InfoNews

   (Sumber: Detik.com) Melalui Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi, KPU (Komisi Pemiliham Umum) mengusulkan Kotak Suara Keliling (KSK) diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpppu) agar dapat diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Meskipun Penyelenggara Pilkada mengindikasikan adanya penerbitan Perppu Pilkada, namun pemerintah belum mengonfirmasinya. "Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu," ujar Pramono. Ia mengatakan, selama ini metode pemungutan suara hanya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan, metode KSK hanya diperbolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilihan umum nasional. Pramono mengatakan, metode KSK dapat menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS karena potensi risiko penularan Covid-19, pemilih positif, maupun pemilih yang sedang menjalani isolasi mand...

Fahri Hamzah (Sumber: Google) Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menjelaskan alasan partainya, Partai Gelora Indonesia, memberikan dukungan kepada putra dan menantu Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilkada 2020. Fahri berpendapat, keterlibatan keluarga presiden adalah sebuah demokrasi lokal, bukan dinasti lokal. " Memang ada perbedaanya karena istilah #DinastiLokal yang saya maksud adalah kekuatan lokal yang memerintah pra republik lahir ," tulis Fahri dalam media sosialnya (19/9/2020). Menurut Fahri, Pilkada bukan merupakan sebuah dinasti karena kekuasaan bukan diwariskan, melainkan menganut sistem kalah dan menang. " Dalam tradisi dinasti, pewaris kerajaan tidak mengambil risiko kalah menang. Dalam pilkada, peserta pilkada punya peluang kalah dan menang. Calon mengambil risiko. Tapi biar saja orang mengambil risiko. Anak Pak Jokowi dan anak Pak Maruf mengambil risiko. Bagus dong ," jelasnya. " Begini, semua partai berkoalisi dengan PDIP. Semua partai menduku...