Indra Bambang Utoyo (Sumber: gonews.co) |
Ketua Korbid Pemenangan Wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo, menilai Golkar di era kepemimpinan Airlangga Hartarto semakin amburadul. Hal itu dilihatnya dari kebijakan, rapat pleno Partai Golkar harus didahului dengan rapat korbid seperti yang dijalankan saat ini.
"Partai Golkar bertambah amburadul. Teman-teman minta segera diadakan rapat pleno. Lalu dengan alasan harus ada rapat korbid dulu, disambung dengan rapat harian baru, akan ada rapat pleno. Sangat aneh Partai Golkar jadinya," kata Indra.
Indra juga mengatakan saat ingin mengajukan rapat korbid, undangan yang telah ditekennya dianggap tidak berlaku oleh DPP Golkar.
Ia heran dengan prosedur undangan rapat korbid tersebut mendadak diubah. Seyogyanya, Indra ingin memimpin rapat korbid pada Selasa (10/9).
"Sebagai Ketua Korbid Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera, saya mengundang rapat korbid seperti biasa. Tiba-tiba ada kebijakan baru bahwa rapat korbid yang mengundang adalah Sekjen. Jadi undangan saya tidak berlaku," ujarnya.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (Sumber: indonesiasatu.co) |
Indra menceritakan, rapat korbid dengan tanda tangan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus telah disahkan kemarin, Senin (9/9). Tetapi, ia menilai aneh, karena dalam rapat tersebut, dirinya beserta kader Golkar lainnya tidak diundang dalam rapat.
"Kemarin undangan rapat sudah dikeluarkan Sekjen kepada anggota Korbid PP Sumatera. Ada 3 orang yang tidak diundang. Saya, Andi Sinulingga dan Aroem. Sangat aneh, Ketua Korbid yang biasa memimpin rapat tidak diundang. Ada apa ini? Manajemen cara apa yang dilakukan Airlangga? Apa ini perusahaan? Kita semua pegawai?" tanya Indra.
Indra mengatakan kebijakan baru ini tidak masuk akal. Terlebih, dirinya merasa tidak punya hak mengundang rapat sebagai Ketua Korbid.
Apalagi, jika partai Golkar berdasarkan hasil Pemilu 2019, di bawah kepemimpinan Indra Utoyo, hanya wilayah Sumatera yang dapat kursi tambahan untuk Golkar. Sisanya turun.
"Apa saya berbuat salah? Padahal korbid kita yang menyumbang kursi tambahan untuk DPR RI. Coba misalnya kita tidak menambah, tetap 17 kursi Sumatera, mungkin posisi Golkar jadi nomor 3," tuturnya.
Sumber: akurat.co
Komentar
Posting Komentar