Polemik Wacana 3 Periode Masa Jabatan Presiden

(Sumber: republika.co.id)

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo menolak  gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode yang diwacanakan, patut mendapatkan apresiasi publik.

Presiden Jokowi menyatakan kekhawatirannya akan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode untuk menjerumuskannya melalui upaya amandemen UUD 1945.

"Posisi saya jelas, saya tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Usulan itu justru hendak menjerumuskan saya. Hendak menampar muka saya. Saya kira lebih baik tidak usah ada amendemen konstitusi," kata Jokowi.

Syamsuddin juga tetap mengkritisi sikap Presiden Jokowi terhadap KPK. Ia mengingatkan publik harus tetap konsisten menolak pelumpuhan KPK melalui revisi UU KPK. Revisi itu turut disetujui Presiden.

(Sumber: Google)

"RI yang berdaya saing tidak akan pernah menjadi kenyataan jika pejabat, politisi, dan birokrasi kita korup," kata Syamsuddin.

Saat ini, Jokowi sedang diuji apakah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan revisi UU KPK atau tidak.

Syamsuddin juga mengkritik kebiasaan politisi yang menurutnya buruk. Menurut dia, jika terpojok karena mewacanakan gagasan yang tidak populer, seketika politikus bersembunyi.

"Seolah-olah wacana tersebut merupakan aspirasi publik. Akan tetapi jika aspirasi publik benar-benar disodorkan, mereka pun berpura-pura tutup mata: "publik yang mana"? Ironis," kata Syamsuddin.

Politikus Abdillah Toha juga mengapresiasi pernyataan Jokowi terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Abdillah menilai, politikus yang menggulirkan wacana itu selain untuk cari muka, juga takut berhadapan dengan publik lewat Pemilu langsung.

(Sumber: mojok.co)

"Terimakasih bapak presiden. Benar sekali. Bukan hanya cari muka tapi juga mereka tidak berani berhadapan langsung dengan rakyat. Kalau pilpres langsung, mereka tahu tak akan terpilih. Kalau MPR yang pilih kan bisa diatur," demikian dikatakan Abdillah lewat Twitternya @AT_AbdillahToha.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sampai memunculkan tagar #3PeriodeNdasmu di media sosial. Politikus Partai Demokrat menilai Jokowi mampu menanggapinya dengan tepat dengan menolak ide tersebut.

"Untung Presiden @jokowi bermain cantik dan menolaknya," kata Roy Suryo.

Roy Suryo penasaran dengan darimana politikus yang menggulirkan gagasan tersebut. Menurut dia jawabannya bisa ditelusuri dari jejak digital.

Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode datang dari anggota DPR Fraksi Nasional Demokrat yang merupakan salah satu partai pendukung Presiden Jokowi.

Sumber: akurat.co