InfoNews

   (Sumber: Detik.com) Melalui Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi, KPU (Komisi Pemiliham Umum) mengusulkan Kotak Suara Keliling (KSK) diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpppu) agar dapat diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Meskipun Penyelenggara Pilkada mengindikasikan adanya penerbitan Perppu Pilkada, namun pemerintah belum mengonfirmasinya. "Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu," ujar Pramono. Ia mengatakan, selama ini metode pemungutan suara hanya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan, metode KSK hanya diperbolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilihan umum nasional. Pramono mengatakan, metode KSK dapat menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS karena potensi risiko penularan Covid-19, pemilih positif, maupun pemilih yang sedang menjalani isolasi mand...

Ervin Luthfi (kiri) bersama kuasa hukumnya, Amin Fahrudin (Sumber: kompas.com) Ervin Luthfi menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia tak terima dengan putusan KPU meloloskan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI . Ervin Luthfi sendiri merupakan calon anggota DPR RI terpilih dari dapil Jabar XI, Partai Gerindra. Ia meraih kursi ketiga dalam pemilihan legislatif 2019 lalu. Ervin datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Amin Fahrudin, Senin (23/9). Amin Fahrudin menjelaskan, pihaknya menggugat KPU karena pada tanggal 16 September 2019 lalu telah mengeluarkan surat keputusan berisi tentang perubahan atas keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu 2019. Dalam surat itu, KPU menetapkan Mulan Jameela sebagai calon terpilih yang menggantikan calon terpilih, Ervin Luthfi . (Sumber: bisnis.com) "Jadi karena adanya keputusan KPU ini, nama saudara Ervin Luthfi itu dicoret dan digantikan dengan saudari Mulan ...

(Sumber: hidayatullah.com) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.  Sanksi yang dijatuhkan kepada Evi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang di KPU RI. "Gugatan masuk dengan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019," kata Ketua DKPP, Harjono. Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam menyebut terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan KPU dalam menanggapi persyaratan administrasi pencalonan.  Kemudian terkait adanya kebocoran soal, DKPP menilai seharusnya KPU melakukan seleksi ulang secara transparan.  Evi Novida Ginting Manik (Sumber: detik.com) "DKPP berpendapat bahwa terbukti terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para Teradu, dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Pengadu ...

(Sumber: beritagar.id) KPU Provinsi atau Daerah (KPUD) diminta untuk segera menyelesaikan pengunggahan data ke dalam Sistem Penghitungan ( Situng ) suara. Arief Budiman selaku Ketua KPU RI mengungkapkan bahwa hingga saat ini, data yang sudah masuk ke dalam Situng mencapai 99,1%. "Sehingga kalau dari segi kuantitatif, jumlahnya telah lampaui sebelumnya," ungkapnya. Arief menegaskan, agar setiap KPUD bisa menyelesaikan pengunggahan data Situng tersebut hingga 100% sesuai dengan data dari sejumlah TPS. Ketua KPU, Arief Budiman (Sumber: kompas.com) "Saya perintahkan harus selesai. Kan tidak masuk akal kalau TPS-nya ada, lalu kok tidak bisa selesai meng- upload Situng , terhenti di tengah-tengah. Dicari yang mana yang belum supaya bisa 100%. Harus 100%," ujarnya. Arief mengatakan, data Situng menjadi bagian dari tanggung jawab KPU kepada publik. Menurutnya, publik berhak mengetahui data dan informasi lengkap terkait Pemilu. "In...

