InfoNews

(Sumber: Google) Presiden Jokowi menyampaikan sesuatu saat memberikan arahan rapat terbatas pada Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Senin (28/9/2020). Ia menginstruksikan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional agar menyampaikan pada Kepala Daerah untuk menerapkan intervensi berbasis lokal dalam penanganan Covid-19. "Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, ini perlu saya sampaikan lagi kepada Komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota," ujar Presiden. Menurutnya, pembatasan sosial berskala mikro atau mini lockdown harus dilakukan di tingkat desa, kampung, RT, RW, perkantoran, bahkan pondok pesantren. (Sumber: Kompas.com) Ia meyakini, mini lockdown akan lebih efektif jika dilakukan secara berulang untuk menekan penyebaran Covid-19. "Artinya pembatasan berskala mikro baik di tingkat desa, tingkat kampung, tingkat RT, tingkat RW, atau di kantor atau d...

Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat meresmikan beroperasinya Seksi II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, Balikpapan (17/12) (Sumber: Istimewa/Humas Sekretariat Kabin) Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya pembangunan seksi II, III, dan IV jalan tol Balikpapan-Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Balikpapan, Selasa (17/12) siang. Rencananya,  Jalan Tol Balikpapan-Samarinda  bakal terdiri dari 5 seksi. Saat ini yang telah dibangun sebanyak 3 seksi sepanjang 58,7 kilometer dari total 99,3 kilometer. Tersisa 2 seksi lagi yang belum selesai, yaitu seksi I dan seksi V. "Tadi saya menanyakan kepada Dirut Jasa Marga, ini akan diselesaikan nanti insya Allah paling lambat April 2020,” kata Presiden. Presiden mengatakan, jalan tol yang pertama di Pulau Kalimantan itu diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dam efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang dan logistik. “Yang biasanya dari Balikpapan ke Samarinda,...

(Sumber: sintef.no) Presiden Joko Widodo meminta agar proyek-proyek infrastruktur , dari skala kecil hingga besar, tidak semua diambil oleh Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), termasuk anak dan cucu BUMN . “Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pengusaha kecil, dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur ,” tegas Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur , di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12). Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini semangat kolaboratif akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Seperti diketahui, tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan creative hybrid financing seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), juga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) pemerintah. Joko Widodo bersama...

(Sumber: beritagar.id) Hingga kini Polisi belum juga bisa menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Senior KPK, Novel Baswedan . Oleh karena itu, Presiden Joko Wiodo memberi tenggat waktu seminggu. Dalam minggu ini harus sudah ada progres pengungkapan. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Raden Argo Yuwono, mengatakan, semua pengungkapan kasus tergantung dari alat bukti yang dimiliki penyidik. Novel Baswedan (Sumber: kompas.com) "Contoh banyak kasus yang belum terungkap, tapi tentunya penyidik tetap melakukan kegiatan mencari. Baik melalui ilmiah, mulai dari induktif lalu deduktif. Kita tetap bekerja untuk mengungkap," kata Argo. Namun demikian, Argo mendapatkan informasi dari penyidik dan informasi sejauh mana proses penyidikan. Ia mengaku perlu menanyakan hal ini kepada penyidik agar tidak salah dalam penyampaian ke publik. "Nanti kan tim belum dapat info dari penyidik. Kita paparan ke pimpinan beberapa kali ...

Presiden Joko Widodo (Sumber: scmp.com) Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha pada 22 November 2019. Ini dilakukan dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja. Melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (6/12), Inpres ini ditujukan kepada:  Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;  Sekretaris Kabinet; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden menginstruksikan untuk: Mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business ; Melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberika...

