InfoNews

Wali Kota Javier Sebastian Jimenez Santiz dan Komisaris Luis Ton diarak keliling Kota Huixtan dalam balutan baju perempuan (Sumber: Oddity Central) Bukan lagi rahasia jika para politisi selalu melontarkan janji-janji manis selama masa kampanye . Namun, sebagian besar warga jarang menagihnya setelah para politisi itu terpilih. Tapi lain halnya dengan warga di sebuah kota kecil di Meksiko . Mereka tak segan memberi pelajaran kepada wali kotanya agar tak lagi ingkar janji. Dilansir dari Oddity Central , Javier Sebastian Jimenez Santiz memenangkan pemilihan wali kota Huixtan dengan berjanji akan meningkatkan sistem perairan lokal. Namun, ia gagal memenuhi harapan para pendukungnya. Tak disangka, warga tidak 'memaafkannya' begitu saja. Mereka menyerbu kantor wali kota. Santiz dan komisaris kota, Luis Ton, dipaksa memakai baju wanita. Mau tak mau, Santiz memakai rok panjang hitam dengan baju atasan berenda bercorak bunga-bunga. Sementara itu, Ton memakai daster pin...

Ilustrasi buzzer (Sumber: Google) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut aktivitas buzzer politik di media sosial pada masa kampanye dan masa tenang diatur oleh penyelenggara pemilu. Menkominfo Rudiantara menilai, saat ini terdapat 2  golongan buzzer . Ada kelompok resmi yang terdaftar di KPU dan buzzer yang tidak terdaftar di lembaga tersebut. Rudiantara menjelaskan, ketika masa tenang pemilu yang berlangsung pada 14 hingga 16 April, aktivitas buzzer diatur berdasarkan peraturan KPU dan Bawaslu yang berlaku. Sementara, aktivitas buzzer yang tidak terdaftar mengacu pada UU ITE, undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Sumber: Google) Buzzer yang tidak terdaftar, lanjut Rudiantara, akan dinilai apakah konten yang diunggah melanggar UU ITE atau tidak. "Selama tidak melanggar UU ITE, tidak masalah. Kalau melanggar UU ITE, penindakannya berdasarkan UU ITE," jelasnya. Sebelumnya, Kominfo bersama Bawaslu me...

Capres nomor urut 01, Prabowo Subianto, saat memberikan orasi politik di depan massa pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat (Sumber: tribunnews.com) Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menggebrak podium saat berorasi di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin (8/4) lalu.  Menurut HNW, hal tersebut merupakan sikap wajar orator saat berorasi di depan khalayak ramai. "Ya beliau sampaikan pasti dengan tegas dan keras. Orasi ya begitu, orator ya begitu," ujar Hidayat. Apalagi, kata Hidayat, sikap Prabowo tersebut mengungkapkan emosinya dalam orasi sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi Indonesia. Mustafa Kamal, Sekjen PKS, bersama Hidayat Nur Wahid (kanan) dalam Reuni 212 (2/12/2018) Hidayat juga menegaskan bahwa, yang terjadi hanya sebagian kecil dari orasi Prabowo yang disorot. Dia mengaku berada di lokasi kampanye dan menyaksikan langsung, dari a...

(Sumber: detik.com) Bawaslu akan menindaklanjuti dan menyelidiki beredarnya surat undangan puncak perayaan HUT   (hari ulang tahun) BUMN di media sosial. "Kami sudah berdiskusi dengan pimpinan yang lain. Kemudian penelusuran dan pencegahan, agar hal-hal yang sifatnya potensial melibatkan BUMN tidak terjadi," ungkap anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Saat ini Bawaslu tengah mengidentifikasi surat-surat yang beredar di media sosial tersebut. Apakah surat yang beredar itu surat asli atau palsu. "BUMN atau yang lainnya dalam kampanye itu memang tidak boleh, nanti pihak kami akan menyurati Kementerian BUMN," ujarnya. Di samping itu, Afif pun mengimbau kepada seluruh BUMN sebagai perusahaan milik negara, untuk tidak terlibat dalam kontestasi politik praktis. Mochammad Afifuddin (Sumber: akurat.co) Seperti diketahui, sebelumnya beredar surat undangan puncak perayaan HUT BUMN di media sosial yang salah satunya dikutip dan diunggah oleh ...

(Sumber: kanalaceh.com) Bawaslu menemukan selama rapat kampanye terbuka Pilpres 2019, pelibatan anak-anak sangat dominan. Ini menjadi catatan Bawaslu. Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengaku sudah bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut memantau pelaksanaan kampanye rapat umum yang melibatkan anak . "Nah pelibatan anak-anak ini kan di UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit tidak muncul, frasa dilarang membawa anak pada kegiatan kampanye. Tapi di Pasal 280 huruf k, itu menyebutkan tidak boleh melibatkan warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih. Nah kami menerjemahkanya termasuk anak-anak ," kata Ratna. Menurut Ratna, dari catatan temuan di lapangan tidak temukan eksploitasi anak untuk kepentingan politik. Peserta pemilu itu membawa anak karena tidak ada yang menjaga. "Misalnya ada eksploitasi untuk kepentingan peserta pemilu, itu tidak ditemukan. Tidak kami temukan unsur itu, jadi hanya menjadi cat...