(Sumber: detik.com) KPU menyebut, dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan Minggu (30/6) di Gedung KPU, dapat dihadiri kedua pasangan capres dan cawapres. KPU telah mengundang masing-masing paslon beserta timnya, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu untuk hadir dalam pleno penetapan nanti. Meskipun tidak ada kewajiban bagi masing-masing paslon untuk hadir, KPU tetap berharap kedua pasangan calon itu dapat menghadiri untuk memberikan keterangannya. "Saya berharap kesempatan ini bisa digunakan oleh masing-masing calon supaya semua pihak dan rakyat Indonesia tahu betul apa yang diharapkan dan disampaikan oleh masing-masing paslon," kata Ketua KPU, Arief Budiman. Untuk mendukung agar setiap paslon hadir, KPU telah mempersiapkan ruangan khusus bagi kedua paslon untuk melakukan jumpa pers dan bersama-sama menyampaikan keterangannya. Joko Widodo, Arief Budiman, dan Prabowo Subianto (Sumber: ak...

Pengacara KPU, Ali Nurdin (Sumber: solopos.com) Pengacara KPU , Ali Nurdin, menolak perbaikan berkas sengketa pasangan calon Prabowo-Sandi selaku pihak pemohon. Menurut Ali, hal tersebut merupakan sikap tegas KPU selaku termohon terhadap ketaatan hukum acara yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara," ujarnya dalam sidang sengketa PHPU di Gedung MK (18/6). Ali menyebutkan, perbaikan yang diajukan pada pemohon dalam sidang pada sidang pertama (14/6), memiliki perbedaan yang sangat mendasar baik dalam posita (dasar daripada sebuah tuntutan) maupun petitiumnya. "Perbaikan pemohon yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 14 Juni 2019 memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam posita maupun petitiumnya, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang baru," tandasnya. Sumber: akurat.co

Bambang Widjojanto (Sumber: detik.com) Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto ( BW ), mengatakan KPU gagal dalam membangun argumentasi, dengan indikasi menolak perbaikan namun dengan menjawab perbaikan itu sendiri. “ KPU RI gagal membangun argumentasi. Indikasinya yang pertama adalah KPU menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan, artinya mereka secara diam-diam mengakui perbaikan sebagai bagian dari permohonan,” terangnya, di selah sidang sengketa Pilpres 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6). Hal kedua, BW mengatakan, KPU tidak bisa menjawab mengenai posisi cawapres Ma’ruf Amin sebagai pejabat 2  bank yang berstatus BUMN. Ketua KPU RI, Arief Budiman saat mendengarkan pembacaan laporan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 (Sumber: akurat.co) “Yang kedua, mereka tak bisa menjawab soal cawapres sebagai pejabat BUMN. Mereka hanya berlindung di balik UU BUMN tapi tak menggunakan Putusan...

(Sumber: merdeka.com) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa Pemilu pada Jumat (14/6) mendatang. Ketua Tim Kuasa Hukum KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu ( PHPU ) pilpres, Ali Nurdin, menyatakan siap menghadapi sidang perdana tersebut. Sidang perdana diagendakan pemeriksaan pendahuluan permohonan.  "Yang jelas kami sudah siap. Kami pun siap menyampaikan jawaban atas 51 alat bukti yang disampaikan pemohon," kata Ali Nurdin. Ali mengaku, persiapan secara internal dalam tim hukum sudah dilakukan sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, di hari Senin (10/6) tim hukum dan KPU akan kembali menggelar rapat koordinasi persiapan sidang perdana.   Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto (kanan) dan Kuasa Hukum Denny Indrayana saat memberikan berkas pengajuan gugatan Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat (24/5) (Sumber: akurat.co) "Untuk dokumen dari provinsi sudah kami siapkan. Sebelumnya kami sudah b...

(Sumber: suaramuhammadiyah.id) Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin , mengingatkan agar semua pihak menghindari Indonesia menjadi negara kekerasan menyusul kericuhan yang terjadi pada 21 hingga 23 Mei lalu. "Peristiwa 21 sampai dengan 23 Mei sebagai reaksi terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU, dinilai sebagian rakyat tidak jujur. Peristiwa kekerasan itu sungguh memprihatinkan," ujar Din. Belasan nyawa, termasuk usia remaja, hilang sia-sia. Ada pula yang belum diketahui nasibnya. "Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan yang terjadi pada Bulan Suci Ramadhan. Seyogyanya semua pihak, baik rakyat maupun aparat, dapat melakukan imsak atau pengendalian diri sebagai esensi ibadah Ramadhan," katanya. Namun, katanya, nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah mencederai kesucian Ramadhan. (Sumber: okezone.com) "Lebih parah lagi jika kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih ber...