(Sumber: republika.co.id) Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo menolak  gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode yang diwacanakan, patut mendapatkan apresiasi publik. Presiden Jokowi menyatakan kekhawatirannya akan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode untuk menjerumuskannya melalui upaya amandemen UUD 1945. "Posisi saya jelas, saya tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi 3 periode . Usulan itu justru hendak menjerumuskan saya. Hendak menampar muka saya. Saya kira lebih baik tidak usah ada amendemen konstitusi," kata Jokowi. Syamsuddin juga tetap mengkritisi sikap Presiden Jokowi terhadap KPK. Ia mengingatkan publik harus tetap konsisten menolak pelumpuhan KPK melalui revisi UU KPK. Revisi itu turut disetujui Presiden. (Sumber: Google) "RI yang berdaya saing tidak akan pernah menjadi ken...

(Sumber: tempo.co) Presiden Joko Widodo secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Filipina 2019. Jokowi berharap Indonesia dapat menembus 2 besar dalam ajang multievent tersebut. "Saya minta di SEA Games ke-30 di Filipina tahun ini, kita harus masuk ke 2 besar," kata Presiden dalam sambutannya di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (27/11). Jokowi menyadari target tersebut tidak mudah. Tapi, bukan tanpa alasan orang nomor satu di Indonesia tersebut memberikan target yang cukup berat itu. (Sumber: liputan6.com) "Meskipun saya tahu bukan hal yang mudah, hal yang gampang, tapi saya tahu perjuangan saudara-saudara yang didukung oleh 260 juta rakyat kita akan memberikan sebuah semangat tersendiri bagi perjuangan saudara-saudara meraih medali yang sebanyak-banyaknya di SEA Games ," ujar Jokowi membakar semangat para atlet. Jokowi pun secara resmi melepas kepergian kontingen Indonesia dengan memberikan bendera Merah ...

(Sumber: tribunnews.com) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November. Melalui akun Instagramnya, Jokowi mengatakan jika guru tidak akan pernah tergantikan oleh mesin secanggih apapun. Ia pun menuliskan terkait tuntutan guru yang tidak hanya sekedar mengajar. Lihat postingan ini di Instagram Dunia berkembang dan berubah cepat, teknologi kian mutakhir. Dan di tengah perubahan itu, para guru dituntut untuk tidak sekadar mengajar, tetapi juga mendidik dengan lebih fleksibel, kreatif, menarik, dan lebih menyenangkan. Guru tidak akan pernah tergantikan oleh mesin secanggih apa pun. Guru membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti, toleransi, dan nilai-nilai kebaikan. Guru menumbuhkan empati sosial pada diri anak didik, membangun imajinasi dan kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Guru adalah penggerak Indonesia Maju. ...

(Sumber: pasardana.id) Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mempermudah proses permohonan izin usaha untuk industri yang menghasilkan produk ekspor dan substitusi impor . "Kembali lagi urusan investasi dan ekspor, kenapa kita harus kerjakan? Karena bertahun-tahun defisit transaki berjalan, defisit neraca perdagangan. Karena itu saya titip kepada daerah, kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja, tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya," kata Presiden. Presiden menyampaikan hal tersebut pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, Kajati, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Kapolda, Kapolres, Dandim, Danrem, serta para Kepala Lembaga Negara terkait sejumlah 2.693 orang. (Sumber: setneg.go.id) ...

Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang (Sumber: poskotanews.com) Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang , merespon kekesalan Presiden Jokowi karena Indonesia yang masih meng impor cangkul dari negara lain. Agus menilai, impor cangkul terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pembeli. "Seperti sekarang, kita harus memunculkan kesadaran dari offtaker (pembeli), baik itu industri atau pun kementerian atau lembaga," ujarnya. Mantan Menteri Sosial itu menuturkan, untuk mengembalikan kesadaran masyarakat, pihaknya akan mendorong kampanye produk-produk dalam negeri agar lebih bisa diprioritaskan. Ia juga meminta agar kementerian atau lembaga untuk membelanjakan alokasi anggaran yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk produk-produk dari dalam negeri. Sehingga, mampu mengurangi impor produk seperti cangkul dan sebagainya. (Sumber: merdeka.com) "Kalau belanja cangkul yang anggarannya dari APBN itu akan kami wajibkan...

