PKS Tak Ingin Campuri Urusan Internal Parpol Lain

(Sumber: detik.com)

PKS tidak mau mencampuri urusan internal partai politik lainnya, termasuk urusan internal Partai Gerindra, partai yang menjadi koalisi PKS saat Pilpres 2019.

Dikatakan oleh Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, saat menanggapi isu wacana masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi kubu Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf.

Pria yang akrab disapa Habib itu mengungkapkan bahwa meskipun demikian, pihaknya tidak yakin bahwa Partai Gerindra akan meninggalkan koalisi Adil Makmur dan bergabung dengan Jokowi.

"Saya tidak yakin Gerindra akan mengambil sikap yang demikian (gabung ke Jokowi). Namun jika memang itu terjadi, mau bilang apalagi. Saya tidak bisa mengusik dapur orang, biarlah masing-masing menentukan dapurnya," ungkapnya.

Aboe Bakar Alhabsyi (Sumber: akuratnews.com)

Habib mengakui, menjadi oposisi itu memang tidak mudah, bahkan bisa dikatakan sangat susah. Untuk PKS sendiri, menurut Habib, posisi dimanapun tidak menjadi masalah, asal semuanya demi kebaikan bangsa.

"PKS sudah membuktikan bisa dalam koalisi pemerintahan seperti saat dengan SBY, bisa juga kita di luar seperti sekarang," ujar Anggota Majelis Syuro PKS itu.

Habib mengatakan, yang celaka adalah jika tidak ada oposisi, karena tidak ada penyeimbangnya. Menurut Habib, fungsi oposisi itu sangat penting, yakni untuk menyeimbangkan.

Anggota Komisi III DPR RI itu menganalogikan posisi oposisi layaknya orang naik sepeda, yakni pedal kanan dan kiri harus digenjot bergantian, jika tidak, maka sepedanya tidak akan dapat beralan sebagai semestinya.

Partai peserta pemilu 2019 (Sumber: detik.com)

"Lebih parahnya lagi jika sepeda enggak jalan, pasti akan rubuh, kenapa? Karena keseimbangan sepeda diperoleh dengan berjalannya roda. Demikian juga demokrasi dan pemerintahan kita. Perlu oposisi untuk memberikan keseimbangan, agar pemerintahan bisa berjalan seimbang," ungkapnya.

Seperti diketahui, wacana bergabungnya Partai Gerindra ke dalam kubu Jokowi kembali menguat menjelang putusan pembacaan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, dalam wacana yang beredar, selain posisi menteri di kabinet, Partai Gerindra juga bakal ditawari posisi-posisi penting di parlemen.

Sumber: akurat.co