Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label BUMN

Komisi VI DPR Duga Adanya Pembobolan Terorganisir di Jiwasraya

(Sumber: merdeka.com) Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN, Daeng Muhammad , menduga pembobolan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di era direksi lama dilakukan secara berkomplot dan terorganisir dengan melibatkan banyak pihak. "Kebijakan investasi sebuah perusahaan normalnya harus dilakukan melalui rapat Direksi hingga tingkat Komisaris. Ada produk yang dijual menjanjikan keuntungan yang lebih atau di luar kebiasaan bisnis asuransi. Ini keputusan yang dilakukan oleh perusahaan tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba dikeluarkan," katanya. Ia menegaskan, Komisi VI DPR tidak hanya berkonsentrasi membantu direksi baru untuk melakukan penyehatan perusahaan, namun jajaran DPR juga mengawal agar para komplotan kejahatan pasar modal diproses secara hukum. "Komisi VI bersepakat nanti akan memperdalam ini sebagai rekomendasi, bukan hanya penyelesaian penyelamatan terhadap uang nasabah tapi juga bagaimana rekomendasi terhadap pelaku-pelaku yang diduga melakukan kejahatan di...

Bahasan Jokowi dalam Acara "Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur"

(Sumber: sintef.no) Presiden Joko Widodo meminta agar proyek-proyek infrastruktur , dari skala kecil hingga besar, tidak semua diambil oleh Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), termasuk anak dan cucu BUMN . “Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pengusaha kecil, dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur ,” tegas Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur , di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12). Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini semangat kolaboratif akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Seperti diketahui, tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan creative hybrid financing seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), juga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) pemerintah. Joko Widodo bersama...

Menteri BUMN Copot Dirut Garuda

(Sumber: Google) Menteri BUMN, Erick Thohir , menyatakan akan memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Askhara dicopot terkait penemuan Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A330-900 yang baru didatangkan ke Indonesia pada 17 November lalu. Erick sangat menyayangkan hal ini terjadi secara menyeluruh di BUMN, bukan hanya individu.  "Saya sangat sedih, ketika kita ingin mengangkat citra BUMN dan membangun BUMN, tapi karena oknum di dalamnya, terjadi hal seperti ini. Dengan itu, saya akan memberhentikan Dirut Garuda saudara AA dan karena Garuda ini perusahaan publik, tentu ada prosedur lagi," jelas Erick . Erick juga menegaskan pihaknya akan melihat lebih lanjut terkait siapa saja oknum-oknum yang terlibat dalam penyelundupan ini. Ia menjelaskan, pemberhentian akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Ia juga akan langsung me...

Eks Menkominfo Rudiantara Ditunjuk Jadi Pimpinan PLN

Rudiantara (Sumber: Google) Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara , ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN ). "Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono menyampaikan hal tersebut ketikwa wartawan menanyakan hasil Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Rudiantara . Sebelum menjadi Menkominfo, Rudiantara pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu. Selama di PLN , ia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan, terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri Sekretaris Kabinet Indonesia Maju, Pramono Anung (Sumber: radarkontra.com) Pramono mengakui bahwa Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi perekonomian. "Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah BUMN. Karena di BUMN ini banyak BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenah...

Kementerian BUMN Tawarkan "Posisi Strategis" untuk Chandra Hamzah

Chandra Hamzah (Sumber: detik.com) Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga, merespon terkait kedatangan mantan petinggi KPK, Chandra Hamzah , ke Kementerian BUMN , Senin (18/11). Arya menuturkan, pihaknya menawarkan Chandra Hamzah untuk mengisi salah satu kepengurusan di Kementerian BUMN . Namun ia tidak menjelaskan secara detail posisi komisaris atau direksi apa yang ditawarkan. " Chandra Hamzah kita tawarkan untuk kepengurusan. Apakah komisaris atau dirut atau direksi, liat nanti aja," ujarnya. (Sumber: katadata.co.id) Arya menuturkan, nantinya Chandra bakal ditempatkan di salah satu BUMN strategis. Hal ini sesuai dengan citra Chandra Hamzah yang sebelumnya pernah menjadi pimpinan KPK. Lebih lanjut Arya menambahkan, saat ini pihaknya tengah memproses agar Chandra Hamzah mengisi salah satu kepengurusan perusahaan pelat merah. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan...

