskan bahwa para regulator, bank sentral, dan pemerintah khawatir mengenai  Libra . Mereka memandang perlu adanya tindakan kepada Libra . (Sumber: internation

Bambu Getah Getih Dibongkar, Warganet Heboh

Anis Baswedan di depan Bambu Getah Getih (Sumber: matranews.id) Pemprov DKI Jakarta membongkar instalasi Bambu Getah Getih yang berada di kawasan Bundaran HI pada Rabu malam (17/7). Karya seni tersebut sebelumnya diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 16 Agustus 2018.  Bambu Getah Getih  dibuat untuk memeriahkan perhelatan Asian Games 2018 . Karya seni tersebut dibuat oleh Joko Avianto dengan biaya Rp 550 juta. Kepala Dinas Kehutanan dan Pertamanan DKI Jakarta, Suzi Marsita menerangkan, Bambu Getah Getih yang dipajang di kawasan Bundaran HI sudah termakan usia. Atas dasar itu, pemerintah membongkar instalasi bambu agar tidak roboh dan membahayakan warga. Pembongkaran karya seni bambu tersebut mendapat banyak sorotan dari warganet. Mereka menyampaikan pendapat di kolom komentar video pembongkaran instalasi Bambu Getah Getih yang diunggah akun Instagram @jktinfo. (Sumber: detik.com) "Waktu itu tujuannya ngapain sih, kalau ujung-ujungnya

Jokowi Tagih Progress Pengelolaan Sampah Terkait PLTSa

Joko Widodo bersama Jusuf Kalla (Sumber: republika.co.id) Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait penyelesaian sampah yang terjadi di berbagai daerah. "Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah 6 kali sejak saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya, urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Presiden. Presiden menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas dengan topik " Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ". "Jadi gubernur juga sama. Tapi sampai sekarang, sampai hari ini, saya belum mendengar ada progress  yang sudah nyala (mulai) dan jadi," ungkap Presiden. (Sumber: sbsinews.com) Presiden pun meminta laporan dari para kepala daerah terkait dengan kemajuan penyelesaian masalah sampah tersebut. "Oleh sebab itu, kita langsung saja menuju ke masalah. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan 'PLN-nya

Ingin Damai, Fairuz Tidak Akan Cabut Gugatan Galih dan Pablo-Rey

Fairuz A Rafiq bersama suami, Sonny Septiawan (Sumber: okezone.com) Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial yakni Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya, Jumat (12/7). Ketiganya terancam hukuman 6 tahun penjara.  Hal ini sontak membuat ketiganya berusaha menempuh jalur damai dan berharap Fairuz A. Rafiq mencabut laporannya. Soal permintaan damai hingga harapan mencabut laporan, Fairuz  angkat bicara. Melalui fitur Instagram Story -nya, Fairuz mengunggah ulang postingan salah satu saudaranya. Postingan itu seakan mewakili perasaan ibu 2 anak itu yang tak berniat mencabut laporannya. Fairuz menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan kasus tersebut sampai tuntas. Galih Ginanjar bersama istri, Barbie Kumalasari (Sumber: dream.co.id) "InshaAllah ga ada cabut mencabut laporan. Hukum harus ditegakkan dan tetap berjalan. Terserah mereka mau ngomong apa. Kami tetap menegakkan

Perseteruan Makin Memanas, Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang

(Sumber: abouttng.com) Perseteruan antara Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),  Yasonna Laoly semakin memanas. Tim hukum Kemenkumham yang dipimpin Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono, melaporkan Arief ke polisi. "Intinya kami dari Kemenkumham memang mengadukan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke Polres Metro Tangerang Kota karena telah melakukan pelanggaran hukum," ujar Bambang. Saat ditanya secara rinci terkait pelaporannya, Bambang tidak menjelaskan. Namun Bambang mengatakan salah satu laporannya adalah terkait lahan milik Kemenkumham yang berada di Kota Tangerang. "Ya banyak penguasaan lahan-lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Secara lengkap bisa tanya ke Kapolres," katanya. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Sumber: nawacitapost.com) Dalam pelaporan itu, Bambang menambahkan pihak Kemenkumham sudah menjalani pr

