InfoNews

(Sumber: kiblat.net) Indonesia sudah sejak lama mengupayakan pengambil alihan FIR ( Flight Information Region ) yang terletak di Kepulauan Riau yang saat ini masih dikuasai Singapura . Mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Chappy Hakim, mengatakan dalam Forum Group Discussion yang digelar pada bulan Maret (6/3) lalu bahwa dengan tidak mengelola FIR sendiri, ruang udara Indonesia terancam diatur oleh negara lain. Chappy juga mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki SDM yang handal untuk mengatur FIR dan seharusnya tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil alih FIR sendiri. Di sisi lain, ada hal-hal yang membuat pembicaraan Indonesia dan Singapura terkait FIR berlangsung lama. Diplomat senior, Makarim Wibisono, mengatakan hal itu karena adanya perbedaan persepsi di internal Indonesia. " FIR itu bukan urusan kedaulatan atau keselamatan, tapi urusan kedaulatan dan keselamatan alias satu kesatuan," ujar Makarim. (Sumber: kumparan.com) ...

(Sumber: katadata.co.id) Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian, mengakui bahwa kelompok masyarakat yang menggelar aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi luar negeri . "Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito. Saat ini Polri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga menggerakkan kericuhan di Papua sudah diketahui. "Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum," ucapnya, menegaskan. Kapolri, Jenderal Tito Karnavian (Sumber: detik.com) Saat ini kondisi di Papua dan Papua Barat sudah terkendali. Hampir 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri diperbantukan untuk menjaga wilayah timur Indonesia itu. Mereka disebar di beberapa...

(Sumber: suara.com) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memanggil Duta Besar (Dubes) Vietnam untuk Indonesia, Pamp Vinh Quang. Kemlu ingin menyampaikan protes terkait kapal Coast Guard Vietnam yang menabrak Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Tjiptadi 381 di Natuna pada Sabtu (27/4). "Kemlu telah panggil Kedubes Vietnam di Jakarta untuk sampaikan protes atas penyerempetan Kapal Dinas Perikanan Vietnam terhadap KRI Tjiptadi 381 pada 27 April," kata Juru Bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir. Dikatakan bahwa kapal Coast Guard Vietnam tersebut sudah jelas melanggar hukum internasional. Disamping itu, tindakan kapal Vietnam itu juga tidak sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip ASEAN. "Tindakan kapal Dinas Perikananan Vietnam membahayakan nyawa aparat kedua negara, tidak sejalan dengan hukum internasional, dan tidak sesuai dengan semangat ASEAN," sambungnya. KRI Tjiptadi 381 bersitegang dengan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam di Natura bagian Uta...