Politikus pro Jokowi, Muhammad Misbakhun, menjelaskan kepada masyarakat Probolinggo mengenai komitmen Jokowi dalam pembangunan desa. Ia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan workshop dengan para warga di kantor bupati Probolinggo, Rabu, 8 Agustus 2018.
Acara itu dihadiri 325 kepala desa, 5 lurah, dan 24 camat se-Kabupaten Probolinggo. Workshop yang bertema Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes itu membicarakan persoalan dana desa.
Politisi Golkar itu juga mengatakan, "Kepala desa harus memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas, dan bagaimana mereka menyusun rancangan dengan baik."
Ia menambahkan, pemerintahan presiden Joko Widodo saat ini menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas. Tujuan pembangunan desa itu sendiri adalah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa. Ia menyatakan buktinya adalah jumlah alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya.
Misbakhun berjanji untuk memperjuangkan penambahan alokasi dana desa, terutama di daerah pemilihannya, Jawa Timur II. Ia mengaku sudah menyampaikan langsung kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Waah, jika benar begitu, hebat sekali ya Pak Misbakhun ini.
Katanya, "Waktu bertemu Bu Menkeu, saya menyampaikan bahwa dana desa khusus dapil Jatim II bisa ditambah. Tugas saya bagaimana dana desa di dapil saya bisa meningkat".
Sumber: akurat.co
Komentar
Posting Komentar