Pengamat Anggap Menristekdikti Tak Paham Arahan Presiden

Menristekdikti, Mohamad Nasir (Sumber: wartakota.com)

The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) mengkritisi pernyataan Menristekdikti, Mohamad Nasir. Menristekdikti menyatakan akan memberi sanksi kepada dosen dan rektor perguruan tinggi apabila mendukung mahasiswanya turun aksi demonstrasi.

Direktur Eksekutif TIDI, Arya Sandhiyudha, menilai bahwa Menristekdikti keliru dalam memahami arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Ibarat kuliah, Menristekdikti ini layak drop out. Kampus secara sejarah adalah laboratorium gerakan moral dan intelektual. Pemerintahan di sebuah negara demokrasi tidak layak punya pernyataan seperti itu. Jangan-jangan Pak Nasir yang keliru dalam mengartikan arahan Pak Jokowi," kata Arya.

Menurut Arya, gelombang protes mahasiswa dan dosen sebaiknya ditanggapi positif.

"Dilihat dalam kacamata positif saja, kalau ini bukti kepada dunia internasional civil society kita masih aktif dan punya ruang berekspresi. Skala demo itu anggap sebagai ekspresi semangat anti korupsi generasi muda. Mereka aset masa depan Indonesia," ujarnya.

(Sumber: kompas.com)

"Dilihat dari banyak respon dan tuntutan, isu paling agregat dan nyaris semua elemen demonstran itu bersepakat sepertinya di tolak pengesahan revisi UU KPK," sambung Arya.

Alumni Doktor Bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Istanbul University, Turki ini mengatakan, seharusnya Menristekdikti mengapresiasi gerakan mahasiswa itu sebagai wujud untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dan masa depan demokrasi Indonesia.

“Semangat anti korupsi bagaimana pun harus didukung agar Indonesia bebas dari korup dan fokus dalam pembangunannya,” pungkas Arya.

Master bidang Strategic Studies Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU) Singapura ini mengatakan, Presiden Jokowi justru berencana bertemu dengan mahasiswa untuk mendengar aspirasi mereka.

"Bukan tidak mungkin Presiden juga akan mengabulkan aspirasinya. Kenapa Menristekdikti justru malah mau memberi sanksi, tanpa ba-bi-bu. Dia tidak berperan sebagai pembantu Presiden yang baik," pungkasnya.

Sumber: akurat.co