Menteri BUMN Bagi-Bagi Tugas Buat Wakilnya

Menteri BUMN, Erick Thohir (Sumber: jawapos.com) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir , telah menetapkan pembagian tugas Wakil Menteri  ( Wamen ) dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Erick  menyampaikan bahwa pembagian itu dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, khususnya terkait pembinaan. Ia mengemukakan pembagian sektor BUMN yang dibina oleh masing-masing Wamen ditetapkan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-263/MBU/10/2019 tentang Pembagian Badan Usaha Milik Negara yang Dikoordinasikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Wakil Menteri BUMN I, Budi Gunadi Sadikin (Sumber: detik.com) Wamen BUMN I yakni Budi Gunadi Sadikin diberi tugas untuk membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media. Wamen BUMN II yakni Kartika Wirjoatmodjo membina BUMN sektor industri agro,...

Gelar Rapat Umum, BRI Ubah Susunan Direksinya

(Sumber: dealstreetasia.com) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), hari Senin (2/9). Terdapat 3 mata acara dalam RUPSLB tersebut yaitu evaluasi/pemaparan kinerja perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019, persetujuan rencana aksi ( recovery plan ) perseroan, serta perubahan susunan pengurus perseroan. RUPSLB mengukuhkan Sunarso menjadi Direktur Utama BRI yang sebelumnya ditetapkan menjadi pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas. (Sumber: katadata.co.id) Selanjutnya, perseroan juga memberhentikan dengan hormat 3 direktur lainnya yakni Direktur Jaringan dan Layanan, Osbal Saragi Rumahorbo; Direktur Hubungan Kelembagaan, Sis Apik Wijayanto; Direktur  Human Capital R , Sophia Alizsa; dan Direktur Manajemen Risiko, Mohammad Irfan. Sebagai gantinya, perseroan mengangkat Catur Budi Harto menjadi Wakil Di...

Direktur BPJS: Tunjangan Naik 300 Juta Itu Nggak Benar

(Sumber: kompas.com) Direktur Utama BPJS Kesehatan , Fachmi Idris, menjelaskan perihal kenaikan tunjangan direksi yang dikabulkan oleh Kementerian Keuangan, namun mendapatkan kritik. Fachmi mengatakan, keputusan Kementerian Keuangan terkait kenaikan tunjangan direksi BPJS Kesehatan tersebut tidak berasal dari pos anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang defisit. "Jangan dihubungkan antara defisit dengan keputusan Kementerian Keuangan. Karena BPJS ini sejak awal ada 2 pos keuangan. Ada dana jaminan sosial, ada carry over dari PT Askes, aset sebagai BUMN yang kita kelola," tegas Fachmi. Anggaran dari pos operasional BPJS Kesehatan didapat dari aset PT Askes yang diinvestasikan hingga saat ini. Dana hasil investasi tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas organisasi seperti pembelian mobil dinas, gedung, dan lain-lain. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris (Sumber: akurat.co) Kata Fachmi, apa yang sampaikan Menteri Keu...

DPR Sesalkan Tidak Bisa Bertemu Perwakilan BUMN Terkait Blackout Listrik

(Sumber: klikpositif.com) Kasus blackout sistem jaringan ketenagalistrikan Jawa-Bali membuat gerah penghuni parlemen. Kemarin, Komisi VII DPR  meski dalam kondisi reses, tetap mengupayakan untuk memanggil direksi PLN demi mendapatkan penjelasan mengenai penyebab utama terjadinya blackout . Tak mau kalah, pihak Komisi VI DPR pun berusaha memanggil Kementerian BUMN untuk menjelaskan terkait dengan masalah manajemen di PT PLN. Pasalnya, Komisi VI DPR mempertanyakan keseriusan pihak kementerian dalam menyelesaikan kemelut di PLN . Sebab, pasca Direktur Utama PT PLN ,   Sofyan Basyir dijadikan tersangka, perusahaan pelat merah itu telah 2 kali berganti Plt Dirut. Namun belum menetapkan Direktur Utama Definitif. (Sumber: pln.co.id) Anggota Komisi VI DPR , Dito Ganinduto, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali memanggil Kementerian BUMN untuk bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. Namun, belum ada respon dari pihak Kementerian BUMN l...