Putusan Hakim Tetapkan Vonis 9 Tahun Penjara pada Steve Emmanuel

(Sumber: pikiran-rakyat.com) Sidang putusan dalam kasus narkotika yang menimpa Steve Emmanuel telah selesai berlangsung. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Ketua Majelis Hakim, Erwin Djong. Steve divonis 9 tahun karena terbukti melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana 9 tahun penjara," kata Erwin Djong saat membacakan putusan. Steve Emmanuel (Sumber: grid.id) Tak hanya penjara 9 tahun, Steve juga harus membayar denda sebesar Rp 1 Miliar. Jika tidak membayar denda tersebut, maka mantan suami Andi Soraya itu harus menggantinya dengan penjara 3 bulan. "Denda sebesar Rp 1 Miliar, jika terdakwa tidak membayar maka harus menggantinya dengan hukuman penjara 3 bulan. Biaya perkara sebesar Rp 2 ribu dibebankan kepada terdakw

Bagaimanakah Pengobatan Kanker di Indonesia?

(Sumber: lshtm.ac.uk) Tak bisa dipungkiri, penyakit kanker masih menjadi momok yang sangat menakutkan. Sebagai salah satu negara dengan prevalensi penderita kanker tinggi dan juga angka penderitanya terus meningkat, bagaimana sebenarnya kemajuan pengobatan kanker di Indonesia? Tak sedikit tokoh publik yang melakukan pengobatan hingga ke luar negeri. Seperti yang dilakukan Ustadz Arifin Ilham ke Malaysia, Ibu Ani Yudhoyono ke Singapura, hingga yang terbaru Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB yang melakukan pengobatan hingga ke negeri China. Sayangnya, ketiga tokoh diatas kembali ke Tanah Air diiringi tangisan duka jutaan orang Indonesia. dr. Danche Theno, Sp.P, mengatakan; pengobatan di Indonesia sebenarnya sudah sama dengan di luar negeri. Cuma, hukum alam berlaku. Analoginya, kamu yang perekonomiannya sangat baik dan tinggal di daerah perkampungan Banyuwangi, tidak heran bila ingin berobat ke Surabaya. dr. Danche Andry Theno, Sp. P,

7 Provinsi di Indonesia Ini Terdampak Kekeringan Terparah

(Sumber: merdeka.com) BNPB menyatakan berdasarkan hasil riset BMKG musim kemarau pada tahun 2019 diprediksi akan berlangsung hingga bulan September. Wilayah yang terdampak kekeringan paling parah terdapat di 7 provinsi di pulau Jawa dan sekitarnya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo, menyebutkan wilayah yang terdampak kekeringan meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan Yogyakarta. Dia menuturkan, lebih panjangnya durasi kekeringan tahun ini disebabkan adanya fenomena El Nino.  "Dari seluruh wilayah tadi ada 72 Kabupaten, 556 kecamatan, 1969 desa terdampak kekeringan . BMKG memprediksi puncak kekeringan Agustus ditambah ada banyak beberapa lokasi yang 60 hari belum hujan," ujarnya. (Sumber: antaranews.com) Salah satu strategi jangka pendek yang diambil pihaknya dan pemerintah terkait di antaranya adalah dropping air dari BPBD, pengumpulan bantuan dari NGO sosial, perbanyak mobil tangki, hydrant umum,

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Lakukan Sidak Instalasi Listrik

(Sumber: Google) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, meminta pemerintah provinsi Jakarta melakukan inspeksi mendadak (Sidak) instalasi aliran listrik khususnya pada daerah padat penduduk untuk meminimalisir bencana kebakaran yang belakangan kerap terjadi di Jakarta. Dalam bulan ini, sedikitnya ada 2 kebakaran besar yang menghanguskan puluhan tempat tinggal dan ratusan jiwa harus mengungsi. Sabtu (6/7) lalu kebakaran menghanguskan 30 rumah di Jatinegara, yang mengakibatkan 147 jiwa mengungsi. Lalu Pada Rabu (10/7), kebakaran juga menghanguskan puluhan rumah di Kampung Bali Manggarai Jakarta Selatan. Sebanyak 1.400 jiwa kehilangan tempat tinggal. "Mau pemukiman padat, mau pemukiman tidak padat; itu kan warga Jakarta, harus diperhatikan. Pemadam kebakaran itu fungsinya harus menjaga gitu. Periksa rumah-rumah instalasinya," kata Taufik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik (Sumber: poskotanews.com) Taufik meminta Dinas Pemadam Kebakaran DKI J