(Sumber: swarnanews.co.id) Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengejar pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa . Jokowi, setelah acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Jakarta, Rabu (6/11); mengatakan memang tidak mudah mengelola begitu banyak desa di Indonesia. “Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,” kata Presiden. Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa perlu manajemen yang tentunya tidak mudah. Menurutnya, perlu ada penelusuran terkait informasi adanya desa fiktif yang dimaksud. “Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi benar, ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya nggak ada, bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sebuah pengelolaa...

Kabinet Indonesia Maju (Sumber: kompas.com) Presiden Joko Widodo memberi waktu sebulan kepada para menteri/kepala lembaga untuk mengumpulkan regulasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan investasi dunia usaha. "Tolong dilihat di setiap kementerian, aturan yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha. Segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," katanya saat membuka Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10). Presiden Jokowi menyebutkan di negara ini terlalu banyak regulasi atau aturan. (Sumber: berdesa.com) Jokowi meminta Mendagri menggarisbawahi hal itu karena masih banyak Perda, Pergub, Perbup, yang masih tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya. Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, Jokowi mengatakan kumpulan aturan penghambat pelayanan masyarakat dan investasi itu akan segera dirapatkan dalam 2 minggu setelahnya. ...

Prabowo bersama Jokowi (Sumber: rmolbanten.com) Akademisi Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi, menilai jika Presiden Joko Widodo benar-benar memasukkan Prabowo Subianto ke kabinet baru, hal itu menggambarkan Prabowo memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan begitu saja. " Prabowo dinilai masih memiliki kekuatan yang musti dirangkul," kata Agus. Tetapi menurut Agus, seharusnya Prabowo tetap menjaga kepercayaan pendukungnya. Sebagian warga mendukung Prabowo karena kurang puas dengan kepemimpinan Jokowi. Ia mengatakan, di luar pemerintahan, sebenarnya Prabowo tetap bisa berkontribusi untuk bangsa. "Justru kalau itu bisa dilakukan oleh Prabowo (berada di luar kabinet ), tentu saja beliau bisa tetap menjaga pemilihnya benar-benar solid dibandingkan hanya sekedar kekuasaan yang dikejar," kata Agus. (Sumber: tempo.co) Akademisi UIN Sumatera Utara, Faisal Riza, mengatakan keputusan Prabowo merapat ke Istana bisa dimaknai sebagai pendekata...

Joko Widodo bersama Jusuf Kalla (Sumber: liputan6.com) Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan tinggi kepada Jusuf Kalla . "Perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir," ucap Presiden. Hal tersebut dikatakan Presiden saat memberikan pidato usai acara pelantikan di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu (20/10). Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI, dan Polri. "Serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik," ucap Presiden. Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin (Sumber: rri.co.id) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resm...

(Sumber: tirto.id) Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berencana akan mengawal jalannya Sidang Paripurna terakhir DPR masa jabatan 2014-2019 pada Senin 30 September 2019. Perwakilan BEM Jakarta, Andi Prayoga, menegaskan mahasiswa yang menolak pengesahan RKUHP dan revisi UU KPK tengah membangun konsolidasi ulang usai aksi pada Selasa (24/9) lalu. "Itu (konsolidasi) agar kami semua, mahasiswa Indonesia, bisa satu suara dan satu keresahan untuk turun ke jalan menyuarakan suara kami, suara rakyat,"ungkap Andi. Menurutnya, aksi tetap berlangsung lantaran Presiden Jokowi hanya menunda pengesahan pengesahan rancangan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada periode DPR saat ini. Di sisi lain, mahasiswa juga terlanjur kecewa atas pengesahan UU KPK)pada 17 September 2019. Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Sumber: indowarta.com) "Kami bukan minta menunda tapi menolak RKUHP yang kontroversial dan bermasalah," ucapnya. Ketua DPR...

