Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label perekonomian

China dan AS, Penyumbang Utang Dunia Terbesar

(Sumber: thebalance.com) Sebuah laporan baru oleh International Institute of Finance ( IIF ) menunjukkan utang dunia naik US$ 7,5 triliun dalam 6 bulan pertama di tahun 2019. Hal ini menjadi rekor paling tinggi untuk utang dunia senilai US$ 250 triliun dengan kontribusi paling besar oleh pinjaman Amerika Serikat (AS) dan China. IIF mengatakan bahwa “ Tiongkok dan AS menyumbang lebih dari 60% kenaikan. Demikian pula, utang emerging market (pasar berkembang) juga mencapai rekor baru yakni US$ 71,4 triliun (220 persen dari PDB). ” Menurut laporan tersebut, peningkatan utang di seluruh dunia telah menjadi perhatian besar bagi investor dan ekonom. Suku bunga yang rendah membuatnya sangat mudah bagi korporasi dan penguasa untuk meminjam lebih banyak uang. (Sumber: Google) “Namun, dengan semakin berkurangnya ruang lingkup pelonggaran moneter lebih lanjut di banyak bagian dunia, negara-negara dengan tingkat utang pemerintah yang tinggi (Italia, Lebanon) serta n...

PM Inggris Kacaukan Brexit, Sekelompok Menteri Siap Mundur

(Sumber: voanews.com) Perdana Menteri Inggris , Boris Johnson, menghadapi pemberontakan baru dari kabinetnya sehubungan dengan keprihatinan mengenai Brexit tanpa-kesepakatan. Sekelompok menteri kabinetnya siap mundur, demikian laporan The Times . Menurut laporan tersebut, Menteri Kebudayaan, Nicky Morgan; Menteri Inggris Urusan Irlandia Utara, Julian Smith; Menteri Kehakiman, Robert Buckland; Menteri Kesehatan, Hancock; dan Jaksa Agung, Geofrrey Cox; semuanya dalam "daftar pengunduran diri". Seorang menteri kabinet yang tidak disebutkan namanya dan dikutip oleh surat kabar itu mengatakan sangat banyak anggota parlemen Konservatif akan mundur jika sampai pada Brexit tanpa-kesepakatan. The Times menyatakan, para menteri telah memperingatkan Johnson dalam satu pertemuan Kabinet mengenai resiko besar mengenai kekuasaan langsung di Irlandia Utara dan mengangkat keprihatinan mengenai Dominic Cummings, penasehat paling senior Johnson. (Sumber: telegraph.c...

Gelar Rapat Umum, BRI Ubah Susunan Direksinya

(Sumber: dealstreetasia.com) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), hari Senin (2/9). Terdapat 3 mata acara dalam RUPSLB tersebut yaitu evaluasi/pemaparan kinerja perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019, persetujuan rencana aksi ( recovery plan ) perseroan, serta perubahan susunan pengurus perseroan. RUPSLB mengukuhkan Sunarso menjadi Direktur Utama BRI yang sebelumnya ditetapkan menjadi pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas. (Sumber: katadata.co.id) Selanjutnya, perseroan juga memberhentikan dengan hormat 3 direktur lainnya yakni Direktur Jaringan dan Layanan, Osbal Saragi Rumahorbo; Direktur Hubungan Kelembagaan, Sis Apik Wijayanto; Direktur  Human Capital R , Sophia Alizsa; dan Direktur Manajemen Risiko, Mohammad Irfan. Sebagai gantinya, perseroan mengangkat Catur Budi Harto menjadi Wakil Di...

