InfoNews

Ervin Luthfi (kiri) bersama kuasa hukumnya, Amin Fahrudin (Sumber: kompas.com) Ervin Luthfi menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia tak terima dengan putusan KPU meloloskan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI . Ervin Luthfi sendiri merupakan calon anggota DPR RI terpilih dari dapil Jabar XI, Partai Gerindra. Ia meraih kursi ketiga dalam pemilihan legislatif 2019 lalu. Ervin datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Amin Fahrudin, Senin (23/9). Amin Fahrudin menjelaskan, pihaknya menggugat KPU karena pada tanggal 16 September 2019 lalu telah mengeluarkan surat keputusan berisi tentang perubahan atas keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu 2019. Dalam surat itu, KPU menetapkan Mulan Jameela sebagai calon terpilih yang menggantikan calon terpilih, Ervin Luthfi . (Sumber: bisnis.com) "Jadi karena adanya keputusan KPU ini, nama saudara Ervin Luthfi itu dicoret dan digantikan dengan saudari Mulan ...

(Sumber: indopolitika.com) Anggota Dewan Pembina Golkar , Paskah Suzetta, meminta DPP Golkar segera menggelar rapimnas  (rapat pimpinan nasional) dengan mengundang seluruh DPD tingkat I guna mengevaluasi kinerja DPP Golkar secara rinci. "Kita sarankan DPP segera melakukan evaluasi secara keseluruhan. Evaluasi perlu dilakukan dalam rapimnas, panggil DPD tingkat I," kata Paskah. Paskah mengatakan, secara kuantitatif dalam Pemilu 2019 , Golkar merupakan peraih suara terbesar kedua setelah PDIP. Namun demikian dari sisi kualitatif, Golkar berada di posisi ketiga setelah PDI Perjuangan dan Gerindra. Dia menegaskan bahwa Gerindra memperoleh suara di seluruh daerah pemilihan, sementara Golkar tidak memperoleh suara di seluruh dapil. Di DKI, Golkar hanya memperoleh suara di 1 dari 4 dapil. Pada pemilu lalu Golkar mendapatkan 3 dapil. Dia mengatakan evaluasi perlu segera dilakukan guna mengetahui kelemahan-kelemahan organisasi. Sumber: akurat.co

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menko Polhukam, Wiranto; dan Jenderal Tito Karnavian (Sumber: polkam.go.id) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat tertutup dengan Tim Asistensi Hukum (TAH) untuk membahas isu penegakan hukum pada Pemilu 2019 . Menurut Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam, Adi Warman, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan hasil pembahasan bahwa proses penegakan hukum oleh TAH sudah sesuai dengan jalur dan norma hukum yang berlaku.  "Dalam pembahasan tadi, bagaimana ke depannya kita mencoba hukum ini sebagai panglima, bisa dikedepankan, yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat meningkat," ujar Adi. Lebih lanjut Adi mengatakan, ada beberapa evaluasi dari TAH. Salah satu evaluasi adalah kasus hukum yang melanda purnawirawan TNI yaitu Soenarko dan Kivlan Zen . Adi menegaskan, kasus hukum tersebut akan terus berjalan tanpa tebang pilih. Adi juga mengakui ada persoalan p...

(Sumber: beritagar.id) KPU Provinsi atau Daerah (KPUD) diminta untuk segera menyelesaikan pengunggahan data ke dalam Sistem Penghitungan ( Situng ) suara. Arief Budiman selaku Ketua KPU RI mengungkapkan bahwa hingga saat ini, data yang sudah masuk ke dalam Situng mencapai 99,1%. "Sehingga kalau dari segi kuantitatif, jumlahnya telah lampaui sebelumnya," ungkapnya. Arief menegaskan, agar setiap KPUD bisa menyelesaikan pengunggahan data Situng tersebut hingga 100% sesuai dengan data dari sejumlah TPS. Ketua KPU, Arief Budiman (Sumber: kompas.com) "Saya perintahkan harus selesai. Kan tidak masuk akal kalau TPS-nya ada, lalu kok tidak bisa selesai meng- upload Situng , terhenti di tengah-tengah. Dicari yang mana yang belum supaya bisa 100%. Harus 100%," ujarnya. Arief mengatakan, data Situng menjadi bagian dari tanggung jawab KPU kepada publik. Menurutnya, publik berhak mengetahui data dan informasi lengkap terkait Pemilu. "In...