Menristekdikti, Mohamad Nasir (Sumber: wartakota.com) The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) mengkritisi pernyataan Menristekdikti , Mohamad Nasir. Menristekdikti menyatakan akan memberi sanksi kepada dosen dan rektor perguruan tinggi apabila mendukung mahasiswanya turun aksi demonstrasi . Direktur Eksekutif TIDI, Arya Sandhiyudha, menilai bahwa Menristekdikti  keliru dalam memahami arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. "Ibarat kuliah, Menristekdikti ini layak drop out . Kampus secara sejarah adalah laboratorium gerakan moral dan intelektual. Pemerintahan di sebuah negara demokrasi tidak layak punya pernyataan seperti itu. Jangan-jangan Pak Nasir yang keliru dalam mengartikan arahan Pak Jokowi," kata Arya. Menurut Arya, gelombang protes mahasiswa dan dosen sebaiknya ditanggapi positif. "Dilihat dalam kacamata positif saja, kalau ini bukti kepada dunia internasional civil society kita masih aktif dan punya ruang berekspresi. Skala...

Eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi (Sumber: sayangi.com) Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ), Imam Nahrawi , menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Tadi disampaikan ke saya surat pengunduran diri dari Pak Menpora Imam Nahrawi ," kata Presiden, Kamis (19/9). Pada Rabu (19/9), KPK mengumumkan Imam Nahrawi sebagai tersangka pengembangan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018. Imam diduga menerima suap dengan nilai total Rp 26,5 miliar yang merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018. Penerimaan tersebut terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora . (Sumber: titiknol.co.id) "Tadi pagi Pak Imam Nahrawi sudah bertemu dengan saya dan say...

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Sumber: jambilink.com) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly , menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas draf revisi Undang-Undang KPK . "Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," kata Yasonna . Menurutnya, pemerintah akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut. Yasonna menjelaskan, Presiden Jokowi mengarahkan, pemerintah dalam mempelajari draf revisi itu harus berhati-hati. Sementara terkait rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, Yasonna menilai setiap lembaga pemerintah perlu ada institusi pengawas.  "Kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balance ," ujar Yasonna . Massa yang menolak RUU KPK (Sumber: tribunnews.com) Kendati demikian, Yasonna menjelaskan pemerintah masih akan mempertimbangkan perihal pembentukan tersebut. Yasonna menemui Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Sebelummya, revisi UU N...

Presiden RI, Joko Widodo (Sumber: dw.com) Pengamat politik Exposit Strategic , Arif Susanto; menilai kehadiran Presiden Joko Widodo di Papua dapat meredakan ketegangan dan konflik yang terjadi. Sebab, hal itu dapat mencerminkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di samping itu, Arif menilai, kedatangan Jokowi ke Papua untuk menyelesaikan persoalan juga merupakan simbol dalam sistem presidensial. "Meskipun tentu tidak fair kalau semua persoalan dibebankan kepada Presiden, tetapi sebagai simbol bahwa pemerintah punya komitmen untuk selesaikan problem di Papua , akan sangat bagus kalau Presiden sendiri datang ke Papua ," katanya. (Sumber: CNN Indonesia) Namun demikian, dia menyarankan agar komitmen tersebut bukan sekedar simbolik belaka. Pasalnya, akar persoalan tidak hanya disebabkan ujaran rasialisme saja. "Tetapi adanya problem ketidakadilan selama puluhan tahun yang dialami oleh kawan-kawan kita di P...

(Sumber: detik.com) Presiden Joko Widodo akan mengumumkan wilayah calon ibu kota baru pada Senin (26/8) siang. Akun YouTube resmi Sekretariat Presiden juga mengunggah video trailer rencana pengumuman ibu kota baru . Jokowi dijadwalkan akan menggelar konferensi pers terkait pemindahan ibu kota negara. Rencananya, konferensi pers akan digelar di Istana Negara Senin siang, pada pukul 13.00 WIB, menurut deskripsi video yang berjudul " Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru ". Dalam video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, disematkan beberapa petikan pernyataan Jokowi soal ibu kota baru . Termasuk saat Jokowi meminta izin akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat pidato kenegaraan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/08). Dalam video tersebut ada pula aktivitas Jokowi yang meninjau beberapa lokasi di Kalimantan yang akan jadi ibu kota baru . (Sumber: antaranews.com) Diberitakan sebelumnya...