InfoNews

Prabowo Subianto bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (Sumber: Google) Sejumlah kader Partai Demokrat di Jawa Barat menyayangkan pernyataan capres Prabowo Subianto mengenai presiden-presiden sebelumnya dalam debat Pemilihan Presiden 2019 terakhir. Dalam debat pamungkas di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4/2019), Prabowo menyebut orientasi ekonomi Indonesia salah arah. Namun, Prabowo enggan menyalahkan capres petahana Joko Widodo. “Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan besar, kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab. Benar, itu pendapat saya,” ujar Prabowo. Salah seorang pendiri Partai Demokrat di Jabar, Yan Rizal, memertanyakan maksud Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut. Mengingat presiden sebelum Jokowi, salah seorang di antaranya ialah Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat . Yan Rizal (Sumber: akurat.co) “Kami merasa Pak SBY tidak dihargai, karena selama sepuluh tahun m...

Pasangan capres dan cawapres bersama Ketua KPU (Sumber: tempo.co) KPU membentuk Komite Damai pada debat ketiga Pilpres 2019. Tujuannya adalah mengatasi masalah selama berlangsungnya debat . Komite Damai  terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Surat pemberitahuan persetujuan ditandatangani langsung oleh Ketua TKN Erick Thohir dan Sekretaris BPN, Hasto Kristiyanto. TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menyampaikan 2 usulan nama sebagai anggota Komite Damai Pemilu 2019, yakni Aria Bima (Direktur Program TKN) dan Rizal Malarangeng (Gugus Tugas Khusus TKN).  Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno (Sumber: timesmedia.co.id) Sedangkan, BPN menugaskan Putra Jaya Husein dan Imelda Sari sebagai anggota Komite Damai Pemilu 2019. Sementara, KPU diwakili oleh Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Bawa...

Jusuf Kalla (Sumber: akurat.co) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tidak ada yang salah dengan kepemilikan lahan oleh Prabowo Subianto karena itu dilakukan sesuai dengan aturan perundangan-undangan. JK mengatakan, dirinya sendiri yang memberikan izin saat Prabowo ingin membeli 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur pada tahun 2004. "Tidak ada yang salah sebenarnya, bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih (izin) itu," kata JK. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu pun menceritakan bahwa lahan yang dibeli Prabowo di Kalimantan Timur tersebut merupakan aset sitaan kredit macet yang diambil alih oleh Bank Mandiri. Saat itu JK mengizinkan Prabowo membeli aset tersebut dengan syarat harus dibayar secara tunai tanpa kredit atau cicilan. "Saya tanya ' you beli tapi cash , tidak boleh utang'. Prabowo bilang 'siap...

(Sumber: akurat.co) Ketua KPU, Arief Budiman, mengaku tidak mengingat kisruh yang terjadi antara kubu Badan Pemenangan Nasional ( BPN ) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional ( TKN ) Jokowi-Ma'ruf di sela Debat Kedua Pilpres 2019. "Awalnya seperti apa ya? Itu crowded sekali, saya enggak ingat. Saya aja dikerumuni banyak orang," ungkapnya. Seingat Arief, kubu BPN mendatanginya untuk memprotes soal pertanyaan Capres Jokowi mengenai lahan milik Prabowo Subianto di Kalimantan dan Aceh. "Ada keberatan soal disampaikan pertanyaan itu (lahan). Tapi kita harus pelajari betul. Betul tidak, terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran," ujarnya. Sampai saat ini, Arief berujar, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan resmi apakah Jokowi sudah dilaporkan atau belum terkait masalah tersebut. (Sumber: tirto.id) "Kalau sudah lapor, kita tunggu hasil laporan seperti apa," katanya. Selain itu, Arief juga mengaku ti...

(Sumber: akurat.co) Menurut Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, pembagian sertifikat tanah yang menjadi bagian dari program pengentasan konflik lahan dan kemiskinan pemerintah Joko Widodo, tidak tepat sasaran. Karena menurut Prabowo, nantinya tidak akan ada lahan lagi untuk dibagi-bagi di masa depan. Hal ini karena bagi-bagi tanah itu tidak menguntungkan bagi anak dan cucu ke depannya dan bahwa sesungguhnya sumber daya alam (SDA) dikuasai negara berdasarkan UUD 45 Ayat 33. “Kami punya pandangan berbeda. Yang dilakukan Jokowi ini menarik dan populer untuk 1 sampai 2 generasi, namun tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia semakin bertambah. Nantinya tidak ada lahan untuk dibagi, jadi bagaimana nanti untuk anak dan cucu. Dan menurut UU 45 Ayat 33, bumi dan air semuanya dikuasai negara,” kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019). Jokowi pun membantah hal tersebut. Karena lahan yang bersertifikat itu dapat menjadi jaminan hukum mereka. Adanya sertifika...

Lokasi ledakan (Sumber: akurat.co) Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa ledakan keras di Parkir Timur Senayan adalah petasan. "Hasil sementara yang kita temui di lokasi ini berupa ledakan petasan," katanya di lokasi kejadian. Gatot menuturkan, polisi akan mengecek CCTV untuk mencari tahu pelaku yang meledakkan petasan. "Masih proses, kita nanti akan melakukan penyelidikan terhadap tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti kita melihat dari CCTV, siapa yang memang di sana," ujar dia. "Teman-teman dari Jibom (Penjinak Bom) itu adalah petasan. Itu mengapa tidak ada korban manusia, maupun korban materi, enggak ada sama sekali," tegas Gatot. Gatot mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik, khususnya bagi pendukung calon presiden yang tengah nobar di Parkir Timur Senayan. "Jadi mungkin siapa pelakunya kita masih akan melakukan penyelidikan, sementara itu akan minta bantuan pol...

(Sumber: tstatic.net) Prabowo Subianto menilai penegakan hukum di  era kepemimpinan Joko Widodo belum cukup adil. Penyebabnya, ada kepala desa yang mendukung Prabowo yang ditangkap. Sementara yang mendukung Jokowi bahkan tidak diproses hukum. "Yang kita temukan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur yang dukung paslon nomor 01 itu menyatakan dukungan tidak ada, tapi ada kepala desa menyatakan kami sekarang ditangkap, saya kira ini suatu perlakukan tidak adil," kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019). Menanggapi hal ini, Joko Widodo mengungkit kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang diduga dilakukan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum. Ada prosedur hukum mekanisme hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat. Jangan kita sering grusak grusuk menyampaikan sesuatu,"...