Ketua Bawaslu, Abhan (Sumber: Google) Ketua Bawaslu , Abhan mengaku pihaknya hanya akan memberikan keterangan secara tertulis . Meskipun begitu, Abhan tidak memberikan alasan atas keputusannya untuk tidak menghadirkan saksi. "Kami tidak ada saksi, jadi kami cukup dengan memberikan jawaban tertulis dengan tebal sekitar 200 lebih, 230an. Dengan alat bukti dokumen dan surat-surat yang kami beri tanda PK 1 sampai PK 206," kata Abhan, usai sidang di Gedung MK, Kamis (20/6). Abhan menambahkan, pernyataan yang akan disampaikan oleh Bawaslu secara tertulis berisi fakta-fakta temuan dari pengawasan. "Apa yang kami sampaikan adalah fakta-fakta pengawasan, tindak lanjut penanganan pelanggaran. Nanti yang akan menilai majelis hakim," kata Abhan. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja melaksanakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Sidang pada Kamis (20/6) berakhir pukul 16.45 WIB. Sidang akan kembali pada hari Jumat (21/6) dengan a...

(Sumber: merdeka.com) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa Pemilu pada Jumat (14/6) mendatang. Ketua Tim Kuasa Hukum KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu ( PHPU ) pilpres, Ali Nurdin, menyatakan siap menghadapi sidang perdana tersebut. Sidang perdana diagendakan pemeriksaan pendahuluan permohonan.  "Yang jelas kami sudah siap. Kami pun siap menyampaikan jawaban atas 51 alat bukti yang disampaikan pemohon," kata Ali Nurdin. Ali mengaku, persiapan secara internal dalam tim hukum sudah dilakukan sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, di hari Senin (10/6) tim hukum dan KPU akan kembali menggelar rapat koordinasi persiapan sidang perdana.   Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto (kanan) dan Kuasa Hukum Denny Indrayana saat memberikan berkas pengajuan gugatan Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat (24/5) (Sumber: akurat.co) "Untuk dokumen dari provinsi sudah kami siapkan. Sebelumnya kami sudah b...

(Sumber: medcom.id) Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono, menyebutkan pasca kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 hingga 22 Mei, Transjakarta alami kemerosotan penumpang dan kerugian. Biasanya, penumpang per harinya bisa mencapai 800 ribu orang, turun menjadi 500 ribu orang per harinya. Hingga tanggal 27 Mei lalu, Transjakarta mengalamai kerugian mencapai Rp 8 miliar terhitung dari tanggal 21 Mei. Belum lagi halte yang rusak akibat demo tersebut, kerugiannya mencapai Rp 3,2 juta. Sebagai informasi, aksi pada 21-22 Mei 2019 lalu bertempat di gedung KPU dan Bawaslu, berakhir ricuh. Sekitar 7 orang meninggal dan 200-an orang mengalami luka-luka. Titik awal kerusuhan ini disebutkan terjadi pada hari Selasa, 21 Mei 2019 dini hari. Akibat kerusuhan tersebut, tak sedikit fasilitas negara hancur seperti halnya halte Transjakarta. Bahkan fasilitas pihak kepolisian tak luput dari kerusuhan tersebut. Sumber: akurat.co

(Sumber: suaramuhammadiyah.id) Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin , mengingatkan agar semua pihak menghindari Indonesia menjadi negara kekerasan menyusul kericuhan yang terjadi pada 21 hingga 23 Mei lalu. "Peristiwa 21 sampai dengan 23 Mei sebagai reaksi terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU, dinilai sebagian rakyat tidak jujur. Peristiwa kekerasan itu sungguh memprihatinkan," ujar Din. Belasan nyawa, termasuk usia remaja, hilang sia-sia. Ada pula yang belum diketahui nasibnya. "Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan yang terjadi pada Bulan Suci Ramadhan. Seyogyanya semua pihak, baik rakyat maupun aparat, dapat melakukan imsak atau pengendalian diri sebagai esensi ibadah Ramadhan," katanya. Namun, katanya, nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah mencederai kesucian Ramadhan. (Sumber: okezone.com) "Lebih parah lagi jika kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih ber...