(Sumber: tribunnews.com) Pihak kepolisian terus melakukan pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga 28 Juni, saat pembacaan putusan permohonan gugatan terkait sengketa hasil Pilpres 2019.        Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, berujar; selain mengamankan gedung MK, sejumlah personel brimob juga masih mengamankan gedung KPU dan Bawaslu.        Dikatakannya, sejumlah personel TNI-Polri yang dikerahkan sebanyak 58 ribu. Mereka dikhususkan menjaga pengamanan di wilayah DKI Jakarta, seperti objek-objek vital, Istana Negara dan gedung DPR/MPR.          "Iya penebalan (personel TNI-Polri). Sekarang masuk prioritas utama. Kemudian gedung KPU, Bawaslu, simbol negara seperti Istana Negara, sama gedung MPR/DPR," kata Dedi. Para anggota Brimob memegang bunga dari relawan Spartan di depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (26/5). Aksi...

(Sumber: Instagram) Sebuah foto di tengah ramainya berita demo menjadi viral. Foto tersebut berisi 2 polisi saling membelakangi. Polisi yang satu terlelap dan polisi satunya, tengah melakukan video call  diduga dengan anaknya. Foto ini ramai dibagikan warganet. Diduga kedua polisi tersebut adalah anggota pasukan pengamanan demonstrasi yang dilakukan massa ke kantor Bawaslu dan KPU, Selasa (21/5). Salah satu politisi PSI, Dedek Prayudi, turut membagikan potret yang mengundang emosi ini. Dalam twitnya di akun @Uki23. " Para kiai mengajarkan saya bahwa Jihad adalah berjuang di jalan Allah, termasuk berjuang demi negeri dan keluarga. Sikap bapak polisi yang mengorbankan jam sahur bersama keluarga tercinta demi rasa aman bagi kita semua adalah jihad. " Kepada bapak aparat yang masih bertugas: terima kasih untuk pengabdian kalian. Semoga bisa segera berkumpul dengan keluarga di rumah. Mari kita berdemokrasi dengan lapang dada. (Sumber foto: IG masagungwi...

(Sumber: pikiran-rakyat.com) KPU RI telah menyelesaikan seluruh tahapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 dari 34 provinsi hingga 130 wilayah kerja PPLN. Selain mengumumkan calon presiden (Pilpres), KPU juga mengumumkan hasil perolehan suara pilihan legislatif (Pileg). Berdasarkan hasil rekapitulasi, PDI-Perjuangan menjadi partai yang paling unggul dalam meraih suara. Kemudian, di posisi kedua adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan partai Golongan Karya (Golkar) di posisi ketiga.  PDIP memeperoleh suara keseluruhan sebanyak 27.053.961 atau 19,33%. Kemudian Gerindra memiliki 17.594.839 (12,57%) dan Golkar berhasil peroleh 17.229.789 suara (12,31%). (Sumber: fakta.news) Berikut urutan suara tertinggi Pileg 2019 beserta jumlah perhitungan suara yang telah di tetapkan: 1. PDIP 27.053.961 (19,33 persen) 2. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen) 3. Golkar 17.229.789 (12,31 persen) 4. PKB 13.570.097 (9,...

(Sumber: Google) Ketua KPU RI, Arief Budiman, menjanjikan akan mengumumkan hasil resmi rekapitulasi di tingkat nasional pada Selasa (21/5) dini hari. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat nasional ini lebih cepat satu hari. Menurutnya, itu sesuai dengan keinginan publik. "Ya hari ini untuk hasil rekapitulasi kita tetapkan hari ini," kata Arief di Kantor KPU. "Sebetulnya kan publik berharap juga ini segera diputuskan. Kalau kami bisa melakukan jauh lebih cepat tentu kami senang ya," ujar Arief. Capres dan cawapres 2019 (Sumber: nawacita.co) Ia menuturkan, terkait hasil penetapan pemenang Pilpres masih menunggu apakah ada pihak yang melaporkan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak. "Tergantung. Kalau misalnya dalam 3 hari ke depan ada sengketa di MK, maka KPU harus menunggu sampai keluarnya putusan MK. Nah begitu putusan MK keluar, maka KPU 3 hari kemudian setelah putusan itu akan menetapkan calon terpilih," ter...

