Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI, menghimbau semua pihak agar tidak melakukan politisasi yang berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengatakan pendapatnya itu dalam rapat paripurna Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018. Rapat itu membahas tentang tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah mengenai pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.
Misbakhun menyampaikan, "APBN itu adalah afirmatif pemerintah untuk semua kepentingan rakyat; apapun partainya, apapun kelompoknya, apapun etisnya, apapun agamanya. Itu adalah upaya negara dalam pendampingan bidang pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur. Janganlah APBN ini kita ambil porsi politik yang terlalu besar."
Misbakhun mengatakan bahwa pertanggungjawaban APBN tetap melalui pengawasan baik dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI pusat maupun daerah, serta lembaga pengawasan lainnya.
Beliau juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban APBN merupakan upaya untuk membangun governance dan akuntabilitas yang memadai. Selain itu, APBN juga merupakan suatu upaya afirmatif untuk mengarah pada tujuan bersama yaitu kesejahteraan negara.
"Masalah pertanggungjawaban, semua ada mekanismenya. Kalau ada hal-hal teknikal yang kemudian ada penyimpangan dan sebagainya, semua dilakukan dalam rangka bahwa APBN ini adalah kepentingan negara. Janganlah kita kemudian berbicara dalam porsi politik yang berlebihan," ujar Misbakhun dalam rapat di Gedung DPR itu.
Sumber: akurat.co
Komentar
Posting Komentar