InfoNews

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Sumber: jawapos.com) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo , berharap tidak ada menteri di kabinet Jokowi yang kedua yang terjerat Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) KPK. Hal itu disampaikannya dalam acara ' Sosialisasi Permendagri  Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ' yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Hotel Grand Paragon, Jakarta (15/10). "Mudah-mudahan di kabinet kedua yang akan datang ini sudah tidak ada lagi OTT ," kata Tjahjo dalam sambutannya. Tjahjo menyebut maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah karena kasus korupsi dalam kaitan jual beli jabatan dan lainnya, itu sangat berbahaya. Apalagi bagi menteri yang sedang menjabat. (Sumber: kompas.com) "Pahami dengan jelas, khususnya teman-teman yang hadir di sini, yang berkaitan dengan area rawan korupsi . Yang menyangkut perencanaan anggaran, yang menyangkut jual beli jabatan, yan...

(Sumber: kompasiana.com) KPK sepanjang sejarahnya telah menetapkan 119 kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi . Sebanyak 47 di antaranya dijerat melalui operasi tangkap tangan (OTT). “Dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, 47 di antaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah. Berdasarkan data yang dimiliki KPK, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menempati posisi teratas dalam hasil rekapitulasi kepala daerah dengan kasus korupsi paling banyak. Keduanya sama-sama memiliki 14 kepala daerah yang terciduk KPK. Sementara, di posisi kedua disusul Sumatera Utara dengan jumlah 12 kepala daerah . “Ini data per 7 Oktober 2019,” kata Febri. Febri mengatakan, jika pelaku terbanyak bukan indikator tunggal untuk menyematkan daerah terkorup bagi Jabar dan Jatim. KPK justru menyoroti Banten ketimbang 2 wilayah tersebut. (Sumber: merdeka.com) Lembaga Antirasuah bahkan menyebut jika korupsi...

(Sumber: akurat.co) KPK berhasil mengamankan 9 orang hasil operasi tangkap tangan OTT terkait bidang perikanan. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menuturkan penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bogor. "KPK mengamankan total 9 orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini," ujar Laode, Senin (23/9) malam. Laode juga merinci, di antara kesembilan orang yang diamankan, terdapat unsur direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia ( Perum Perindo ). "Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo  serta pihak swasta importir," ungkap Syarif. Seluruh pihak yang diamankan kini telah berada di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam, sebelum status masing-masing ditingkatkan ke penyidikan. Sumber: akurat.co

Ketua KPK, Alexander Marwata (Sumber: sindonews.com) KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di daerah Yogyakarta . Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana (GYA), sebagai pemberi suap.  Sementara 2 orang lainnya yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta anggota TP4D, Eka Safitra (ESF); dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, Satriawan Sulaksono (SSL), diduga sebagai penerima. KPK menduga commitment fee yang sudah disepakati adalah 5% dari nilai proyek, dimana proyek yang jadi bancakan tersebut berupa pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta . "Pagu anggaran sebesar Rp 10,89 miliar," terang Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. KPK menyita uang sejumlah Rp 100 juta da...

(Sumber: Google) Satuan Tugas Anti Money Politic Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, Hariro Harahap bersama 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan ( OTT ) politik uang, Senin (15/4). Penangkapan 14 orang termasuk Wakil Bupati tersebut diduga karena merencanakan pembagian uang kepada masyarakat untuk memenangkan sang  istri wakil bupati, Masdoripa Siregar yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Paluta. "Kemarin malam telah diamankan oleh Polres Tapanuli Selatan dan  Polda Sumatera Utara. Jadi itu ada 13 orang, kemudian salah satunya wakil bupati aktif Paluta ( Hariro Harahap )," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. Tatan menjelaskan, barang bukti yang diamankan itu ada 3 amplop dan 3 jenis isinya. Ada yang Rp 200, Rp 250, Rp 300 ribu rupiah. Untuk  13 orang yang diamankan, sore ini akan langsung  diserahkan ke Panwaslu lalu akan ditindaklanjuti ke Sentr...

