Bupati Bekasi Bakal Cuitkan Peran Lippo Group

Bupati Bekasi nonaktif  (Sumber: antara foto)

Kasus skandal suap proyek Meikarta telah melibatkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Neneng pun mengatakan akan mengungkap  peran korporasi dalam kasus Meikarta.

Sejauh ini, Neneng telah mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC), yang diharap bisa mengungkap lebih banyak lagi peran pihak lain. Ia ingin mengungkap peran korporasi yang telah menyuapnya demi mendapat izin pembangunan proyek di atas lahan seluar 500 hektar tersebut.

"Liat faktanya aja," ujar Neneng usai diperiksa sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11).

Demi mengungkap peran pihak lain di kasus ini, tim Penyidik KPK pun berinisiatif mengambil contoh suara dari Neneng. Hal ini penting untuk keperluan penyidikan terhadap pihak korporasi yang belakangan terungkap pernah melakukan komunikasi dengan Neneng. 

Sebelumnya, tersangka lain dalam kasus ini Billy Sindoro menyampaikan bila dirinya pernah menemui Neneng di 2 kesempatan yang berbeda. Dalam keterangannya, Billy mengaku pertemuan pertamanya dengan Neneng terjadi pada saat Bupati Bekasi itu baru saja melahirkan.

Meikarta (Sumber: Google)

"Pertemuan kedua saya menemui ibu di Hotel Asia, karena saya ingin melihat respon ibu gimana kalau saya mengusulkan kalo ada Rumah Sakit Siloam. Ada rumah sakit kecil dulu untuk CSR untuk wilayah itu, karena rumah sakit kecil ukuran kelas c dan kelas d itu melalui ijin bupati, jadi saya tanya," tandasnya.

Sebagai informasi, Meikarta sendiri merupakan salah satu proyek prestisius Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. 

Namun belakangan, proyek tersebut berujung rasuah lantaran Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group diduga memberikan suap. Uang sebanyak Rp 7 miliar diberikan kepada Bupati Bekasi dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. 

Uang tersebut diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp 13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Sumber: akurat.co