Selain AS-Iran, Kini Jepang-Korsel Pun Ikutan Perang Dagang

(Sumber: eksposisi.com) Hubungan Jepang dan Korea Selatan (Korsel) telah berada di titik terendah dalam beberapa pekan terakhir ini. terkait perang dagang bidang teknologi . Para ekonom khawatir perang dagang  dapat mengganggu rantai pasokan teknologi dan berdampak buruk bagi ekonomi global . Apa sebenarnya penyebab perang dagang Jepang-Korsel? Perang dagang kedua macan Asia ini berawal dari masalah yang sering diumbar-umbarkan media. Media memberitakan pembatasan ekspor Jepang terhadap 3 bahan yang digunakan dalam chip dan tampilan smartphone Seoul. Pembatasan ini diumumkan pada 4 Juli 2019. Hal itu membuat Presiden Korsel, Moon Jae-In, menuduh Tokyo balas dendam akibat keputusan pengadilan yang menyuruh perusahaan Jepang membayar kompensasi kepada pekerja paksa pada 1910-1945 di Semenanjung Korea (masa dimana Jepang menjajah Korsel). Jepang menegaskan, masalah kolonialnya telah diselesaikan dengan penandatanganan perjanjian normalisasi pada tahun 1965....

Negara Anggota G-7 Khawatirkan Koin Digital, Libra

(Sumber: cbsistatic.com) Para Kepala Keuangan negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh ( G-7 ) mengabaikan prospek koin digital Libra Facebook pada Rabu (17/7). Mereka bersikeras mempersoalkan regulasi yang sulit harus diselesaikan terlebih dahulu. Rencana besar-besaran perusahaan media sosial untuk meluncurkan koin digital telah bertemu dengan suara sumbang dari regulator, bank sentral, dan pemerintah. Mereka mengatakan, perusahaan harus menghormati aturan anti pencucian uang dan memastikan keamanan transaksi dan data pengguna. Tetapi ada juga kekhawatiran yang lebih dalam bahwa kekuatan perusahaan teknologi besar semakin merambah daerah-daerah milik pemerintah, seperti menerbitkan mata uang. "Kedaulatan bangsa-bangsa dapat terancam," Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire. Bruno menjelaskan bahwa para regulator, bank sentral, dan pemerintah khawatir mengenai  Libra . Mereka memandang perlu adanya tindakan kepada Libra . (Sumber:...

Huawei Gugat AS ke Pengadilan, Pemerintah AS Minta Pengadilan Menolaknya

(Sumber: caixin.com) Pemerintah Amerika Serikat meminta Pengadilan Federal untuk menolak gugatan raksasa telekomunikasi China, Huawei Technologies Co Ltd. Pasalnya, Huawei mengklaim AS telah bertindak secara ilegal ketika memasukkan produk-produk Huawei ke dalam daftar hitam ( Blacklist ). Huawei menggugat Pemerintah Amerika Serikat pada awal Maret. Dalam pengaduan yang diajukan di Pengadilan Federal di Texas, Huawei mengatakan bahwa hukum yang membatasi bisnisnya di Amerika tidak konstitusional. Perusahaan telah menjadi komponen perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China yang telah menggantung di pasar keuangan. Hal itu menganggu perekonomian Internasional. Donald Trump dan Xi Jinping (Sumber: Reuters) Presiden Donald Trump baru-baru ini setuju untuk melonggarkan pembatasan terhadap Huawei setelah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di KTT G20. Perwakilan-perwakilan penting kedua negara mengorganisir untuk melanjutkan pem...

Ekonom: Jokowi Harus Punya Dream Team Bidang Ekonomi

(Sumber: depositphotos.com) Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berakhir dengan ditetapkannya pasangan petahana Joko Widodo -Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU. Menurut ekonom Indonesia for Global Justice , Hafidz Afandi, dampak terpilihnya pasangan Jokowi-Ma'ruf terhadap perekonomian Indonesia secara umum masih cukup stabil jika dilihat dari pasar modal yang ada. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan terhadap respon terpilihnya petahana itu. Menurutnya, momen yang lebih ditunggu oleh pasar adalah akan lebih menarik pada saat penyusunan kabinet baru diumumkan. Pasalnya, para menteri itulah yang nantinya akan mengeksekusi berbagai program dan kebijakan sesuai visi-misi yang diusung pada masa kampanye. Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, bersama anggota Kabinet Kerja (Sumber: tribunnews.com) Para pembantu presiden itu digadang-gadang akan menjadi patokan pasar dalam mempertimbangkan investasi ke depan. ...

