Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label izin usaha

Inpres No. 7 Tahun 2019 Berikan Kemudahan Usaha di Indonesia

Presiden Joko Widodo (Sumber: scmp.com) Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha pada 22 November 2019. Ini dilakukan dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja. Melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (6/12), Inpres ini ditujukan kepada:  Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;  Sekretaris Kabinet; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden menginstruksikan untuk: Mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business ; Melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberika...

Presiden Tegaskan Untuk Permudah Perizinan Impor

(Sumber: pasardana.id) Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mempermudah proses permohonan izin usaha untuk industri yang menghasilkan produk ekspor dan substitusi impor . "Kembali lagi urusan investasi dan ekspor, kenapa kita harus kerjakan? Karena bertahun-tahun defisit transaki berjalan, defisit neraca perdagangan. Karena itu saya titip kepada daerah, kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja, tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya," kata Presiden. Presiden menyampaikan hal tersebut pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, Kajati, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Kapolda, Kapolres, Dandim, Danrem, serta para Kepala Lembaga Negara terkait sejumlah 2.693 orang. (Sumber: setneg.go.id) ...