Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Sumber: jawapos.com) |
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, berharap tidak ada menteri di kabinet Jokowi yang kedua yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Hal itu disampaikannya dalam acara 'Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)' yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Hotel Grand Paragon, Jakarta (15/10).
"Mudah-mudahan di kabinet kedua yang akan datang ini sudah tidak ada lagi OTT," kata Tjahjo dalam sambutannya.
Tjahjo menyebut maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah karena kasus korupsi dalam kaitan jual beli jabatan dan lainnya, itu sangat berbahaya. Apalagi bagi menteri yang sedang menjabat.
(Sumber: kompas.com) |
"Pahami dengan jelas, khususnya teman-teman yang hadir di sini, yang berkaitan dengan area rawan korupsi. Yang menyangkut perencanaan anggaran, yang menyangkut jual beli jabatan, yang menyangkut mekanisme Jaksa yang ada, perizinan, dana hibah, dan dana bansos," tandas Tjahjo.
Dalam kegiatan itu, Tjahjo mengundang para pejabat daerah setingkat sekretaris daerah hingga inspektoratnya. Sistem itu diharapkan Tjahjo dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif dan efisien.
"Saya kira mengundang (para pejabat daerah) semua ini untuk mengingatkan kembali. Ini kan mulai memasuki tahun anggaran 2020, supaya bisa lebih maksimal," imbuh Tjahjo.
Sumber: akurat.co
Komentar
Posting Komentar