(Sumber: tribunnews.com) Pihak kepolisian terus melakukan pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga 28 Juni, saat pembacaan putusan permohonan gugatan terkait sengketa hasil Pilpres 2019.        Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, berujar; selain mengamankan gedung MK, sejumlah personel brimob juga masih mengamankan gedung KPU dan Bawaslu.        Dikatakannya, sejumlah personel TNI-Polri yang dikerahkan sebanyak 58 ribu. Mereka dikhususkan menjaga pengamanan di wilayah DKI Jakarta, seperti objek-objek vital, Istana Negara dan gedung DPR/MPR.          "Iya penebalan (personel TNI-Polri). Sekarang masuk prioritas utama. Kemudian gedung KPU, Bawaslu, simbol negara seperti Istana Negara, sama gedung MPR/DPR," kata Dedi. Para anggota Brimob memegang bunga dari relawan Spartan di depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (26/5). Aksi...

(Sumber: gatra.online) Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR ), Anggara, menanggapi kebijakan Pemerintah yang membatasi akses penggunaan media sosial ( medsos ). Medsos yang dibatasi ialah Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan Line. Untuk sementara, medsos tersebut akan dibatasi mulai dari 22 Mei hingga 2 sampai 3 hari kedepannya. Menurut Anggara, tindakan ini dilakukan terkait dengan kondisi di Jakarta, terutama Kantor Bawaslu dan KPU RI yang terus didatangi massa aksi unjuk rasa yang memprotes hasil Pemilihan Umum 2019. "Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat," ujar Anggara. Lanjutnya, pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke medsos dan aplikasi pesan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ...

(Sumber: kompas.com) PKS mengajukan berkas permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/05). "Bismillah. Dengan izin Allah SWT, PKS memasukan berkas permohonan perdana ke MK pada pukul 00.28 WIB di hari terakhir tanggal 23 Mei 2019," terang Ketua Tim Advokasi dan Hukum TPP PKS, Agus S.P. Otto. Daerah yang digugat PKS adalah daerah pemilihan Kalimantan Barat 2, yaitu Kabupaten Kubu Raya. Selain 2 daerah tersebut, Agus mengatakan bahwa Tim Advokasi dan Hukum TPP PKS kembali mengajukan permohonan untuk daerah pilihan (Dapil) Sumut. "Pukul 03:09 WIB, kami melakukan pendaftaran kembali untuk 2 permohonan yakni Sumatera Utara, Kabuapten Langkah dan Kota Tebing Tinggi," ujarnya. Agus menyatakan, masih ada beberapa daerah pemilihan PKS yang akan diajukan ke MK untuk digugat. "Ini belum berakhir, kita masih akan kembali lagi ke MK untuk mengajukan gugatan baru untuk dapil lainnya," tutupnya. ...

Para demonstran membuat kericuhan saat menggelar Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu (Sumber: akurat.co) Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menyebut massa yang terlibat kerusuhan pada 22 Mei malam bukan pendemo. "Beda ini, ini bukan demonstran tapi perusuh. Karena gak ada pendemo seperti yang dilakukan oleh massa tersebut," ujar Argo. Selain itu, Argo berharap aksi anarkis yang terjadi di beberapa titik Kota Jakarta, tidak meluas ke wilayah lainnya. "Mudah-mudahan tidak ya, karena itu artinya akan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya secara lebih luas," ucapnya. Selama 2 hari terjadinya aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI buntutnya selalu terjadi bentrokan hingga kerusuhan antara massa dan aparat keamanan. Aksi tersebut menuntut pengusutan kecurangan Pemilu 2019 . Bukan hanya terjadi di depan Gedung Bawaslu dan tempat sekitarnya, kerusuhan juga terjadi di sekitar Slipi dan Asrama Brimob Petamburan. (Sumbe...