(Sumber: idntimes.com) Opreasi Tangkap Tangan ( OTT ) oleh KPK di Jakarta pada hari Rabu (27/3), terkait distribusi pupuk . "Transaksi ini atau dugaan penyerahan uang tersebut itu diindikasikan terkait dengan distribusi pupuk yang menggunakan kapal," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah distribusi pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi. "Saya belum dapat informasinya. Tapi yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta. Diduga transaksi yang terkait dengan itu," tuturnya. (Sumber: Google) Untuk diketahui, KPK total mengamankan 7 orang, terdiri atas unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi. "Tentu saja pihak-pihak yang diamankan ini adalah mereka yang terkait dengan distribusi produksi dan distribusi pupuk tersebut," ucap Febri. KPK sangat menyayangkan jika dilihat dari objek...

(Sumber: netralnews.com) Penganiayaan terhadap 2 pegawai KPK dituding hanyalah pengalihan isu dari gagalnya KPK melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) terhadap Gubernur Papua . Tudingan ini dilayangkan oleh Kuasa Hukum Pemprov Papua, Roy Rening. Roy mengatakan, tudingan dirinya terhadap KPK dikuatkan dengan perilaku 2 pegawai KPK selama berada di Hotel Borobudur selalu mengintai gerak-gerik Gubernur Papua . "Oleh karena itu saya minta supaya KPK jangan menggeser isu menyangkut penganiayaan. Coba selesaikan secara terbuka kegagalan saudara melakukan OTT terhadap Gubernur Papua , kita minta itu," tegasnya. Gubernur Papua, Lukas Enembe (Sumber: rmol.co) Apalagi, kata dia, hal itu diperkuat dengan bukti penganiayaan terhadap pegawai KPK tidak ada. Ia pun meminta kepada KPK bertanggungjawab dengan adanya kasus ini. "Jangan merusak citra Gubernur Papua . Ini yang sedang dilakukan oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK harus bertanggungjawab, bukan 2 ok...

(Sumber: Google) KPK telah mengamankan 11 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Bandar Lampung, Mesuji dan Lampung Selatan. Dari 11 orang, 7 di antaranya telah tiba di Gedung KPK‎, Jakarta Selatan. Sisanya menyusul pada Kamis (24/1/2019). Febri hanya bisa memastikan bahwa salah satu pihak yang kini telah diamankan adalah Bupati Mesuji , Khamami. Sementara 10 orang lainnya masih belum bisa dibeberkan ke publik. (Sumber: merahputih.com) Adapun selain 11 orang yang diamankan, tim KPK juga menyita uang senilai Rp 1,2 miliar dalam rangkaian operasi senyap di Lampung tersebut. Diduga, uang tersebut merupakan hasil suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Mesuji dan 7 orang lainnya. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers terkait OTT di Lampung. Sumber: akurat

Sunjaya Purwadi Sastra. Sunjaya Purwadi Sastra, Bupati Cirebon yang baru ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU pada Agustus 2018, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Politikus PDIP ini menjadi Bupati Cirebon untuk periode kedua hingga 2023. Pada periode 2014-2019, Sunjaya Purwadisastra yang diusung oleh PDI Perjuangan berpasangan dengan Tasiya Soemadi alias Gotas yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) pada 2009-2012. Dalam kasus dana bansos yang ditangani Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Cirebon, Sanjaya sama sekali tidak tersentuh hukum. pasalnya hanya Gotas yang mendekam di ruang tahanan admisi orientasi (AO) Lapas Kelas I Cirebon. Pada saat itu, penangkapan Gotas berdasarkan putusan Mahkamah Agung terkait pemotongan dana bansos, dana hibah dan proposal fiktif 2009-2012 dengan kerugian negara Rp 1,5 miliar. Gotas dihukum kurungan penjara selama 5,5 tahun. Sekitar tahun 2016, beredar video pernyataan terdakwa perkara korupsi ...