Muhammad Misbakhun, yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mendorong pengembangan kinerja Kantor Bea dan Cukai Pasuruan. Hal itu guna mengefektifkan penggunaan dana dari penerimaan cukai rokok. Pendapat itu beliau sampaikan dalam rapat kerja bersama Kementrian Keuangan di Gedung DPR RI, Senin (2/7).
"Ini yang menjadi salah satu pertanyaan bagi pemerintah mengenai aturan yang rigid mengenai penggunaan dana hasil cukai tembakau. Sebenarnya, kalau misalnya bisa disharing kan penggunaannya bisa membantu pihak Bea dan Cukai," ujar Misbakhun pada rapat kerja tersebut.
 |
| Sumber: Google |
Dalam beberapa kali reses dan kunjungan kerjanya, beliau melihat bahwa fasilitas kendaraan di Kantor Pajak dapilnya hanya memiliki 1 unit mobil Avanza untuk kendaraan operasionalnya.
Misbakhun menyayangkan keadaan dapilnya yang mempunyai biaya operasional sangat minim. Padahal Kantor Pajak Pasuruan merupakan kantor yang menerima pajak dan cukai yang terbesar di Indonesia. Namun tidak menutup kenyataan bahwa keadaan di sana terlihat seperti belum memaksimalkan penyediaan fasilitas operasionalnya.
Menurut Misbakhun, di dalam rapat kabinet pemerintah perlu dilakukan pembahasan mengenai peningkatan koordinasi antara Kantor Pajak dan Kantor Bea dan Cukai di daerah dengan para pimpinan daerah. Hal itu mengingat bahwa peran Kepala Kantor Pajak dan Kepala Kantor Bea dan Cukai sangatlah penting dalam membangun komunikasi dengan para pemimpin daerah mengenai isu-isu pajak dan cukai rokok.
Dalam rapat kerja bersama Kemenkeu, Misbakhun juga menyampaikan, "Saya berharap di rapat kabinet nanti, Kepala Kantor Pajak dan Kepala Kantor Bea dan Cukai tidak masuk dalam struktur forum kepemimpinan daerah. Karena mereka tugasnya hanya mengumpulkan uang untuk APBN, jadi isu-isu aktual dan update di sana mereka tidak mengerti. Peran Kepala Kantor Pajak dan Bea Cukai sangat penting dalam membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan kepala daerah."
Sumber: akurat.co
Komentar
Posting Komentar