InfoNews

(Sumber: gresnews.com) Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan , mengatakan MPR akan menyampaikan rekomendasi amendemen terbatas UUD 1945 dan perubahan Tata Tertib MPR dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2014-2019. Menurutnya, MPR menyepakati perlunya haluan negara semacam GBHN yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amendemen terbatas UUD. "Dalam melaksanakan amendemen, MPR sudah membentuk Panitia Ad Hoc . Namun, sebagian besar anggota berpendapat, amendemen dilakukan setelah Pemilu Presiden 2019 karena pilpres menyita banyak waktu semua orang," kata Zulkifli. Hal itu dikatakannya usai Rapat Pimpinan MPR  yang membahas berbagai agenda kebangsaan yang akan berlangsung pada bulan Agustus dan September 2019. Amendemen UUD, menurutnya, dilakukan maksimal 6 bulan sebelum masa periode MPR berakhir. Namun hingga saat ini, pada masa periode MPR yang berada di bawah kepemimpinannya hanya memiliki waktu 2 bulan. (Sumber: harianpijar.com) ...

Joko Widodo bersama Prabowo Subianto (Sumber: tempo.co) Pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi tinggal menunggu waktu yang tepat. Sebab, Prabowo sudah menerima dengan baik hasil Pilpres 2019 . Jusuf Kalla (JK), berharap agar rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo segara dilakukan untuk meredam emosi antara masing-masing pendukung. "Kalau kita lihat pernyataan Pak Prabowo, 'kan sudah menerima dengan baik. Kalau sudah menerima dengan baik, 'kan mestinya tidak ada soal lain. Saya kira tunggu waktu saja, soal waktu saja," kata  JK. (Sumber: kompas.com) Meskipun Prabowo sebagai pihak yang kalah mau menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilihan umum, JK menilai upaya rekonsiliasi di antara kedua pihak tetap perlu dilakukan. Hal itu bertujuan supaya perbedaan pandangan politik di kalangan masyarakat tidak berkepanjangan sehingga berdampak buruk bagi proses demokrasi di Indonesi...

(Sumber: detik.com) KPU menyebut, dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan Minggu (30/6) di Gedung KPU, dapat dihadiri kedua pasangan capres dan cawapres. KPU telah mengundang masing-masing paslon beserta timnya, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu untuk hadir dalam pleno penetapan nanti. Meskipun tidak ada kewajiban bagi masing-masing paslon untuk hadir, KPU tetap berharap kedua pasangan calon itu dapat menghadiri untuk memberikan keterangannya. "Saya berharap kesempatan ini bisa digunakan oleh masing-masing calon supaya semua pihak dan rakyat Indonesia tahu betul apa yang diharapkan dan disampaikan oleh masing-masing paslon," kata Ketua KPU, Arief Budiman. Untuk mendukung agar setiap paslon hadir, KPU telah mempersiapkan ruangan khusus bagi kedua paslon untuk melakukan jumpa pers dan bersama-sama menyampaikan keterangannya. Joko Widodo, Arief Budiman, dan Prabowo Subianto (Sumber: ak...

(Sumber: infopublik.id) Mahkamah Konstitusi (MK) memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara sengketa Pilpres 2019 . Semula, putusan akan dijadwalkan pada hari Jumat (28/6), namun berubah menjadi Kamis (27/6). Dikutip dari laman resmi MK, https://mkri.id, jadwal pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB. "Iya betul, sidang pembacaan putusan dimajukan pada Kamis (27/6) pada pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Soeroso. Fajar mengatakan tidak ada alasan khusus mengapa jadwal pembacaan putusan ini dipercepat. "Intinya, karena Majelis Hakim Konstitusi sudah siap dengan putusan dan untuk bersidang dengan agenda pengucapan putusan," tambah Fajar. Rangkaian sidang untuk perkara yang dimohonkan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga ini, dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019. Sementara sidang kelima atau sidang terakhir digelar pada 21 Juni 2019. (Sumber: brilio.net) ...

Prabowo Subianto (Sumber: theinsiderstories.com) Calon Presiden 02, Prabowo Subianto, meminta pendukungnya untuk tidak datang ke Mahkamah Konstiusi (MK) saat sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 berlangsung. Prabowo mengatakan demikian karena dirinya tidak ingin ada kerusuhan yang terjadi. "Dari awal saya dan saudara Sandiaga Uno terus berpandangan dan bertekad untuk melakukan aksi-aksi damai menghindari semua kekerasan. Walaupun ada kegiatan dan acara serta pernyataan-pernyataan di hadapan umum, tetap harus dilaksanakan dengan damai dan anti kekerasan. Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini. Bukan seperti itu penyelesaiannya masalah bangsa dan negara yang kita inginkan," kata Prabowo. Prabowo-Sandi menegaskan menempuh jalur konstitusi untuk diselesaikan secara hukum dan ia meminta kepada pendukung untuk tidak datang ke lingkungan MK. Prabowo bersama Sandiaga Uno (Sumber: alinea.id) "Saya dan saudara Sandiaga Un...

