Petisi Ini Desak Gubernur DKI Nasionalisasikan Pengaturan Air di Jakarta

(Sumber: change.org)

Belasan ribu warga menandatangani petisi daring untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta menghentikan swastanisasi air. Petisi ini dibuat Melanie Subono di website change.org. Lebih dari 19.000 orang telah menandatangani petisi tersebut.

"Kepada Gubernur Anies Baswedan, mohon hentikan kerja sama dengan operator air swasta di Jakarta," tulis Melanie dalam petisi.

Dalam petisi, ada fakta-fakta yang membuat Melanie mendesak pemerintah merebut hak pengelolaan air dari pihak swasta, di antaranya karena banyak warga miskin tidak bisa mengakses air bersih dari pipa.

"Harusnya sesuai perjanjian kerjasama, per tahun 2008 kemarin kita sudah bisa meminum air dari keran seperti luar negeri," ujar Melanie.

(Sumber: Google)

Pengelolaan air di pihak swasta dinilai menjadi penyebab warga sulit mendapat air bersih. Bahkan warga terkadang membeli air bersih dari 'gerobak' dan membayar Rp 60 ribu/meter kubik.

Padahal, air bersih adalah hak asasi yang tidak boleh ditelantarkan pemerintah. Sebab, seharusnya air adalah barang milik publik.

"Semua ini terjadi karena tahun 1998, pengelolaan air bersih digeser dari pemerintah ke swasta," ujar Melanie.

Diketahui, air bersih di Jakarta masih dikelola swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. Hingga saat ini, negosiasi Pemprov DKI melalui PAM Jaya dengan 2 perusahaan itu belum kunjung selesai. 

Sumber: akurat