Direktur BPJS: Tunjangan Naik 300 Juta Itu Nggak Benar

(Sumber: kompas.com)

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menjelaskan perihal kenaikan tunjangan direksi yang dikabulkan oleh Kementerian Keuangan, namun mendapatkan kritik.

Fachmi mengatakan, keputusan Kementerian Keuangan terkait kenaikan tunjangan direksi BPJS Kesehatan tersebut tidak berasal dari pos anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang defisit.

"Jangan dihubungkan antara defisit dengan keputusan Kementerian Keuangan. Karena BPJS ini sejak awal ada 2 pos keuangan. Ada dana jaminan sosial, ada carry over dari PT Askes, aset sebagai BUMN yang kita kelola," tegas Fachmi.

Anggaran dari pos operasional BPJS Kesehatan didapat dari aset PT Askes yang diinvestasikan hingga saat ini. Dana hasil investasi tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas organisasi seperti pembelian mobil dinas, gedung, dan lain-lain.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris (Sumber: akurat.co)

Kata Fachmi, apa yang sampaikan Menteri Keuangan melalui humasnya bahwa kenaikan tunjangan tidak berdasarkan dana APBN; itu adalah benar. Fachmi juga mengklarifikasi bahwa besaran tunjangan yang diterima oleh direksi BPJS Kesehatan tidak mencapai Rp 300 juta per bulan.

"Soal angka yang katanya sampai Rp 300 juta, itu nggak betul informasi itu. Tidak sebesar itu," kata Fachmi.

Dia menjelaskan bahwa apa yang diterima oleh direksi sudah sesuai dengan undang-undang, terhadap apa yang diterima pada saat di PT Askes. Perubahan dari BUMN PT Askes menjadi lembaga jaminan sosial tetap mempertahankan hak-hak karyawan dan direksi.

"Dalam pembahasan undang-undang juga disebutkan hak-hak karyawan jangan sampai berubah," kata dia.

Fachmi menyebut bahwa keuangan untuk operasional BPJS Kesehatan setara dengan perusahaan BUMN perbankan atau lembaga keuangan keuangan yang ada saat ini.

"Tapi kita tidak setinggi lembaga keuangan Bank Mandiri," kata Fachmi.

Sumber: akurat.co