InfoNews

(Sumber: alinea.id) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) menolak Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 42 Tahun 2019, tentang pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia ( Koopsus TNI ). Tugasnya adalah mengatasi aksi terorisme . Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Choirul Anam, menilai pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme dianggap tidaklah tepat. TNI tidak punya kewenangan untuk melakukan tindak pencegahan, penanganan, serta pemulihan masalah terorisme . Karena menurut Choirul, kewenangan TNI bisa saja sangat meluas. "Yang gak boleh adalah yang mengancam demokrasi. Itu sekali lagi soal pencegahan, pemulihan. Apalagi menggunakan skema teritorial, itu gak boleh pekerjaan militer. Dimana-mana di negara di dunia ini, negara demokratis itu bukan pekerjaan militer," kata Choirul. Croirul juga berpendapat lebih penting psikolog, guru, serta kyai dibandingkan TNI dalam menyelesaikan masalah terorisme . Komisioner ...

(Sumber: icjr.or.id) Komnas HAM  meminta Indonesia menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebelum mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM , Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, ada 3 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia selama berkampanye mencalonkan diri jadi anggota Dewan HAM PBB . Yang pertama, pemerintah sebaiknya berperan aktif memperbaiki situasi penegakan, penghormatan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Alasannya, penegakan HAM di Indonesia masih kurang kuat sehingga banyak laporan pelanggaran yang tak diselesaikan hingga tuntas. Beka Ulung Hapsara (Sumber: liputan6.com) Pekerjaan kedua, Indonesia harus konsisten memperjuangkan perdamaian dunia, mengingat misi itu telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Terakhir, pemerintah Indonesia sebaiknya menggalakkan kembali komitmen internasional terkait penegakan HAM. "Komitmen-komitmen internasiona...