InfoNews

(Sumber: kompas.com) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim , menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Empat program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Ia menuturkan, arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). (Sumber: okezone.com) “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran...

(Sumber: starjogja.com) Sebanyak 1.695  guru diberhentikan  di Simalungun, Sumatera Utara. Melalui surat keputusan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)  Muhadjir Effendy   memberhentikan guru-guru  tersebut karena dianggap memberatkan  daerah. "Bupati Simalungun sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Kemendikbud terkait guru-guru yang belum S1 ini. Karena belum S1, pensiunnya tidak sama dengan guru pada umumnya," kata  Muhadjir . Sebelumnya, Bupati Simalungun melalui SK Nomor 188.45/5929/25.3/2019 tertanggal 26 Juni 2019 memberhentikan sementara 992 guru non sarjana. Tak lama, diberhentikan lagi sebanyak 703 guru tamatan SMA yang merupakan guru SD dan SMP. "Memang mereka (guru yang diberhentikan) itu memang harus pensiun. Karena mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan ke sarjana tapi mereka tidak mau," tambahnya. Menteri Pendidikan dan Budaya, Muhadjir Effendy (Sumber: republika.co.id) Muhadjir...

(Sumber: tribunnews.com) Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Rully Amirullah, menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) zonasi . Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rully mengatakan bahwa Pemprov DKI membelot dari Permendikbud sistem zonasi PPDB karena tidak diundang ketika adanya pembahasan Peraturan Menteri ( Permen ) 51 Tahun 2018 . "Jadi menurut mereka sih kalau versi mereka, ketika pembuatan Permen 51 Tahun 2018 mereka enggak diundang atau diajak bicara. Dan sekaligus juga hal ini udah diketahui Kemendikbud sendiri," kata Rully. (Sumber: tribunnews.com) Rully menegaskan bahwa  Permen 51 Tahun 2018  harus diterapkan seluruh provinsi di Indonesia. Dia mengatakan, apabila tidak menerapkan  Permen 51 Tahun 2018 , Pemda terkait akan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. "Kalau di Pasa...

(Sumber: riaupos.co) Penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2019 terkesan belum siap diterapkan di Depok dan Bogor. Penerapan PPDB zonasi justru dikeluhkan warga karena dinilai tidak adil. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku banyak warganya yang mengeluh soal  sistem zonasi PPDB . Mengingat bangunan SMP dan SMA/SMK Negeri di Kota Bogor belum merata. "Apakah sistem pendidikan, administrasi dan infrastruktur kita sudah siap? Jika tidak, akan menimbulkan ketidakadilan dan ujung-ujungnya uang yang berbicara. Sebagai kepala daerah, saya harus menyuarakan ini. Akan saya sampaikan ke Presiden dan Kemendikbud soal sistem pendidikan yang menimbulkan banyak persoalan," tegas Bima. Bima menyatakan, dirinya mendengar langsung aspirasi warganya soal sulitnya pendaftaran untuk masuk ke SMP. Harusnya dipikirkan dengan lebih matang, apakah memang kualitas pendidikan itu bisa disamakan sama ratakan semuanya? Jika tidak seimbang maka akan menimbulkan kekac...