Kondisi Stasiun Tanah Abang(Sumber: detik.com) PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) melarang para penumpang dan calon penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line untuk tidak keluar stasiun. Hal itu dikarenakan akses menuju Jatibaru dan Petamburan terjadi kericuhan. Sejumlah petugas KCJ dan petugas keamanan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/5), berteriak dan menggunakan pengeras suara memperingatkan para penumpang kereta agar beralih ke stasiun lain yang lebih aman. "Akses yang dibuka hanya di utara stasiun. Tetapi kami peringatkan untuk tetap beralih ke stasiun lain agar menghindari kerusuhan di luar sana," kata petugas stasiun melalui pengeras suara. Kondisi Stasiun Tanah Abang (Sumber: Istimewa) Sejumlah calon penumpang dari kedua akses tersebut, Jatibaru dan Petamburan , berlarian di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) masuk menuju ke stasiun sambil menutupi mata mereka karena terdampak gas air mata. "Kerusuhan sudah semakin ...

(Sumber: Instagram) Sebuah foto di tengah ramainya berita demo menjadi viral. Foto tersebut berisi 2 polisi saling membelakangi. Polisi yang satu terlelap dan polisi satunya, tengah melakukan video call  diduga dengan anaknya. Foto ini ramai dibagikan warganet. Diduga kedua polisi tersebut adalah anggota pasukan pengamanan demonstrasi yang dilakukan massa ke kantor Bawaslu dan KPU, Selasa (21/5). Salah satu politisi PSI, Dedek Prayudi, turut membagikan potret yang mengundang emosi ini. Dalam twitnya di akun @Uki23. " Para kiai mengajarkan saya bahwa Jihad adalah berjuang di jalan Allah, termasuk berjuang demi negeri dan keluarga. Sikap bapak polisi yang mengorbankan jam sahur bersama keluarga tercinta demi rasa aman bagi kita semua adalah jihad. " Kepada bapak aparat yang masih bertugas: terima kasih untuk pengabdian kalian. Semoga bisa segera berkumpul dengan keluarga di rumah. Mari kita berdemokrasi dengan lapang dada. (Sumber foto: IG masagungwi...

(Sumber: pikiran-rakyat.com) KPU RI telah menyelesaikan seluruh tahapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 dari 34 provinsi hingga 130 wilayah kerja PPLN. Selain mengumumkan calon presiden (Pilpres), KPU juga mengumumkan hasil perolehan suara pilihan legislatif (Pileg). Berdasarkan hasil rekapitulasi, PDI-Perjuangan menjadi partai yang paling unggul dalam meraih suara. Kemudian, di posisi kedua adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan partai Golongan Karya (Golkar) di posisi ketiga.  PDIP memeperoleh suara keseluruhan sebanyak 27.053.961 atau 19,33%. Kemudian Gerindra memiliki 17.594.839 (12,57%) dan Golkar berhasil peroleh 17.229.789 suara (12,31%). (Sumber: fakta.news) Berikut urutan suara tertinggi Pileg 2019 beserta jumlah perhitungan suara yang telah di tetapkan: 1. PDIP 27.053.961 (19,33 persen) 2. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen) 3. Golkar 17.229.789 (12,31 persen) 4. PKB 13.570.097 (9,...

(Sumber: Google) Ketua KPU RI, Arief Budiman, menjanjikan akan mengumumkan hasil resmi rekapitulasi di tingkat nasional pada Selasa (21/5) dini hari. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat nasional ini lebih cepat satu hari. Menurutnya, itu sesuai dengan keinginan publik. "Ya hari ini untuk hasil rekapitulasi kita tetapkan hari ini," kata Arief di Kantor KPU. "Sebetulnya kan publik berharap juga ini segera diputuskan. Kalau kami bisa melakukan jauh lebih cepat tentu kami senang ya," ujar Arief. Capres dan cawapres 2019 (Sumber: nawacita.co) Ia menuturkan, terkait hasil penetapan pemenang Pilpres masih menunggu apakah ada pihak yang melaporkan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak. "Tergantung. Kalau misalnya dalam 3 hari ke depan ada sengketa di MK, maka KPU harus menunggu sampai keluarnya putusan MK. Nah begitu putusan MK keluar, maka KPU 3 hari kemudian setelah putusan itu akan menetapkan calon terpilih," ter...

