Kiai NU Kecewa Terhadap Pilihan Presiden

Menteri Agama, Fachrul Razi (Sumber: tirto.id)

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara terkait beberapa Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang kecewa dengan Keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag).

Menurut Hasto, selama ini PDIP  mendengarkan semua aspirasi dari NU. Termasuk memperjuangkan dalam menetapkan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober.

"Kami PDI Perjuangan sangat menyadari peran NU yang begitu besar maka kenapa kami juga ikut memperjuangakan Hari Santri 22 Oktober," kata Hasto.

Ia menuturkan, PDIP akan selalu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi NU dan akan disampaikan langsung ke Presiden.

Hasto Kristiyanto (Sumber: tirto.id)

Terkait pengangkatan Menag Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Hasto menegaskan tidak membeda-bedakan antara militer dan sipil. Akan tetapi, kata dia, pengangkatan Fachrul Razi sebagai Menag demi membangun bangsa Indonesia.

"Sebelum-sebelumnya dilakukan di situ. Kita tidak melakukan dikotomi antara militer dan sipil, semua di dalam membangun bangsa ini," jelasnya.

Ketua PBNU, Robikin Emhas, mengungkapkan bahwa ia dan pengurus PBNU lainnya banyak menerima pertanyaan dari para Kiai terkait Menag.

"Selain pertanyaan, banyak Kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," ungkap Robikin.

Menurut Robikin, para Kiai paham Kementerian Agama harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.

(Sumber: tebuireng.online)

"Namun, para Kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada," ujarnya.

Robikin mengatakan, para Kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama.

"Semua di luar kelompoknya, kafir dan halal darahnya. Teror adalah ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," kata Robikin.

Karena kondisi dan daya rusak yang diakibatkan, secara kelembagaan, jauh waktu; NU tegas mengingatkan bahaya radikalisme itu.

"Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT," ujar Robikin.

Sumber: akurat.co