(Sumber: Google) Rapat rekapitulasi hasil pemilu untuk wilayah PPLN Kuala Lumpur pada hari ini berjalan lambat, mulai dari sekitar pukul 17.00 hingga 00.00 WIB. Beberapa saksi parpol masih mempersoalkan penambahan jumlah surat suara terbanyak yang datang pada 16 Mei 2019.  Dalam rapat, terungkap sejumlah fakta termasuk adanya pengiriman surat suara untuk pemungutan suara ulang ( PSU ) metode pos yang diduga dikirimkan ke alamat fiktif.   Temuan ini diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahra, dalam rapat pleno di KPU, Minggu (19/5) malam. Menurut Yaza, temuan bermula saat pihaknya meminta data DPT untuk PSU .   "Kami minta data without masking (dibuka semua). Namun setelah berulang kali diminta, diberikan yang ada masking -nya. Maka kami berinisiatif untuk cek menggunakan data DPTHP 3," kata Yaza saat rekapitulasi di ruang rapat kantor KPU RI, Jakarta. Berbekal data dari DPTHP 3, pihaknya kemudian melakukan penelusuran s...

Komisioner KPU, Ilham Syaputra (kiri) dan Hasyim Asy'ari (kanan) bersama Ketua KPU, Arief Budiman (tengah) di rapat pleno rekapitulasi nasional (Sumber: antaranews.com) Badan Pemenangan Nasional ( BPN ) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menarik para saksi pada penghitungan suara Pemilu 2019 yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional .   Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik berujar bahwa, hingga rapat pleno kemarin malam seluruh saksi dari BPN masih mengikuti proses rekapitulasi. "Sampai tadi malam masih ada saksi BPN 02, dan partai-partai hampir lengkap mengikuti rekapitulasi tadi malam," kata Evi. Evi juga menambahkan, rekapitulasi nasional itu merupakan forum terbuka, sehingga pihaknya mengundang para saksi untuk hadir. Namun, bila saksi tidak datang maka hal tersebut tidak menjadi masalah. (Sumber: tribunnews.com) "Saksi ini kan bisa datang, kita kan mengundang ini kan forum terbuka. Ka...

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari (tengah) bersama perwakilan partai politik saat membuka box berisikan dokumen pemilu dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri (Sumber: akurat.co) Menanggapi pernyataan Sandiaga Uno , Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari meminta semua pihak yang mengikuti Pemilu Serentak 2019, terutama Pilpres , untuk membuka seluruh data yang dimiliki terkait perolehan suara. Sandiaga meminta KPU dan Bawaslu untuk merevisi dan mengoreksi segala temuan kecurangan sebelum hari pengumuman pemenang Pemilu 2019 pada tanggal 22 Mei mendatang. Hasyim mengungkapkan bahwa jika ada dugaan kecurangan dan kekeliruan data perolehan suara, maka hal itu dapat dikoreksi saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Pihak yang merasa keberatan atas hasil perolehan suara bisa membawa data yang dimiliki dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut. (Sumber: tribunnews.com) ...