Andi Arief (Sumber: katadata.co.id) Andi Arief membuat tweet yang membayangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangkan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden ( pilpres ) di Mahkamah Konstitusi (MK). Berawal dari tweet nya yang menilai banyak partai politik terbawa perasaan dalam menentukan sikap menjadi koalisi atau oposisi. " Banyak yang baper dalam koalisi dan sikap oposisi. Dulu ada oposisi berkelanjutan dalam penumbangan Soeharto karena memang gak ada mekanisme 5 tahunan gantikan rejim. Pemilu cuma memanjangkan kekuasaan Soeharto. Tetapi, kalau Gerindra mau jadi oposisi lagi, harus dihargai ," kata @ AndiArief _ melalui Twitter, Minggu (9/6). Menurutnya, dalam sistem kepartaian era keteraturan pergantian rejim dalam pemilu yang demokratis, seharusnya partai politik lahir bukan untuk bercita-cita menjadi oposisi. " Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam meng...

(Sumber: kanalaceh.com) Bawaslu menemukan selama rapat kampanye terbuka Pilpres 2019, pelibatan anak-anak sangat dominan. Ini menjadi catatan Bawaslu. Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengaku sudah bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut memantau pelaksanaan kampanye rapat umum yang melibatkan anak . "Nah pelibatan anak-anak ini kan di UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit tidak muncul, frasa dilarang membawa anak pada kegiatan kampanye. Tapi di Pasal 280 huruf k, itu menyebutkan tidak boleh melibatkan warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih. Nah kami menerjemahkanya termasuk anak-anak ," kata Ratna. Menurut Ratna, dari catatan temuan di lapangan tidak temukan eksploitasi anak untuk kepentingan politik. Peserta pemilu itu membawa anak karena tidak ada yang menjaga. "Misalnya ada eksploitasi untuk kepentingan peserta pemilu, itu tidak ditemukan. Tidak kami temukan unsur itu, jadi hanya menjadi cat...

Pasangan capres dan cawapres bersama Ketua KPU (Sumber: tempo.co) KPU membentuk Komite Damai pada debat ketiga Pilpres 2019. Tujuannya adalah mengatasi masalah selama berlangsungnya debat . Komite Damai  terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Surat pemberitahuan persetujuan ditandatangani langsung oleh Ketua TKN Erick Thohir dan Sekretaris BPN, Hasto Kristiyanto. TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menyampaikan 2 usulan nama sebagai anggota Komite Damai Pemilu 2019, yakni Aria Bima (Direktur Program TKN) dan Rizal Malarangeng (Gugus Tugas Khusus TKN).  Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno (Sumber: timesmedia.co.id) Sedangkan, BPN menugaskan Putra Jaya Husein dan Imelda Sari sebagai anggota Komite Damai Pemilu 2019. Sementara, KPU diwakili oleh Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Bawa...

(Sumber: akurat.co) Ketua KPU, Arief Budiman, mengaku tidak mengingat kisruh yang terjadi antara kubu Badan Pemenangan Nasional ( BPN ) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional ( TKN ) Jokowi-Ma'ruf di sela Debat Kedua Pilpres 2019. "Awalnya seperti apa ya? Itu crowded sekali, saya enggak ingat. Saya aja dikerumuni banyak orang," ungkapnya. Seingat Arief, kubu BPN mendatanginya untuk memprotes soal pertanyaan Capres Jokowi mengenai lahan milik Prabowo Subianto di Kalimantan dan Aceh. "Ada keberatan soal disampaikan pertanyaan itu (lahan). Tapi kita harus pelajari betul. Betul tidak, terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran," ujarnya. Sampai saat ini, Arief berujar, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan resmi apakah Jokowi sudah dilaporkan atau belum terkait masalah tersebut. (Sumber: tirto.id) "Kalau sudah lapor, kita tunggu hasil laporan seperti apa," katanya. Selain itu, Arief juga mengaku ti...

(Sumber: tstatic.net) Prabowo Subianto menilai penegakan hukum di  era kepemimpinan Joko Widodo belum cukup adil. Penyebabnya, ada kepala desa yang mendukung Prabowo yang ditangkap. Sementara yang mendukung Jokowi bahkan tidak diproses hukum. "Yang kita temukan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur yang dukung paslon nomor 01 itu menyatakan dukungan tidak ada, tapi ada kepala desa menyatakan kami sekarang ditangkap, saya kira ini suatu perlakukan tidak adil," kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019). Menanggapi hal ini, Joko Widodo mengungkit kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang diduga dilakukan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum. Ada prosedur hukum mekanisme hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat. Jangan kita sering grusak grusuk menyampaikan sesuatu,"...

M Romahurmuziy (Sumber: akurat.co) Masyarakat diharap mengenali 2 kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum mencoblos. Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy menyarankan rakyat Indonesia memilih capres dan cawapres yang taat pada agama dan memiliki keluarga sakinah. “Sebelum memilih kenali semua calon yang ada, kenali Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kenali keluarganya, saudara, kehidupan keluarga, agama kedua orangtuanya, saudaranya dan lainnya,” kata politisi yang biasa disapa Rommy ini. Rommy meminta pemilih untuk mencari tahu semua informasi dari kedua kandidat. Ia juga meminta untuk tidak terpaku pada informasi dari media sosial. Sebab saat ini banyak slogan menyesatkan yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. "Ada slogan menyesatkan yang sengaja dikampanyekan yaitu slogan ‘ Pilih presiden pilihan ulama dan jangan pilih ulama pilihan presiden ’," ujarnya. Tidak hanya untuk Pilpres, Rommy menyarankan umat Islam pilih caleg ya...