Bahasan Jokowi dalam Acara "Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur"

(Sumber: sintef.no)

Presiden Joko Widodo meminta agar proyek-proyek infrastruktur, dari skala kecil hingga besar, tidak semua diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak dan cucu BUMN.

“Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pengusaha kecil, dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur,” tegas Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini semangat kolaboratif akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Seperti diketahui, tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai oleh APBN.

Oleh karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan creative hybrid financing seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), juga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) pemerintah.

Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin (Sumber: laraspostonline.com)

Presiden mengingatkan, ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki dan di­reform, sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik.

Presiden Jokowi juga mengingatkan, pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada kelancaran konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat. Mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM.

“Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada indeks logistic perform kita, serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor negara kita,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan, pemerintah akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan juga kereta cepat, terutama di kota-kota besar. Hal ini agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh.

(Sumber: Shutterstock)

Presiden meminta agar dilakukan pembenahan terus-menerus pada manajemen rantai pasok konstruksi mulai dari penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia), peralatan material, inovasi teknologi, juga pendanaan.

Dalam penyiapan material konstruksi, menurut Presiden, saat ini masih terjadi gap antara pasokan dan permintaan. Ia menunjuk contoh misalnya kebutuhan aspal sebesar 850 ribu ton baru terpenuhi 70%, kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60%.

“Ini artinya kita perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur,” kata Presiden Jokowi.

Sumber: akurat.co