(Sumber: Google) Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum, Sabtu (4/5) ini, KPU akan melaksanakan Rekapitulasi Nasional Pemilu Luar Negeri untuk caleg dan capres-cawapres 2019. "Baik, jadi hari ini KPU mulai Rekapitulasi 26 PPLN  (Panitia Pemilihan Luar Negeri), " kata Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari. Hasyim menyebut, dalam rapat pleno Rekapitulasi, KPU mengundang DKPP, Bawaslu, saksi peserta pemilu dari masing-masing partai politik maupun Capres-Cawapres nomor urut 01 dan 02. Kemudian, KPU juga mengundang pemantau yang sudah terakreditasi oleh Bawaslu. "Ya nanti dihadiri saksi peserta pemilu, baik parpol maupun calon 01 dan 02. Ada pemantau, ada Bawaslu, ada DKPP. Pemantau ini yang sudah terakreditasi Bawaslu ya," ujarnya. Selain itu, KPU juga mengundang 9  PPLN yang terlibat, yakni: Tri Wuryanto, Budi Santoso, Jurman Nazar, Nur Hidavah, Diar Nur...

Aksi tabur bunga ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada seluruh pejuang demokrasi yang telah gugur. Sebanyak 350 bunga disiapkan untuk mengenang para pahlawan demokrasi (Sumber: akurat.co) Pasca Pemilu 2019, KPU masih terus memantau data petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) yang meninggal dunia setelah bertugas dalam Pemilu 17 April lalu. Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim, mengatakan, berdasarkan data terbaru per 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB pagi, tercatat sebanyak 382 petugas KPPS yang meninggal dunia. Dengan wilayah Provinsi Jawa Barat yang paling banyak yaitu 100 orang petugas KPPS . "Jumlah KPPS yang wafat sebanyak 382 orang. Kemudian jumlah KPPS yang sakit ada 2.232 orang," sebut Arif. Dengan demikian, total dari seluruh jumlah KPPS yang sakit dan meninggal dunia menjadi 3911 orang. Berikut rincian data petugas KPPS pemilu 2019 yang meninggal dunia: Jawa Barat 100 jiwa  Jawa Tengah 62 jiwa Jawa Ti...

(Sumber: Google) Tujuh orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) Kota Bandung, meninggal dunia. Hal itu berdasarkan data dari KPU Kota Bandung hingga Senin (29/4). Ketua KPU Kota Bandung, Suharti menuturkan, rata-rata penyebab kematian para petugas itu kelelahan, selain juga faktor usia.  “Ada yang 2 hari berturut-turut tidak tidur. Bahkan, ada petugas yang harus menyiapkan logistik, setelah sebelumnya melakukan penghitungan suara,” ujar Suharti. Tak hanya meninggal dunia, banyak pula anggota KPPS yang tumbang karena beban kerja yang cukup berat dalam mengurusi penyelenggaraan Pemilu 2019. Suharti tak menyangkal bila tiap hari KPU Kota Bandung mendapatkan laporan adanya petugas yang masuk  rumah sakit.  “Mereka dirawat di beberapa rumah sakit, seperti RS Santo Yusup maupun Hermina. Ada yang telah dirawat berhari-hari,” sebut Suharti. (Sumber: Google) Saat disinggung apakah ada petugas yang melupakan untuk makan saat b...

(Sumber: kompas.com) KPU menyampaikan belum bisa melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 hari kemarin (25/4). Hal itu disebabkan rekap di tingkat kabupaten/kota dan provinsi belum selesai. "Memang jadwalnya sudah bisa sekarang, tapi ada beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang belum selesai," ucap Komisioner KPU, Ilham Saputra. Menurut Ilham, hingga saat ini, ada sejumlah kecamatan yang telah menyelesaikan rekapitulasi . Namun, di banyak kecamatan proses rekapitulasi masih terus berlangsung. Ilustrasi penghitungan suara pemilu (Sumber: Google) Kata Ilham, rekapitulasi nasional baru akan dimulai setelah rekap berjenjang di tingkat provinsi, kecamatan, kabupaten/kota selesai. "Kan range -nya panjang. Kalau kemudian di kabupaten/kota belum selesai, di provinsi belum selesai, kita tunggu, sampai kemudian ada provinsi yang sudah selesai," tuturnya. Sebagaimana diketahui, rekapitulasi nasional ini dilakuka...