 |
| (Sumber: riaupos.co) |
Penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 terkesan belum siap diterapkan di Depok dan Bogor. Penerapan PPDB zonasi justru dikeluhkan warga karena dinilai tidak adil.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku banyak warganya yang mengeluh soal sistem zonasi PPDB. Mengingat bangunan SMP dan SMA/SMK Negeri di Kota Bogor belum merata.
"Apakah sistem pendidikan, administrasi dan infrastruktur kita sudah siap? Jika tidak, akan menimbulkan ketidakadilan dan ujung-ujungnya uang yang berbicara. Sebagai kepala daerah, saya harus menyuarakan ini. Akan saya sampaikan ke Presiden dan Kemendikbud soal sistem pendidikan yang menimbulkan banyak persoalan," tegas Bima.
Bima menyatakan, dirinya mendengar langsung aspirasi warganya soal sulitnya pendaftaran untuk masuk ke SMP. Harusnya dipikirkan dengan lebih matang, apakah memang kualitas pendidikan itu bisa disamakan sama ratakan semuanya? Jika tidak seimbang maka akan menimbulkan kekacauan.
"PPDB dengan sistem zonasi terlalu ambisius dan harus dievaluasi. Tujuannya baik dan ideal yaitu untuk membuat kualitas pendidikan ini sama, tapi sistem administrasi kependudukan dan infrastruktur di Kota Bogor belum siap," ungkapnya.
 |
| (Sumber: ytimg.com) |
Ia mengaku, belum siapnya sistem yang dicanangkan oleh Kemendikbud untuk diaplikasikan di Kota Bogor akan menuai polemik bagi warganya. Karena ada celah untuk memanipulasi administrasi soal kependudukan.
"Jadi ada ruang penipuan soal administrasi di Disdukcapil Kota Bogor, tentang titip alamat. Satu sampai dua hari ke depan saya akan evaluasi dan lihat di lapangan seperti apa," pungkas Bima.
Sebelum itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga menyatakan hal serupa. Banyak warganya yang mengeluhkan sistem zonasi.
“Banyak masyarakat yang berpikir zonasi itu adalah segala-galanya. Sistem ini seperti tidak memberikan penghargaan kepada adik-adik kita, terutama yang nilai Ujian Nasional (UN)-nya tinggi. Nilai itu mau diapakan kalau berpatok dengan sistem zonasi murni,” kata Idris.
“Jika hal tersebut terus diberlakukan, lebih baik tidak perlu diadakan UN,” cetusnya.
Sumber: akurat.co
Komentar
Posting Komentar