InfoNews

(Sumber: tstatic.net) Blanko  e-KTP  hingga saat ini kosong sejak 6 bulan lalu. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Misbahul Munir, menegaskan kekosongan blanko e-KTP tidak hanya terjadi di wilayah Kota Depok. Hal itu kini menjadi isu nasional. “Ketersediaan di Kemendagri sudah habis, sehingga kami di wilayah masih menunggu untuk pengadaan blanko e-KTP di tahun anggaran 2020,” tegasnya. Meski demikian, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi yaitu menyediakan surat keterangan (Suket). "Begitu juga, untuk penggantian  e-KTP  yang rusak, tinggal datang dan diganti Suket. Belum tahu, kondisi ini sampai kapan. Kami masih menunggu arahan dari Kemendagri ,” pungkasnya. Lurah Tugu Cimanggis, Abdul Mutholib, menuturkan hal yang sama. (Sumber: monitor.co.id) “Sejak bulan Maret 2019 kemarin, memang sudah kosong. Dari Kemendagri maupun Disdukcapil, sudah mengeluarkan perintah untuk perekaman identitas wa...

(Sumber: detik.com) Laman situs resmi Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ), www.kemendagri.go.id mengalami peretasan dan tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Ketika dibuka, laman tersebut berubah menjadi warna hitam dan tertulis hacked by security 007 . Hacker itu juga menampilkan gambar yang bertuliskan Rest in Piece Komisi Pemberantasan Korupsi (RIP KPK) 2002-2019. Selain itu, tertulis pesan singkat berupa kritikan terhadap pemerintah. Ketika situs dicoba dibuka kembali, gambar dan tulisan dari hacker sudah tidak lagi muncul dan berubah menjadi " Your Connection is Not Private " dan meminta persetujuan akses. Belum diketahui siapa dalang dibalik peretasan tersebut dan apa motifnya. Sampai saat ini situs www.kemendagri.go.id masih belum pulih dan tidak bisa diakses. Sumber: akurat.co

(Sumber: tribunnews.com) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , tak mempermasalahkan bantuannya yang ditolak. Niat untuk mengerahkan 65 personel untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) ditolak Satgas Karhutla Riau. Anies tetap menyampaikan rasa syukurnya atas kemampuan Satgas Karhutla Riau untuk menangani pemadaman secara mandiri. "Itu begini, kami bersyukur kalau masalah api sudah selesai. Karena memang tujuan kita adalah membantu memadamkan api dan mengendalikan dampak-dampak daripada asap," kata Anies . Anies mengatakan, dari informasi yang didapatkannya, sejumlah personel yang dikirimnya kini dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Anies menerangkan bahwa bantuan relawan yang dikirimnya bukan untuk Pemprov Riau, melainkan Badan Nasional Penanggungulangan Bencana (BNPB). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Sumber: tirto.id) "Kami mengirimkan tim untuk membantu, lokasinya di mana, diatur bersama Kemendagri dan BNPB. ...

(Sumber: radioidola.com) Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , Akmal Malik mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku saat ini, Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan Kepala Daerah dengan masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun. Ini terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif. "Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dapat dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang," ujar Akmal. Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, akan diberikan ganti rugi gaji. Pilkada Serentak pada tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung...

(Sumber: prokal.co) Isu terjadinya jual-beli data pribadi baik e-KTP atau Kartu Keluarga (KK) yang meresahkan masyarakat membuat Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) tak tinggal diam. Dalam hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) untuk menyelidiki isu tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib Lebih lanjut, Mendagri menjabarkan bahwa saat ini data yang ada di pihaknya aman. Termasuk MoU antara sejumlah pihak perbankan terkait penggunaan data pribadi dipastikan tidak terjadi jual-beli data . "Tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain (mencoba) mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim Dirjen Dukcapil melaporkan kepada Bareskrim untuk diusut," tutupnya. (Sumber: setkab.go.id) Sementara itu Dirjen Dukcapil Kemendagri , Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan proses pelaporan ke Bareskrim telah dilakukan pihaknya.  Zudan mengata...

(Sumber: tribunnews.com) Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Rully Amirullah, menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) zonasi . Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rully mengatakan bahwa Pemprov DKI membelot dari Permendikbud sistem zonasi PPDB karena tidak diundang ketika adanya pembahasan Peraturan Menteri ( Permen ) 51 Tahun 2018 . "Jadi menurut mereka sih kalau versi mereka, ketika pembuatan Permen 51 Tahun 2018 mereka enggak diundang atau diajak bicara. Dan sekaligus juga hal ini udah diketahui Kemendikbud sendiri," kata Rully. (Sumber: tribunnews.com) Rully menegaskan bahwa  Permen 51 Tahun 2018  harus diterapkan seluruh provinsi di Indonesia. Dia mengatakan, apabila tidak menerapkan  Permen 51 Tahun 2018 , Pemda terkait akan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. "Kalau di Pasa...