 |
| (Sumber: beritasatu.com) |
Pemilu 2019 akan segera berlangsung. Terkait masa tenang kampanye pemilu di media sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengaku belum mengatur lebih spesifik kampanye politik melalui buzzer.
Namun katanya, buzzer masih diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye politik di media sosial. Buzzer yang diperbolehkan harus memiliki syarat yaitu tercatat di KPU.
"Buzzer diperbolehkan selama ia tercatat di KPU," kata Rudiantara.
Sebelumnya, Kominfo telah melakukan rapat koordinasi terkait aturan larangan kampanye di media sosial pada masa tenang pemilu. Rapat tersebut dilakukan bersama Bawaslu, penyelenggara platform media sosial, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan masing-masing pengurus Tim Pemenangan Peserta Pemilu 2019.
 |
| Menteri Kominfo, Rudiantara (Sumber: republika.co.id) |
Hasil rapat memutuskan, Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan telah menetapkan kepada platform media sosial larangan untuk menayangkan iklan terkait kampanye Pemilu 2019 selama masa tenang berlangsung.
Selain itu, Kominfo melaporkan bahwa sepanjang Maret 2019 terdapat 453 konten hoaks. Bahkan Rudiantara mengaku mulai bulan Agustus 2018 terjadi kenaikan jumlah konten hoaks yang cukup signifikan. Terutama konten yang berkaitan dengan politik.
"Langkah Kominfo untuk pemilu kondusif, pertama menangani hoaks. Makin ke sini, makin banyak (berita palsu). Bulan Agustus tahun lalu 25, Desember 75, Januari 175 konten. Kemudian 353 Februari dan sekarang naik lagi. Itu paling banyak berkaitan dengan politik," kata Rudiantara.
Untuk itu, Rudiantara juga mewanti-wanti terhadap serangan infomasi yang hoaks. Ia juga menyatakan bahwa hoaks adalah musuh bersama. Dengan begitu, Kominfo siap mengklarifikasi setiap konten hoaks yang dilaporkan atau ditemukan.
Sumber: akurat.co
Komentar
Posting Komentar