BW Sebutkan 3 Hal yang Tak Bisa Dijawab KPU

Bambang Widjojanto (Sumber: detik.com) Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto ( BW ), mengatakan KPU gagal dalam membangun argumentasi, dengan indikasi menolak perbaikan namun dengan menjawab perbaikan itu sendiri. “ KPU RI gagal membangun argumentasi. Indikasinya yang pertama adalah KPU menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan, artinya mereka secara diam-diam mengakui perbaikan sebagai bagian dari permohonan,” terangnya, di selah sidang sengketa Pilpres 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6). Hal kedua, BW mengatakan, KPU tidak bisa menjawab mengenai posisi cawapres Ma’ruf Amin sebagai pejabat 2  bank yang berstatus BUMN. Ketua KPU RI, Arief Budiman saat mendengarkan pembacaan laporan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 (Sumber: akurat.co) “Yang kedua, mereka tak bisa menjawab soal cawapres sebagai pejabat BUMN. Mereka hanya berlindung di balik UU BUMN tapi tak menggunakan Putusan...

Menhub Akan Tentukan TBA Baru untuk Tiket Pesawat

(Sumber: Google) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengadakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas harga tiket pesawat.  Usai Rakor, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan akan menentukan Tarif Batas Atas ( TBA ) baru sebelum waktu Lebaran tiba. Pihaknya telah menentukan waktu selama seminggu untuk menentukan TBA baru. Hal ini juga diharapkan mampu menurunkan harga tiket pesawat yang saat ini dirasa masih mahal.  "Rapatnya kita akan evaluasi batas atas. Saya diberi waktu dalam waktu satu minggu akan menetapkan batas atas baru untuk penerbangan ekonomi," ujar Budi. Menhub menjelaskan, pihaknya akan menurunkan TBA Pesawat LCC dan full service dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Hal ini tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, di mana Kemenhub dapat menentukan TBA .  Menteri Perhubungan, Budi Karya Samadi (Sumber: aku...

Bawaslu Selidiki "Bau Politik" dalam Surat Undangan HUT BUMN

(Sumber: detik.com) Bawaslu akan menindaklanjuti dan menyelidiki beredarnya surat undangan puncak perayaan HUT   (hari ulang tahun) BUMN di media sosial. "Kami sudah berdiskusi dengan pimpinan yang lain. Kemudian penelusuran dan pencegahan, agar hal-hal yang sifatnya potensial melibatkan BUMN tidak terjadi," ungkap anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Saat ini Bawaslu tengah mengidentifikasi surat-surat yang beredar di media sosial tersebut. Apakah surat yang beredar itu surat asli atau palsu. "BUMN atau yang lainnya dalam kampanye itu memang tidak boleh, nanti pihak kami akan menyurati Kementerian BUMN," ujarnya. Di samping itu, Afif pun mengimbau kepada seluruh BUMN sebagai perusahaan milik negara, untuk tidak terlibat dalam kontestasi politik praktis. Mochammad Afifuddin (Sumber: akurat.co) Seperti diketahui, sebelumnya beredar surat undangan puncak perayaan HUT BUMN di media sosial yang salah satunya dikutip dan diunggah oleh ...

HUT Kementerian BUMN, Telkom Adakan Program Diskon Besar-Besaran Hingga Wifi Gratis

(Sumber: Google) Menteri BUMN Rini M. Soemarno hadir dalam acara “ The Next IndiHome ” yang dilaksanakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta.  Acara “ The Next IndiHome ” merupakan apresiasi yang diberikan Telkom atas pencapaian 5,5 juta IndiHome yang layanannya dinikmati oleh hampir 30 juta masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Telkom juga memperkenalkan brand asset IndiHome yang baru, di antaranya brand ambassador , jingle , TV commercial dan digital movement #WujudkanDariRumah Hal ini merupakan wujud dukungan Telkom sebagai BUMN penyedia jasa telekomunikasi kepada pemerintah dalam pembangunan broadband di seluruh Indonesia. Dengan mengomunikasikan inovasi-inovasi baru yang mendukung percepatan terwujudnya digital ekonomi serta mendukung kemajuan masyarakat Indonesia. (Sumber: Google) Menteri Rini menyambut baik inovasi-inovasi yang telah dilakukan Telkom Indonesia terutama dalam mendukung kemajuan telekomunikasi di T...