DPR Sesalkan Tidak Bisa Bertemu Perwakilan BUMN Terkait Blackout Listrik

(Sumber: klikpositif.com)

Kasus blackout sistem jaringan ketenagalistrikan Jawa-Bali membuat gerah penghuni parlemen. Kemarin, Komisi VII DPR meski dalam kondisi reses, tetap mengupayakan untuk memanggil direksi PLN demi mendapatkan penjelasan mengenai penyebab utama terjadinya blackout.

Tak mau kalah, pihak Komisi VI DPR pun berusaha memanggil Kementerian BUMN untuk menjelaskan terkait dengan masalah manajemen di PT PLN. Pasalnya, Komisi VI DPR mempertanyakan keseriusan pihak kementerian dalam menyelesaikan kemelut di PLN.

Sebab, pasca Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basyir dijadikan tersangka, perusahaan pelat merah itu telah 2 kali berganti Plt Dirut. Namun belum menetapkan Direktur Utama Definitif.

(Sumber: pln.co.id)

Anggota Komisi VI DPR, Dito Ganinduto, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali memanggil Kementerian BUMN untuk bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. Namun, belum ada respon dari pihak Kementerian BUMN lantaran beberapa pimpinan kementerian sedang melakukan ibadah haji.

"Kita tahu posisi Menteri BUMN-nya lagi naik haji, Sesmennya naik haji, Deputinya Pak Fajar Hary naik haji juga. Sampai hari ini kita belum dapat jawaban siapa yang bisa mewakili ketemu sama kita. Enggak dijawab kan keterlaluan," katanya.

(Sumber: alinea.id)

Dito menyayangkan ketika semua pejabat dan Deputi Kementerian BUMN justru tidak ada di tempat. Padahal keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam mengatasi masalah genting seperti kondisi blackout sistem ketenagalistrikan yang dialami PLN.

"Harusnya ada yang tinggal. Ini sudah zaman mau ada kabinet baru, ikut aja naik haji semuanya. Kita kan mitra Kementerian BUMN, kita ingin berikan masukan seperti apa, tapi ternyata mau ketemu enggak dijawab," serunya.

Dito pun berharap, dalam waktu dekat ada perwakilan dari Kementerian BUMN untuk bisa segera menyelesaikan masalah tersebut.

Sumber: akurat.co