InfoNews

(Sumber: ilmu-pendidikan.net) Di Indonesia, waktu belajar di sekolah masih menjadi pro dan kontra, karena dianggap terlalu lama. Hal tersebut juga disetujui Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Iya katanya ada jam sekolah, anak bisa dari jam 7 sampai jam 5; itu kelamaan. Melampaui orang kerja dong? Yang kerja aja cuma 8 jam, masa anak lebih dari itu? Kalau full day school memang 8 jam, tapi itu pun kami tidak dukung untuk SD, SMP," katanya. Sebaiknya, peraturan jam sekolah delapan jam, atau full day hanya dilakukan pada jenjang sekolah yang lebih tinggi. Karena, secara fisik sudah lebih mampu menjalankan aktivitas padat yang lebih panjang. Komisioner KPAI, Retno Listyarti (Sumber: akurat.co) Menurut Retno, anak-anak terlalu banyak waktu di sekolah. Makan pun di sekolah, sedangkan di sekolah banyak tersedia makanan yang tidak sehat. Bila mereka terus menerus mengonsumsi makanan tidak sehat, maka akan berdampak buru...

(Sumber: tribunnews.com) Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Rully Amirullah, menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) zonasi . Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rully mengatakan bahwa Pemprov DKI membelot dari Permendikbud sistem zonasi PPDB karena tidak diundang ketika adanya pembahasan Peraturan Menteri ( Permen ) 51 Tahun 2018 . "Jadi menurut mereka sih kalau versi mereka, ketika pembuatan Permen 51 Tahun 2018 mereka enggak diundang atau diajak bicara. Dan sekaligus juga hal ini udah diketahui Kemendikbud sendiri," kata Rully. (Sumber: tribunnews.com) Rully menegaskan bahwa  Permen 51 Tahun 2018  harus diterapkan seluruh provinsi di Indonesia. Dia mengatakan, apabila tidak menerapkan  Permen 51 Tahun 2018 , Pemda terkait akan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. "Kalau di Pasa...

Menteri Pendidikan dan Budaya, Muhadjir Effendy (Sumber: .al-waysh9.com) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy membantah jika sosialisasi mengenai sistem zonasi tidak tersosialisasi dengan baik. Ia mengatakan, aturan mengenai pelaksanaan PPDB 2019 sistem zonasi sudah keluar sejak tahun lalu.  Menurutnya, banyak orangtua siswa yang sudah mendapatkan informasi mengenai sistem itu tetapi pura-pura tidak tahu.  "Masyarakat ini ada yang memang belum tersosialisasi dan ada yang pura-pura belum tersosialisasi karena dia masih berharap keinginannya bisa terpenuhi," ujarnya. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini harus tetap dilakukan. Sehingga, era pemberian label "sekolah favorit" di Indonesia sudah selesai. Muhadjir menambahkan, sosialisasi juga terus dilakukan. Melihat peraturan di tingkat daerah mulai dari peraturan gubernur, bupati, atau wali kota sudah harus selesai sejak Maret lalu. Ia berharap tidak terjadi kisruh di dae...

(Sumber: riaupos.co) Penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2019 terkesan belum siap diterapkan di Depok dan Bogor. Penerapan PPDB zonasi justru dikeluhkan warga karena dinilai tidak adil. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku banyak warganya yang mengeluh soal  sistem zonasi PPDB . Mengingat bangunan SMP dan SMA/SMK Negeri di Kota Bogor belum merata. "Apakah sistem pendidikan, administrasi dan infrastruktur kita sudah siap? Jika tidak, akan menimbulkan ketidakadilan dan ujung-ujungnya uang yang berbicara. Sebagai kepala daerah, saya harus menyuarakan ini. Akan saya sampaikan ke Presiden dan Kemendikbud soal sistem pendidikan yang menimbulkan banyak persoalan," tegas Bima. Bima menyatakan, dirinya mendengar langsung aspirasi warganya soal sulitnya pendaftaran untuk masuk ke SMP. Harusnya dipikirkan dengan lebih matang, apakah memang kualitas pendidikan itu bisa disamakan sama ratakan semuanya? Jika tidak seimbang maka akan menimbulkan kekac...

(Sumber: tribunnews.com) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi , mengharuskan calon peserta didik mengambil sekolah dengan jarak tempuh terdekat dari tempat domisili masing-masing. Berlakunya sistem ini menuai banyak kontroversi bagi calon peserta didik baru. Banyak dari mereka yang tak mendapatkan sekolah yang diinginkan. Kendati demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung terlaksananya sistem tersebut. Pengalaman Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, yang pernah menjabat sebagai guru selama 25 tahun. Ia membagi pengalaman terkait sekolah unggulan dan non-unggulan, yang perbedaannya sangat jauh. "Semakin ditolak, sistem ini harus dipertahankan. Selama saya menjabat jadi guru 25 tahun terjadi perbedaan antara sekolah unggul dan tidak unggul," katanya. Retno Listyarti (Sumber: fajar.co.id) Lanjut Retno, sistem zonasi juga memiliki banyak keunggulan dan memiliki kepentingan yang baik untuk anak. Dengan ...