Belum Temukan Solusi, UNHCR Persilakan Pengungsi Berdemo

(Sumber: tempo.co)

Komisioner Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) mempersilakan para pencari suaka yang berencana menyampaikan aspirasi kembali ke kantornya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Perwakilan UNHCR di Indonesia, Thomas Vargas, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hak siapa pun, asal sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Pengungsi punya hak untuk mengutarakan masalah mereka dan memberi tahu kami apa yang mereka alami. Kami dengarkan dan bantu mereka," kata Thomas.

Thomas berpesan kepada pencari suaka untuk tidak menggelar aksi di atas jam18.00 WIB, apalagi hingga menggelar tenda dan memenuhi kawasan Kebon Sirih.

"Meski begitu, ini harus diselesaikan selaras dengan hukum di Indonesia dan Jakarta," kata Thomas.

UNHCR sendiri mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkot dan Polsek Metro Jakarta Pusat untuk mengantisipasi adanya pencari suaka yang kembali tinggal di sekitar kantor UNHCR.

(Sumber: detik.com)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar sudah menghentikan bantuan dan tidak memiliki kapasitas membantu lagi setelah batas waktu pindah yang ditentukan pada 31 Agustus 2019.

Ditambah lagi, UNHCR juga menghentikan bantuannya untuk para pencari suaka karena jumlah mereka masih bertambah meskipun dalam pekan ini gedung Kodim harus dikosongkan.

"Pemprov DKI juga tadi melalui Kesbangpol sepakat bahwa penutupan tempat penampungan Kalideres ini bisa dilakukan secara fleksibel melihat situasi dan kondisi di lapangan," ujar Chairul.

Sampai saat ini proses penanganan pencari suaka masih belum menemui titik temu. Setelah hampir 2 bulan ditampung di Kalideres, sejak pekan kemarin pencari suaka mulai dipindahkan ke daerah asal mereka sebelum berada di penampungan, seperti ke kawasan Puncak, Bogor.

UNHCR memberikan uang kompensasi sebesar Rp 1 - Rp 1,5 juta per keluarga pencari suaka untuk mereka memenuhi sendiri kehidupan mereka selama tinggal sementara di Indonesia.

Sumber: akurat.co