OVO Targetkan Dominasi Digital Payment di Indonesia

(Sumber: finansialku.com) Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi digital di masa depan. Hal itu disampaikan Director of Enterprise Payments OVO , Harianto Gunawan. Ia menyatakan bahwa dukungan semua pihak sangat diperlukan, baik dari sisi regulator maupun pelaku pasar sendiri. "Maka dari itu, kami berkomitmen selain bekerjasama dengan pelaku pasar, juga turut serta untuk menunjang segala inisiatif dari regulator. Contohnya gerakan non tunai ," ujarnya. OVO sendiri tidak mengenakan biaya untuk layanan top up kolaborasi dengan jaringan Prima. Harianto juga mengapresiasi kehadiran LinkAja sebagai layanan keuangan berbasis elektronik, yang dihadirkan oleh perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN. Pasalnya, ia melihat digital payment di Indonesia memang masih sangat rendah. ”Masih sekitar 10%. Artinya apa? 90% itu masih cash dominate . Maka dari itu kami sangat welcome ," tukas Harianto. Ilustrasi bentuk keuangan digital sa...

Lebih Dari 600 Perusahaan Desak Trump Selesaikan Perang Dagang

(Sumber: marketeers.com) Walmart Inc, Target Corp, dan lebih dari 600 perusahaan lain mendesak Presiden AS Donald Trump dalam sebuah surat petisi pada untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan China. Mereka mengatakan bahwa tarif merugikan bisnis dan konsumen Amerika. Surat petisi ini adalah yang terbaru dari banyak yang dikirim ke pemerintah Trump . Sebelumnya, petisi diajukan melalui Tarif Hurt the Heartland. Itu adalah kampanye nasional menentang tarif yang didukung oleh lebih dari 150 kelompok perdagangan yang mewakili pertanian, manufaktur, ritel, dan industri teknologi. Tetapi ini penting karena ketegangan perdagangan Amerika Serikat-China meningkat dan terjadi sebelum pertemuan yang mungkin antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada KTT G20 28-29 Juni di Osaka, Jepang. Trump mengatakan dia ingin bertemu Xi di sana dan akan memutuskan apakah akan memperpanjang tarif ke hampir semua impor China setelah itu. Presiden AS, Donald Trump (Sumbe...

AS-China Perang Dagang, DPR Minta Pemerintah Manfaatkan Hal Itu

(Sumber: Google) Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah agar memanfaatkan keuntungan dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China untuk meningkatkan nilai ekspor terutama pada industri manufaktur. "Dengan adanya perang dagang , pajak industri dari China yang masuk ke Amerika dinaikkan 30%. Akhirnya, pengusaha manufaktur di China merencanakan pindah ke negara lain supaya enggak kena pajak negara lain. Ini kesempatan kita mendapatkan pindahan dari China," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (11/6). Menurutnya, China tertarik untuk berinvestasi di Batam. Namun, disayangkan kondisi politik dan alotnya birokrasi jadi hambatan bagi China untuk berinvestasi. Bambang Haryo Soekartono (Sumber: portaltiga.com) Bambang mencontohkan negara Vietnam yang bisa memanfaatkan situasi perang dagang sehingga pertumbuhan investasi asing dapat meningkat 86% dimana 50%-nya merupakan investasi dari China.  Dengan demikian, politis...