(Sumber: Google) Rapat rekapitulasi hasil pemilu untuk wilayah PPLN Kuala Lumpur pada hari ini berjalan lambat, mulai dari sekitar pukul 17.00 hingga 00.00 WIB. Beberapa saksi parpol masih mempersoalkan penambahan jumlah surat suara terbanyak yang datang pada 16 Mei 2019.  Dalam rapat, terungkap sejumlah fakta termasuk adanya pengiriman surat suara untuk pemungutan suara ulang ( PSU ) metode pos yang diduga dikirimkan ke alamat fiktif.   Temuan ini diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahra, dalam rapat pleno di KPU, Minggu (19/5) malam. Menurut Yaza, temuan bermula saat pihaknya meminta data DPT untuk PSU .   "Kami minta data without masking (dibuka semua). Namun setelah berulang kali diminta, diberikan yang ada masking -nya. Maka kami berinisiatif untuk cek menggunakan data DPTHP 3," kata Yaza saat rekapitulasi di ruang rapat kantor KPU RI, Jakarta. Berbekal data dari DPTHP 3, pihaknya kemudian melakukan penelusuran s...

Ketua MUI Kabupaten Pandeglang, KH Tubagus Hamdi Ma'ani (Sumber: akurat.co) MUI Kabupaten Pandeglang serta Lebak, Provinsi Banten, menolak ajakan " people power " saat penetapan hasil Pemilu 2019 karena dinilai akan memecah belah bangsa Indonesia. "Masyarakat jangan terprovokasi oleh ajakan yang sekiranya memecah belah umat, apalagi ini bulan Ramadhan," tutur Ketua MUI Kabupaten Pandeglang, KH Tubagus Hamdi Ma'ani. Menurut Hamdi, " people power " yang sesungguhnya telah dilakukan pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019. Kini masyarakat harus legowo apapun hasil dari pesta demokrasi itu. Apabila terdapat sengketa pasca pemilu. semestinya menggunakan jalur konstitusional. Selain itu, menurutnya, kini saatnya masyarakat kembali membangun persatuan bangsa. "Kemarin kita menyuarakan 01 atau 02, maka setelah pemilu kita berpikir dewasa. Lebih baik satukan jadi tiga, kita ambil sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia,...

(Sumber: eljohnnews.com) Bambang Soesatyo (Ketua DPR RI) mengatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang berat bagi iklim investasi. Ini ditunjukkan dengan menurunnya realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA). PMA pada tahun 2018 turun sebesar 8,8% atau sebesar Rp 392,7 triliun. Sementara realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun. "Tahun 2019 merupakan tahun yang berat bagi investasi. Tahun 2018 perusahaan yang melantai ke bursa naik tapi iklim investasi rendah. PMA hanya Rp 392,7 triliun; turun 8,8 persen dari 2017 walaupun jumlah yang melantai bertambah," katanya Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan IndoSterling Forum ke-6 bersama Akurat.co bertajuk “Memprediksi Iklim Investasi Pasca Pilpres 2019” di Gedung DPR RI, Kamis (16/5). Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Sumber: akurat.co) Sementara itu, tingkat Indeks Kemudahan Berbisnis (EODB) Indonesia tahun ini juga turun ke pering...

Komisioner KPU, Ilham Syaputra (kiri) dan Hasyim Asy'ari (kanan) bersama Ketua KPU, Arief Budiman (tengah) di rapat pleno rekapitulasi nasional (Sumber: antaranews.com) Badan Pemenangan Nasional ( BPN ) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menarik para saksi pada penghitungan suara Pemilu 2019 yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional .   Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik berujar bahwa, hingga rapat pleno kemarin malam seluruh saksi dari BPN masih mengikuti proses rekapitulasi. "Sampai tadi malam masih ada saksi BPN 02, dan partai-partai hampir lengkap mengikuti rekapitulasi tadi malam," kata Evi. Evi juga menambahkan, rekapitulasi nasional itu merupakan forum terbuka, sehingga pihaknya mengundang para saksi untuk hadir. Namun, bila saksi tidak datang maka hal tersebut tidak menjadi masalah. (Sumber: tribunnews.com) "Saksi ini kan bisa datang, kita kan mengundang ini kan forum terbuka. Ka...