Foto dalam postingan Prabowo Subianto saat Kampanye Akbar (Sumber: Twitter) Calon presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada warga Jakarta yang merasa terganggu akibat adanya Kampanye Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (7/4). Lewat akun Twitternya, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada petugas yang telah bekerja dengan baik. Dia mengatakan Kampanye Akbar di GBK berjalan aman dan lancar. Mohon maaf kepada warga DKI Jakarta yang terganggu karena aktivitas saya tadi pagi hingga siang. Terima kasih dan hormat saya kepada para petugas yang telah bekerja dengan baik sehingga acara berjalan aman dan lancar. pic.twitter.com/v3daEo24c9 — Prabowo Subianto (@prabowo) April 7, 2019 Foto dalam postingan Sandiaga Uno saat Kampanye Akbar(Sumber: Twitter) Selain itu, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tokoh agama, sahabat, relawan, dan seluruh masyarakat yang telah menghadiri kampanye tersebut. " T...

(Sumber: Google) WhatsApp bekerjasama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ( Mafindo ) telah meluncurkan saluran telepon atau call center untuk melaporkan misinformasi atau hoaks yang tersebar di WhatsApp. Dalam hal ini, pihak Mafindo akan menjadi pemeriksa fakta atas laporan yang diterima dari masyarakat. Kolaborasi ini dikarenakan misinformasi kini semakin tumbuh pesat, terutama menjelang pemilihan umum 2019.  “Misinformasi merupakan tantangan yang membutuhkan kerjasama yang kuat untuk menanggulanginya. Kami senang dapat bekerja sama dengan WhatsApp untuk mengidentifikasi gosip. Sehingga kami dapat melakukan verifikasi dan menambahkannya ke arsip pendataan kami,” kata Presidium Mafindo, Harry Sufehmi. Pengguna WhatsApp dapat mengirimkan teks, foto, video, atau audio yang memiliki potensi misinformasi kepada Mafindo di nomor +62855-7467-6701 . Pesan-pesan ini akan dilindungi oleh enkripsi end-to-end dan tidak dapat terlihat oleh WhatsApp. (Sumber: Goo...

(Sumber: beritasatu.com) Pemilu 2019 akan segera berlangsung. Terkait masa tenang kampanye pemilu di media sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengaku belum mengatur lebih spesifik kampanye politik melalui buzzer . Namun katanya,  buzzer masih diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye politik di media sosial. Buzzer yang diperbolehkan harus memiliki syarat yaitu tercatat di KPU. "Buzzer diperbolehkan selama ia tercatat di KPU," kata Rudiantara. Sebelumnya, Kominfo telah melakukan rapat koordinasi terkait aturan larangan kampanye di media sosial pada masa tenang pemilu. Rapat tersebut dilakukan bersama Bawaslu, penyelenggara platform media sosial, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan masing-masing pengurus Tim Pemenangan Peserta Pemilu 2019. Menteri Kominfo, Rudiantara (Sumber: republika.co.id) Hasil rapat memutuskan, Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan telah menetapkan kepada pla...

(Sumber: Google) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan rapat koordinasi terkait aturan larangan kampanye di media sosial pada masa tenang Pemilu 2019 . Rapat tersebut dilakukan bersama Bawaslu, penyelenggara platform media sosial, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan masing-masing pengurus Tim Pemenangan Peserta Pemilu 2019 . Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkap, rapat tersebut menetapkan platform media sosial dilarang untuk menayangkan iklan terkait kampanye selama masa tenang berlangsung. “Jadi kesepakatannya, semua bentuk iklan di masa tenang kampanye ini tidak diberikan. Iklan ini penyebarannya pasti melibatkan platform . Jadi iklan, jadi kaya ads-ads itu tidak boleh pada masa tenang. Itu kesepakatan kami,” ujarnya. Samuel menuturkan, meski iklan tidak diperbolehkan, pihaknya tidak melarang pengguna media sosial melakukan percakapan terkait kampanye. “Kalau percakapan itu sudah dil...

Zulkifli Hasan (Sumber: akurat.co) Ketua Umum PAN  Zulkifli Hasan ( Zulhas ) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran kampanye saat menghadiri acara Munajat 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) lalu. Laporan ini dilayangkan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) DKI Jakarta Jokowi-Ma'ruf Amin, Selasa (26/2). Ketua TKD DKI Jakarta Jokowi-Ma'ruf, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, laporan dilakukan lantaran Zulhas mengeluarkan pernyataan yang mengarah kepada kampanye paslon tertentu. Pras menegaskan pejabat tersebut telah melanggar pasal 283 dan 547 UU Pemilu 2017.  "Ini belum waktunya kampanye sudah memberikan suatu statement mengarahkan pada salah satu calon capres. Itu aja yang saya laporkan," kata Pras. Acara Munajat 212 di Monas (Sumber: Google) Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Jufri, membenarkan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Zulhas tersebut. Pihaknya sudah menerima barang buk...

M Romahurmuziy (Sumber: akurat.co) Masyarakat diharap mengenali 2 kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum mencoblos. Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy menyarankan rakyat Indonesia memilih capres dan cawapres yang taat pada agama dan memiliki keluarga sakinah. “Sebelum memilih kenali semua calon yang ada, kenali Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kenali keluarganya, saudara, kehidupan keluarga, agama kedua orangtuanya, saudaranya dan lainnya,” kata politisi yang biasa disapa Rommy ini. Rommy meminta pemilih untuk mencari tahu semua informasi dari kedua kandidat. Ia juga meminta untuk tidak terpaku pada informasi dari media sosial. Sebab saat ini banyak slogan menyesatkan yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. "Ada slogan menyesatkan yang sengaja dikampanyekan yaitu slogan ‘ Pilih presiden pilihan ulama dan jangan pilih ulama pilihan presiden ’," ujarnya. Tidak hanya untuk Pilpres, Rommy menyarankan umat Islam pilih caleg ya...