Perang AS-China Tingkatkan Ketegangan Perdagangan Global

(Sumber: pasberita.com) Ditambahnya tarif tambahan oleh Amerika Serikat terhadap barang impor Tiongkok merupakan tipikal intimidasi ekonomi dan tidak akan berlangsung lama. Menurut pakar ekonomi asal Kuwait, Abdullah Al-Salloum, menyatakan bahwasanya melalui kenaikan tarif hanya akan merusak pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut. "Intimidasi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika juga punya dampak negatif secara langsung terhadap ekonomi global terutama Timur Tengah," ujar Al-Salloum melalui Xinhua , Rabu (29/5).  Atas nama melindungi industri dalam negeri, AS menerapkan tarif mahal pada produk-produk bernilai miliaran dolar AS dari mitra-mitra utamanya, termasuk UE, Kanada, China dan Jepang. Berkat strategi tersebut, AS mampu meningkatkan ketegangan perdagangan di seluruh dunia dan mengguncang fondasi sistem perdagangan global. Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson, dan Menlu China Wang Yi  (Sumber: Reuters) Dalam ketegangan perdagangan...

Minat Investasi di Indonesia, Naik Atau Turunkah di Tahun 2019?

(Sumber: eljohnnews.com) Bambang Soesatyo (Ketua DPR RI) mengatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang berat bagi iklim investasi. Ini ditunjukkan dengan menurunnya realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA). PMA pada tahun 2018 turun sebesar 8,8% atau sebesar Rp 392,7 triliun. Sementara realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun. "Tahun 2019 merupakan tahun yang berat bagi investasi. Tahun 2018 perusahaan yang melantai ke bursa naik tapi iklim investasi rendah. PMA hanya Rp 392,7 triliun; turun 8,8 persen dari 2017 walaupun jumlah yang melantai bertambah," katanya Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan IndoSterling Forum ke-6 bersama Akurat.co bertajuk “Memprediksi Iklim Investasi Pasca Pilpres 2019” di Gedung DPR RI, Kamis (16/5). Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Sumber: akurat.co) Sementara itu, tingkat Indeks Kemudahan Berbisnis (EODB) Indonesia tahun ini juga turun ke pering...

Kader Demokrat Pertanyakan Pernyataan Prabowo dalam Debat Pilpres Terakhir

Prabowo Subianto bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (Sumber: Google) Sejumlah kader Partai Demokrat di Jawa Barat menyayangkan pernyataan capres Prabowo Subianto mengenai presiden-presiden sebelumnya dalam debat Pemilihan Presiden 2019 terakhir. Dalam debat pamungkas di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4/2019), Prabowo menyebut orientasi ekonomi Indonesia salah arah. Namun, Prabowo enggan menyalahkan capres petahana Joko Widodo. “Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan besar, kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab. Benar, itu pendapat saya,” ujar Prabowo. Salah seorang pendiri Partai Demokrat di Jabar, Yan Rizal, memertanyakan maksud Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut. Mengingat presiden sebelum Jokowi, salah seorang di antaranya ialah Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat . Yan Rizal (Sumber: akurat.co) “Kami merasa Pak SBY tidak dihargai, karena selama sepuluh tahun m...

Baru Pada Tahun 2020 Kemungkinan Indonesia Terbebas dari Pendapatan Menengah Bawah

(Sumber: CNN) Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( Indef ), Faisal Basri, Indonesia masih berada pada level pendapatan kelas menengah ke bawah ( Middle Income Trap ). Indonesia masih membutuhkan waktu untuk naik level. "Kita harus menunggu beberapa tahun lagi untuk naik kelas. Jika tidak ada aral melintang, status sebagai negara berpendapatan menengah bisa kita gapai pada 2020," katanya. Walaupun demikian, Indonesia masih berada pada deviasi standar sebesar 0,7% dan masuk kategori perekonomian paling stabil. Negara paling tidak stabil adalah Libia dengan deviasi standar 33,8%. Lalu, variabel volatilitas disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) untuk kurun waktu yang sama. "Negara yang saya masukkan dalam perhitungan adalah semua anggota ASEAN, semua anggota BRICS, sejumlah negara Emerging Markets yang tak tercakup dalam ASEAN dan BRICS, dan beberapa negara yang tergolong paling stabil yang bukan ketiganya (Australia...